Pansus Angket KPK: Novanto Tersangka Bukti Pansus Tak Lindungi Koruptor - Kompas.com

Pansus Angket KPK: Novanto Tersangka Bukti Pansus Tak Lindungi Koruptor

Nabilla Tashandra
Kompas.com - 17/07/2017, 21:39 WIB
Wakil Ketua Pansus Hak Angket KPK, Taufiqulhadi di Kompleks, Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (11/7/2017).KOMPAS.com/Nabilla Tashandra Wakil Ketua Pansus Hak Angket KPK, Taufiqulhadi di Kompleks, Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (11/7/2017).

JAKARTA, KOMPAS.com - Wakil Ketua Panitia Khusus Hak Angket Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Taufiqulhadi menuturkan, langkah KPK menjadikan Ketua DPR RI Setya Novanto sebagai tersangka membuktikan bahwa pansus KPK dibentuk bukan dalam rangka membela koruptor.

Novanto ditetapkan sebagai tersangka kasus korupsi e-KTP, Senin (17/7/2017) malam.

"Tidak ada mekanisme kita bicara untuk melindungi. Jadi kalau orang bilang melindungi adalah paling lucu orang itu," kata Taufiqulhadi saat dihubungi, Senin malam.

Menurutnya, pihak-pihak yang mengatakan bahwa pembentukan pansus hak angket KPK adalah untuk melindungi koruptor adalah pihak-pihak yang paranoid.

"Yang mengatakan bahwa angket digulirkan untuk melindungi koruptor e-KTP maka pihak yang mengatakan itu adalah paranoid," ujarnya.

(Baca: Lika-liku Setya Novanto dan Kasus-kasus Korupsi yang Diusut KPK)

Ia pun menyarankan agar Novanto segera diganti sebagai Ketua DPR RI.

"Menurut saya begitu tersangka maka anggota DPR itu harus segera diganti," ucap Politisi Partai Nasdem.

KPK menetapkan Ketua DPR RI Setya Novanto sebagai tersangka. Ketua Umum Partai Golkar itu diduga terlibat dalam korupsi proyek pengadaan e-KTP.

"KPK menetapkan saudara SN anggota DPR periode 2009-2014 sebagai tersangka," ujar Ketua KPK Agus Rahardjo di Gedung KPK Jakarta, Senin (17/7/2017).

Menurut Agus, Novanto diduga menguntungkan diri atau orang lain atau korporasi. Novanto juga diduga menyalahgunakan kewenangan dan jabatan.

(Baca: 10 Fakta Sidang soal Peran Setya Novanto dalam Kasus E-KTP)

Jaksa KPK sebelumnya meyakini adanya peran Setya Novanto dalam korupsi proyek e-KTP. Jaksa yakin tindak pidana korupsi yang merugikan negara Rp 2,3 triliun itu dilakukan bersama-sama Setya Novanto.

Hal itu dijelaskan jaksa KPK saat membacakan surat tuntutan terhadap dua terdakwa mantan pejabat Kementerian Dalam Negeri, Irman dan Sugiharto, di Pengadilan Tipikor Jakarta, Kamis (22/6/2017).

"Telah terjadi kerja sama yang erat dan sadar yang dilakukan para terdakwa dengan Setya Novanto, Diah Anggraini, Drajat Wisnu, Isnu Edhi dan Andi Agustinus alias Andi Narogong," ujar jaksa KPK Mufti Nur Irawan saat membacakan surat tuntutan.

Kompas TV Ketua DPR Setya Novanto Jadi Tersangka Korupsi E-KTP

Ikuti perkembangan berita ini dalam topik:
PenulisNabilla Tashandra
EditorSabrina Asril
Komentar

Terkini Lainnya

Hadir Saat Pendaftaran Pilkada Jateng, Istri Ganjar Pranowo Dipanggil Bawaslu

Hadir Saat Pendaftaran Pilkada Jateng, Istri Ganjar Pranowo Dipanggil Bawaslu

Regional
Cegah Pelecehan Seksual, Polisi Bolehkan Wanita Gunakan Pepper Spray

Cegah Pelecehan Seksual, Polisi Bolehkan Wanita Gunakan Pepper Spray

Megapolitan
Anggota DPD Minta Kepala Daerah Tolak Beras Impor

Anggota DPD Minta Kepala Daerah Tolak Beras Impor

Nasional
Pernyataan Putusan MK soal Verifikasi Dilakukan Usai Pemilu 2019 Dinilai Salah Kaprah

Pernyataan Putusan MK soal Verifikasi Dilakukan Usai Pemilu 2019 Dinilai Salah Kaprah

Nasional
Tanggapi Tudingan La Nyalla, Kalla Sebut Prabowo Tak Pernah Minta Mahar Politik

Tanggapi Tudingan La Nyalla, Kalla Sebut Prabowo Tak Pernah Minta Mahar Politik

Nasional
Stok Beras Jatim Aman, Warga Diminta Tidak 'Panic Buying'

Stok Beras Jatim Aman, Warga Diminta Tidak "Panic Buying"

Regional
Anies Akan Buat Pergub untuk Atur Becak Beroperasi di Kampung-kampung

Anies Akan Buat Pergub untuk Atur Becak Beroperasi di Kampung-kampung

Megapolitan
KPU Tak Perlu Tunggu Perppu untuk Eksekusi Putusan MK

KPU Tak Perlu Tunggu Perppu untuk Eksekusi Putusan MK

Nasional
Bunuh Satu Keluarga dengan Balok dan Pisau, Ridwan Terancam Hukuman Mati

Bunuh Satu Keluarga dengan Balok dan Pisau, Ridwan Terancam Hukuman Mati

Regional
Ketua DPRD DKI Tak Diajak Bicara soal Pencabutan HGB Pulau Reklamasi

Ketua DPRD DKI Tak Diajak Bicara soal Pencabutan HGB Pulau Reklamasi

Megapolitan
Bupati Kukar Rita Widyasari Belanja 40 Tas Mewah untuk Samarkan Gratifikasi Rp 436 Miliar

Bupati Kukar Rita Widyasari Belanja 40 Tas Mewah untuk Samarkan Gratifikasi Rp 436 Miliar

Nasional
Bakal Cagub Papua JWW-HMS Merasa Dipopulerkan Lewat Isu Ijazah Palsu

Bakal Cagub Papua JWW-HMS Merasa Dipopulerkan Lewat Isu Ijazah Palsu

Regional
Politisi Serbia-Kosovo Tewas Ditembak di Depan Kantornya

Politisi Serbia-Kosovo Tewas Ditembak di Depan Kantornya

Internasional
Anies: Jangan Berimajinasi Becak Akan Ada di Jalan-jalan Utama Jakarta

Anies: Jangan Berimajinasi Becak Akan Ada di Jalan-jalan Utama Jakarta

Megapolitan
Pelaku Pelecehan Seksual di Depok Minta Maaf kepada Korbannya

Pelaku Pelecehan Seksual di Depok Minta Maaf kepada Korbannya

Megapolitan

Close Ads X
Close [X]
Radio Live Streaming
Sonora FM • Motion FM • Smart FM