Syafii Maarif: Presiden Jokowi Bilang, "Saya Enggak Butuh Popularitas"

JAKARTA, KOMPAS.com - Pemerintahan Joko Widodo dan Jusuf Kalla menjadi sorotan karena sejumlah kebijakannya menuai kontroversi publik.

Salah satu yang paling 'gaduh' adalah diterbitkannya Perppu Nomor 2 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013 tentang Organisasi Kemasyarakatan.

Pemerintah bersikeras bahwa Perppu itu untuk menjaga ideologi Pancasila dan persatuan bangsa.

Sementara, ada yang menilai bahwa Perppu tersebut rentan akan penyalahgunaan kekuasaan.

Presiden Joko Widodo sendiri menyadari kegaduhan tersebut berpotensi menurunkan popularitasnya.

Baca: Jokowi Hormati Langkah HTI Gugat Perppu Ormas ke MK

Hal itu diungkapkan Jokowi saat berbincang dari hati ke hati dengan Buya Syafii Maarif di Istana Merdeka, Jakarta, Senin (17/7/2017) kemarin.

"Saya tanya (ke Presiden), orang kan bertanya ke Presiden, nanti popularitas Bapak bagaimana? (karena kebijakan Perppu 2/2017). Jokowi menjawab, 'Saya enggak perlu popularitas. Yang penting rakyat, bangsa dan negara'" ujar Buya menirukan pernyataan Jokowi.

"Saya bilang, Bapak berani sekali? Beliau diam saja. Jadi ya, orang kurus begitu berani juga ternyata," lanjut Buya.

Buya yang merupakan mantan Ketua Umum PP Muhammadiyah, setuju dengan langkah pemerintah menerbitkan Perppu 2/2017.

Menurut dia, ideologi Pancasila memang tengah terancam oleh kelompok-kelompok yang membawa gagasan primordial. Oleh sebab itu, negara harus turun tangan.

Baca: Istana Persilakan HTI Gugat Perppu Ormas ke MK

Salah satu contoh kelompok yang mengancam Pancasila, menurut dia, Hizbut Tahrir Indonesia (HTI).

"Meski ada kritik apa perlu Perppu atau cukup pengadilan, ada juga yang bilang nyamuk kok ditembak bazoka, tapi saya tetap dukung (Perppu 2/2017). Anda semua silakan lihat dokumen tertulis HTI. Lihat, baca, apa yang mau mereka lakukan di Indonesia ini. Walaupun omong kosong, utopia, tapi ya itu rencananya," ujar Buya.

Politik tidak sehat