Dianggap Menghasut, Politisi Nasdem Viktor Laiskodat Dilaporkan Kader Gerindra ke Polisi

Kompas.com - 04/08/2017, 16:26 WIB
Ketua DPP Gerindra Iwan Sumule di Bareskrim Polri, Jumat (4/8/2017), usai melaporkan politikus Nasdem Viktor Laiskodat. Fabian Januarius KuwadoKetua DPP Gerindra Iwan Sumule di Bareskrim Polri, Jumat (4/8/2017), usai melaporkan politikus Nasdem Viktor Laiskodat.
|
EditorInggried Dwi Wedhaswary

JAKARTA, KOMPAS.com - Salah satu Ketua DPP Partai Gerindra Iwan Sumule melaporkan politisi Partai Nasdem Viktor Bungtilu Laiskodat ke Bareskrim Polri, Jumat (4/8/2017) sore.

Iwan menuding Viktor menghasut masyarakat untuk melakukan kekerasan dan menebarkan kebencian.

Berbekal rekaman video yang beredar di media sosial serta berita sejumlah media online, Irwan mendatangi Piket Siaga Bareskrim Polri, di Gedung Kementerian Kelautan dan Perikanan, Jalan Medan Merdeka Timur, Jakarta.

"Ada beberapa bagian. Pertama, soal bagaimana Viktor memprovokasi rakyat untuk saling membunuh. Bung Viktor menyatakan, kalau (kelompok ekstremis) datang ke kita, daripada kita yang dibunuh, kita bunuh duluan," ujar Irwan, seusai melapor.

Baca: Fitnah, Ujaran Kebencian hingga 'Hoax' di Mata Jokowi...

 

Kedua, dalam video itu, Viktor juga mengatakan bahwa Partai Gerindra adalah partai politik nomor satu yang mendukung kelompok yang menginginkan terwujudnya khilafah di Indonesia.

Bagi Iwan, pernyataan Viktor tersebut menciderai kredibilitas partainya.

"Karena di visi misi Partai Gerindra, sudah sangat jelas, mempertahankan kedaulatan dan tegaknya NKRI berdasarkan Pancasila dan UUD 1945," ujar Iwan.

Dikutip dari Laporan Polisi yang diterima Kompas.com, tanda bukti lapor (TBL) laporan Iwan tersebut adalah bernomor TBL/510/VIII/2017/BARESKRIM.

Adapun, Nomor Laporan Polisi, yakni LP/773/VIII/2017/BARESKRIM tertanggal 4 Agustus 2017 dan ditandangani Iptu Geo Veranza Rinaldy.

Dalam kolom 'Perkara', Irwan tercatat melaporkan Viktor atas pencemaran nama baik melalui media elektronik serta penghinaan dan kejahatan tentang penghapusan diskriminasi ras dan etnis.

Viktor dilaporkan atas Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Informasi Transaksi Elektronik dan Pasal 28 ayat (2) juncto Pasal 45 ayat (2), Pasal 4 dan 5 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2008 tentang Penghapusan Diskriminasi Ras dan Etnis.

Kompas TV Majelis Ulama Indonesia (MUI) mengeluarkan fatwa yang mengharamkan tiap muslim untuk melakukan gibah, fitnah

 

Baca tentang
Menangkan e-Voucher Belanja total jutaan rupiah. Kumpulkan poin di Kuis Hoaks/Fakta. *S&K berlaku
Ikut


Dapatkan Voucher Belanja jutaan rupiah, dengan #JernihBerkomentar di bawah ini! *S&K berlaku
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

 Amien Rais: Banyak Menteri yang Tidak Paham Kehidupan Rakyat

Amien Rais: Banyak Menteri yang Tidak Paham Kehidupan Rakyat

Nasional
Amien Rais Nilai Jokowi Salah Besar Publikasikan Kemarahan

Amien Rais Nilai Jokowi Salah Besar Publikasikan Kemarahan

Nasional
Hak Jawab Jubir PKS Terkait Pemberitaan 'Jokowi Ancam Reshuffle, PKS Tegaskan Tak Tertarik Kursi Menteri'

Hak Jawab Jubir PKS Terkait Pemberitaan "Jokowi Ancam Reshuffle, PKS Tegaskan Tak Tertarik Kursi Menteri"

Nasional
OTT Bupati-Ketua DPRD Kutai Timur: Suami-Istri Tersangka Korupsi

OTT Bupati-Ketua DPRD Kutai Timur: Suami-Istri Tersangka Korupsi

Nasional
Airlangga Paparkan Langkah Pemerintah untuk Cegah Perekonomian RI Minus pada Akhir Tahun

Airlangga Paparkan Langkah Pemerintah untuk Cegah Perekonomian RI Minus pada Akhir Tahun

Nasional
Eksekusi Putusan Hakim, Jaksa Segera Rampas Aset Buronan Honggo Wendratno

Eksekusi Putusan Hakim, Jaksa Segera Rampas Aset Buronan Honggo Wendratno

Nasional
KPK Minta Masyarakat Ambil Pelajaran dari Kasus Bupati-Ketua DPRD Kutai Timur

KPK Minta Masyarakat Ambil Pelajaran dari Kasus Bupati-Ketua DPRD Kutai Timur

Nasional
Jadi Tersangka KPK, Berikut Perjalanan Karir Ketua DPRD Kutai Timur

Jadi Tersangka KPK, Berikut Perjalanan Karir Ketua DPRD Kutai Timur

Nasional
Perjalanan Karir Bupati Kutai Timur, dari Birokrat hingga Tersangka KPK

Perjalanan Karir Bupati Kutai Timur, dari Birokrat hingga Tersangka KPK

Nasional
KPK Sebut OTT Bupati Kutai Timur Hasil Penyadapan Perdana Pasca-revisi UU KPK

KPK Sebut OTT Bupati Kutai Timur Hasil Penyadapan Perdana Pasca-revisi UU KPK

Nasional
KPK: Kami Ingatkan agar di Kaltim Jangan Terjadi OTT, tapi Nyatanya Seperti Ini

KPK: Kami Ingatkan agar di Kaltim Jangan Terjadi OTT, tapi Nyatanya Seperti Ini

Nasional
Kembangkan Kasus Jiwasraya Jilid II, Kejagung Periksa 2 Staf OJK

Kembangkan Kasus Jiwasraya Jilid II, Kejagung Periksa 2 Staf OJK

Nasional
Jadi Tersangka, Bupati dan Ketua DPRD Kutai Timur Ditahan KPK

Jadi Tersangka, Bupati dan Ketua DPRD Kutai Timur Ditahan KPK

Nasional
KPK Temukan Uang Rp 170 Juta dan Buku Tabungan Bersaldo Rp 4,8 Miliar Saat Tangkap Bupati Kutai Timur

KPK Temukan Uang Rp 170 Juta dan Buku Tabungan Bersaldo Rp 4,8 Miliar Saat Tangkap Bupati Kutai Timur

Nasional
Bupati Kutai Timur dan Istri Jadi Tersangka Kasus Suap, Ini Jumlah Kekayaannya

Bupati Kutai Timur dan Istri Jadi Tersangka Kasus Suap, Ini Jumlah Kekayaannya

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X