Salin Artikel

Syafii Maarif: Presiden Jokowi Bilang, "Saya Enggak Butuh Popularitas"

Salah satu yang paling 'gaduh' adalah diterbitkannya Perppu Nomor 2 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013 tentang Organisasi Kemasyarakatan.

Pemerintah bersikeras bahwa Perppu itu untuk menjaga ideologi Pancasila dan persatuan bangsa.

Sementara, ada yang menilai bahwa Perppu tersebut rentan akan penyalahgunaan kekuasaan.

Presiden Joko Widodo sendiri menyadari kegaduhan tersebut berpotensi menurunkan popularitasnya.

Baca: Jokowi Hormati Langkah HTI Gugat Perppu Ormas ke MK

Hal itu diungkapkan Jokowi saat berbincang dari hati ke hati dengan Buya Syafii Maarif di Istana Merdeka, Jakarta, Senin (17/7/2017) kemarin.

"Saya tanya (ke Presiden), orang kan bertanya ke Presiden, nanti popularitas Bapak bagaimana? (karena kebijakan Perppu 2/2017). Jokowi menjawab, 'Saya enggak perlu popularitas. Yang penting rakyat, bangsa dan negara'" ujar Buya menirukan pernyataan Jokowi.

"Saya bilang, Bapak berani sekali? Beliau diam saja. Jadi ya, orang kurus begitu berani juga ternyata," lanjut Buya.

Buya yang merupakan mantan Ketua Umum PP Muhammadiyah, setuju dengan langkah pemerintah menerbitkan Perppu 2/2017.

Menurut dia, ideologi Pancasila memang tengah terancam oleh kelompok-kelompok yang membawa gagasan primordial. Oleh sebab itu, negara harus turun tangan.

Baca: Istana Persilakan HTI Gugat Perppu Ormas ke MK

Salah satu contoh kelompok yang mengancam Pancasila, menurut dia, Hizbut Tahrir Indonesia (HTI).

"Meski ada kritik apa perlu Perppu atau cukup pengadilan, ada juga yang bilang nyamuk kok ditembak bazoka, tapi saya tetap dukung (Perppu 2/2017). Anda semua silakan lihat dokumen tertulis HTI. Lihat, baca, apa yang mau mereka lakukan di Indonesia ini. Walaupun omong kosong, utopia, tapi ya itu rencananya," ujar Buya.

Politik tidak sehat

Lebih jauh, Buya Syafii berpendapat, kegaduhan sebenarnya bukan berasal dari kepentingan rakyat yang terusik dengan Perppu.

Sadar atau tidak sadar, kegaduhan diciptakan oleh lawan-lawan politik Jokowi.

"Ini sudah saling menggoreng. Suasana politik kita ini tidak beradab. Fitnah, bohong, macam-macam. Syahwat kekuasaan susah dibendung, tapi beban dan nasib bangsa siapa yang mikirin?" ujar Buya.

"Suasana yang tidak sehat, politik yang tuna martabat ini juga membutuhkan para petarung. Bukan saja Presiden, namun juga menteri-menteri, dirjen-dirjen, harus menerjemahkan itu," lanjut dia.

Ia mengapresiasi Jokowi yang tampil tanpa beban, 'nothing to loose'.

"Jokowi enggak peduli itu 2019 segala macam. Kata dia, 'Menurut saya yang penting negara dan bangsa ini, Bapak'. Dia enggak punya beban apa-apa," ujar Buya.

https://nasional.kompas.com/read/2017/07/18/08044351/syafii-maarif--presiden-jokowi-bilang-saya-enggak-butuh-popularitas-

Terkini Lainnya

Prabowo Pertimbangkan Saran Luhut Jangan Bawa Orang 'Toxic' ke Pemerintahan

Prabowo Pertimbangkan Saran Luhut Jangan Bawa Orang "Toxic" ke Pemerintahan

Nasional
Berkunjung ke Aceh, Anies Sampaikan Salam dari Pimpinan Koalisi Perubahan

Berkunjung ke Aceh, Anies Sampaikan Salam dari Pimpinan Koalisi Perubahan

Nasional
Komnas KIPI: Kalau Saat Ini Ada Kasus TTS, Bukan karena Vaksin Covid-19

Komnas KIPI: Kalau Saat Ini Ada Kasus TTS, Bukan karena Vaksin Covid-19

Nasional
Jika Diduetkan, Anies-Ahok Diprediksi Bakal Menang Pilkada DKI Jakarta 2024

Jika Diduetkan, Anies-Ahok Diprediksi Bakal Menang Pilkada DKI Jakarta 2024

Nasional
Jokowi Perlu Kendaraan Politik Lain Usai Tak Dianggap PDI-P

Jokowi Perlu Kendaraan Politik Lain Usai Tak Dianggap PDI-P

Nasional
Kaesang dan Gibran Dianggap Tak Selamanya Bisa Mengekor Jokowi

Kaesang dan Gibran Dianggap Tak Selamanya Bisa Mengekor Jokowi

Nasional
Hasil Rekapitulasi di Papua Berubah-ubah, KPU Minta MK Hadirkan Ahli Noken

Hasil Rekapitulasi di Papua Berubah-ubah, KPU Minta MK Hadirkan Ahli Noken

Nasional
Tak Dianggap Kader PDI-P, Jokowi dan Keluarga Diprediksi Gabung Golkar

Tak Dianggap Kader PDI-P, Jokowi dan Keluarga Diprediksi Gabung Golkar

Nasional
Prabowo Harap Semua Pihak Rukun meski Beda Pilihan Politik

Prabowo Harap Semua Pihak Rukun meski Beda Pilihan Politik

Nasional
Jokowi Sebut Penyusunan Kabinet Mendatang Hak Prerogatif Prabowo

Jokowi Sebut Penyusunan Kabinet Mendatang Hak Prerogatif Prabowo

Nasional
Temui Warga Aceh Usai Pilpres, Cak Imin Janji Lanjutkan Perjuangan

Temui Warga Aceh Usai Pilpres, Cak Imin Janji Lanjutkan Perjuangan

Nasional
Timnas Akan Hadapi Guinea untuk Bisa Lolos ke Olimpiade, Jokowi: Optimistis Menang

Timnas Akan Hadapi Guinea untuk Bisa Lolos ke Olimpiade, Jokowi: Optimistis Menang

Nasional
KPK Sebut Penyidik Bisa Jemput Paksa Bupati Sidoarjo Gus Muhdlor

KPK Sebut Penyidik Bisa Jemput Paksa Bupati Sidoarjo Gus Muhdlor

Nasional
TNI AD Mulai Tanam Padi di Merauke, KSAD: Selama Ini Hasilnya Kurang Baik

TNI AD Mulai Tanam Padi di Merauke, KSAD: Selama Ini Hasilnya Kurang Baik

Nasional
KPK Mengaku Bisa Tangkap Bupati Sidoarjo Gus Muhdlor Kapan Saja

KPK Mengaku Bisa Tangkap Bupati Sidoarjo Gus Muhdlor Kapan Saja

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke