Kompas.com - 13/07/2017, 10:37 WIB
Kuasa Hukum Hizbut Tahrir Indonesia (HTI), Yusril Ihza Mahendra, saat memberikan keterangan pers di kantor HTI, Tebet, Jakarta Selatan, Rabu (12/7/2017).  KOMPAS.com/Kristian ErdiantoKuasa Hukum Hizbut Tahrir Indonesia (HTI), Yusril Ihza Mahendra, saat memberikan keterangan pers di kantor HTI, Tebet, Jakarta Selatan, Rabu (12/7/2017).
Penulis Ihsanuddin
|
EditorSandro Gatra

JAKARTA, KOMPAS.com - Pihak Istana Kepresidenan tak mempermasalahkan langkah Hizbut Tahrir Indonesia (HTI) yang hendak menggugat Perppu Nomor 2 Tahun 2017 tentang perubahan atas UU Nomor 17 Tahun 2013 tentang Oganisasi Kemasyarakatan.

"Adalah hak setiap warga negara untuk mempertanyakan atau bahkan melakukan upaya hukum terhadap sebuah kebijakan atau keputusan pemerintah," kata Staf Khusus Presiden bidang Komunikasi Johan Budi saat dihubungi, Kamis (13/7/2017).

Johan memastikan, Presiden Joko Widodo menghormati setiap upaya hukum yang dilakukan oleh masyarakat.

"Presiden menghormati upaya hukum itu selama dilakukan dengan mekanisme hukum yang belaku," ucap Johan.

(baca: Sesuai Perppu, Mendagri dan Menkumham Berhak Cabut Izin Ormas)

Kuasa Hukum HTI Yusril Ihza Mahendra sebelumnya mengatakan, gugatan tersebut rencananya akan diajukan ke Mahkamah Konstitusi (MK) pada Senin (17/7/2017), bersama sejumlah ormas sebagai pihak penggugat.

Menurut Yusril, gugatan tersebut bertujuan membatalkan pasal-pasal yang mengatur kewenangan pemerintah dalam mencabut status badan hukum dan membubarkan ormas.

Dapatkan informasi, inspirasi dan insight di email kamu.
Daftarkan email

Yusril mengatakan, di dalam Perppu Ormas terdapat beberapa pasal yang bersifat karet, tumpang tindih dengan peraturan hukum lain dan berpotensi menimbulkan ketidakpastian hukum.

(baca: Alasan Yusril Ajukan Permohonan Pembatalan Perppu Ormas ke MK)

Adapun Perppu 2/2017 resmi diumumkan oleh Menteri Koordinator bidang Politik, Hukum dan Keamanan Wiranto pada Rabu (12/7/2017) siang.

Perppu ini menghapus pasal yang menyebut bahwa pembubaran ormas harus melalui pengadilan.

Pembubaran dengan cara pencabutan badan hukum bisa langsung dilakukan oleh pemerintah melalui Menteri Dalam Negeri atau Menkumham.

Perppu ini dibuat setelah pemerintah sebelumnya mengumumkan upaya pembubaran terhadap HTI yang dianggap anti Pancasila.

Kompas TV Desakan Pembubaran Ormas Radikal Anti Pancasila
Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Kompas.com. Mari bergabung di Grup Telegram "Kompas.com News Update", caranya klik link https://t.me/kompascomupdate, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.



Video Pilihan

Rekomendasi untuk anda
26th

Ada hadiah voucher grab senilai total Rp 6.000.000 dan 1 unit smartphone.

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Kemenlu: Indonesianis Siap Bantu dan Majukan Kepentingan Nasional Indonesia di Negaranya

Kemenlu: Indonesianis Siap Bantu dan Majukan Kepentingan Nasional Indonesia di Negaranya

Nasional
Komisi II Berencana Gelar Raker Bahas Jadwal Pemilu pada Awal 2022

Komisi II Berencana Gelar Raker Bahas Jadwal Pemilu pada Awal 2022

Nasional
Varian Omicron Terdeteksi di 23 Negara, Pemerintah Diminta Perketat Pengawasan Perbatasan dan Karantina

Varian Omicron Terdeteksi di 23 Negara, Pemerintah Diminta Perketat Pengawasan Perbatasan dan Karantina

Nasional
Indonesianis Nilai Indonesia Ada di Jalur yang Benar Atasi Ekonomi di Masa Pandemi

Indonesianis Nilai Indonesia Ada di Jalur yang Benar Atasi Ekonomi di Masa Pandemi

Nasional
Minta Sahroni Mundur dari Kepanitiaan Formula E, PSI: Tidak Lancang, Justru Sayang

Minta Sahroni Mundur dari Kepanitiaan Formula E, PSI: Tidak Lancang, Justru Sayang

Nasional
Pemerintah Diminta Gencarkan Whole Genome Sequencing untuk Melacak Keberadaan Omicron di Tanah Air

Pemerintah Diminta Gencarkan Whole Genome Sequencing untuk Melacak Keberadaan Omicron di Tanah Air

Nasional
Jokowi Tinjau Infrastruktur Akses Menuju Lokasi KTT G20 di Bali

Jokowi Tinjau Infrastruktur Akses Menuju Lokasi KTT G20 di Bali

Nasional
Gugatan Tommy Soeharto Rp 56 Miliar kepada Pemerintah Ditolak

Gugatan Tommy Soeharto Rp 56 Miliar kepada Pemerintah Ditolak

Nasional
Menag Sebut Indonesia Akan Sulit Kirim Jemaah Umrah jika Kasus PCR Bodong Masih Ada

Menag Sebut Indonesia Akan Sulit Kirim Jemaah Umrah jika Kasus PCR Bodong Masih Ada

Nasional
Muhaimin: PKB Memikirkan NU, Partai Lain Enak Enggak Mikirin Siapa-siapa

Muhaimin: PKB Memikirkan NU, Partai Lain Enak Enggak Mikirin Siapa-siapa

Nasional
Eks Direktur Pengadaan Perumda Pembangunan Sarana Jaya Mengaku Tak Hadir Saat Negosiasi Harga Lahan di Munjul

Eks Direktur Pengadaan Perumda Pembangunan Sarana Jaya Mengaku Tak Hadir Saat Negosiasi Harga Lahan di Munjul

Nasional
Kemenkominfo Temukan 390 Hoaks Vaksinasi Covid-19, Terbanyak dari Unggahan Facebook

Kemenkominfo Temukan 390 Hoaks Vaksinasi Covid-19, Terbanyak dari Unggahan Facebook

Nasional
Tanggapi Putusan MK soal UU Cipta Kerja, Mahfud: Inkonstitusional Kok Tetap Berlaku?

Tanggapi Putusan MK soal UU Cipta Kerja, Mahfud: Inkonstitusional Kok Tetap Berlaku?

Nasional
Kemenag Imbau Peserta Ibadah Natal di Gereja Tak Melebihi 50 Persen Kapasitas

Kemenag Imbau Peserta Ibadah Natal di Gereja Tak Melebihi 50 Persen Kapasitas

Nasional
Pakar Sebut Varian Omicron Miliki Gen yang Tak Terdeteksi PCR

Pakar Sebut Varian Omicron Miliki Gen yang Tak Terdeteksi PCR

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.