Pimpinan DPR Segera Rapat Bahas Penetapan Tersangka Setya Novanto - Kompas.com

Pimpinan DPR Segera Rapat Bahas Penetapan Tersangka Setya Novanto

Nabilla Tashandra
Kompas.com - 17/07/2017, 20:25 WIB
Ketua DPR Setya Novanto meninggalkan Gedung Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) seusai diperiksa di Jakarta, Jumat (14/7/2017).  Setya Novanto diperiksa sebagai saksi untuk kasus dugaan korupsi dalam pengadaan Kartu Tanda Penduduk berbasis elektronik ( e-KTP).KOMPAS.com/GARRY ANDREW LOTULUNG Ketua DPR Setya Novanto meninggalkan Gedung Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) seusai diperiksa di Jakarta, Jumat (14/7/2017). Setya Novanto diperiksa sebagai saksi untuk kasus dugaan korupsi dalam pengadaan Kartu Tanda Penduduk berbasis elektronik ( e-KTP).

JAKARTA, KOMPAS.com - Pimpinan Dewan Perwakilan (DPR) segera menggelar rapat pimpinan menyusul ditetapkannya Ketua DPR RI Setya Novanto sebagai tersangka kasus e-KTP oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

"Kami lihat, kami bahas, kita klarifikasi juga berita ini lalu nanti akan kita rapatkan di pimpinan DPR mungkin besok bagaimana tentang mekanisme kita di dalam dan juga kita lihat perkembangan," ujar Wakil Ketua DPR RI Fadli Zon di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (17/7/2017).

Fadli menambahkan, agenda DPR RI cukup padat, Selasa (18/7/2017) besok.

(baca: KPK Tetapkan Setya Novanto Tersangka Kasus E-KTP)

Pihaknya akan mempelajari terlebih dahulu aturan soal pimpinan DPR RI dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahum 2014 tentang MPR, DPR, DPD, dan DPRD (UU MD3). Termasuk soal penunjukan pelaksana tugas.

"Ya nanti kami lihat, pimpinan kan cukup banyak. Kalau benar Setya novanto tersangka dan mau berkonsterasi hadapi, misalnya (penunjukan plt) tentu ada mekanismenya," tuturnya.

KPK menetapkan Ketua DPR RI Setya Novanto sebagai tersangka. Ketua Umum Partai Golkar itu diduga terlibat dalam korupsi proyek pengadaan e-KTP.

"KPK menetapkan saudara SN anggota DPR periode 2009-2014 sebagai tersangka," ujar Ketua KPK Agus Rahardjo di Gedung KPK Jakarta, Senin (17/7/2017).

(baca: Lika-liku Setya Novanto dan Kasus-kasus Korupsi yang Diusut KPK)

Menurut Agus, Novanto diduga menguntungkan diri atau orang lain atau korporasi. Novanto juga diduga menyalahgunakan kewenangan dan jabatan.

Jaksa KPK sebelumnya meyakini adanya peran Setya Novanto dalam korupsi proyek e-KTP. Jaksa yakin tindak pidana korupsi yang merugikan negara Rp 2,3 triliun itu dilakukan bersama-sama Setya Novanto.

Hal itu dijelaskan jaksa KPK saat membacakan surat tuntutan terhadap dua terdakwa mantan pejabat Kementerian Dalam Negeri, Irman dan Sugiharto, di Pengadilan Tipikor Jakarta, Kamis (22/6/2017).

"Telah terjadi kerja sama yang erat dan sadar yang dilakukan para terdakwa dengan Setya Novanto, Diah Anggraini, Drajat Wisnu, Isnu Edhi dan Andi Agustinus alias Andi Narogong," ujar jaksa KPK Mufti Nur Irawan saat membacakan surat tuntutan.

Kompas TV Ketua DPR Setya Novanto Jadi Tersangka Korupsi E-KTP

Ikuti perkembangan berita ini dalam topik:
PenulisNabilla Tashandra
EditorSandro Gatra
Komentar

Terkini Lainnya

Pemberontak Suriah Berharap AS Buka Kembali Bantuannya

Pemberontak Suriah Berharap AS Buka Kembali Bantuannya

Internasional
Hadir Saat Pendaftaran Pilkada Jateng, Istri Ganjar Pranowo Dipanggil Bawaslu

Hadir Saat Pendaftaran Pilkada Jateng, Istri Ganjar Pranowo Dipanggil Bawaslu

Regional
Cegah Pelecehan Seksual, Polisi Bolehkan Wanita Gunakan Pepper Spray

Cegah Pelecehan Seksual, Polisi Bolehkan Wanita Gunakan Pepper Spray

Megapolitan
Anggota DPD Minta Kepala Daerah Tolak Beras Impor

Anggota DPD Minta Kepala Daerah Tolak Beras Impor

Nasional
Pernyataan Putusan MK soal Verifikasi Dilakukan Usai Pemilu 2019 Dinilai Salah Kaprah

Pernyataan Putusan MK soal Verifikasi Dilakukan Usai Pemilu 2019 Dinilai Salah Kaprah

Nasional
Tanggapi Tudingan La Nyalla, Kalla Sebut Prabowo Tak Pernah Minta Mahar Politik

Tanggapi Tudingan La Nyalla, Kalla Sebut Prabowo Tak Pernah Minta Mahar Politik

Nasional
Stok Beras Jatim Aman, Warga Diminta Tidak 'Panic Buying'

Stok Beras Jatim Aman, Warga Diminta Tidak "Panic Buying"

Regional
Anies Akan Buat Pergub untuk Atur Becak Beroperasi di Kampung-kampung

Anies Akan Buat Pergub untuk Atur Becak Beroperasi di Kampung-kampung

Megapolitan
KPU Tak Perlu Tunggu Perppu untuk Eksekusi Putusan MK

KPU Tak Perlu Tunggu Perppu untuk Eksekusi Putusan MK

Nasional
Bunuh Satu Keluarga dengan Balok dan Pisau, Ridwan Terancam Hukuman Mati

Bunuh Satu Keluarga dengan Balok dan Pisau, Ridwan Terancam Hukuman Mati

Regional
Ketua DPRD DKI Tak Diajak Bicara soal Pencabutan HGB Pulau Reklamasi

Ketua DPRD DKI Tak Diajak Bicara soal Pencabutan HGB Pulau Reklamasi

Megapolitan
Bupati Kukar Rita Widyasari Belanja 40 Tas Mewah untuk Samarkan Gratifikasi Rp 436 Miliar

Bupati Kukar Rita Widyasari Belanja 40 Tas Mewah untuk Samarkan Gratifikasi Rp 436 Miliar

Nasional
Bakal Cagub Papua JWW-HMS Merasa Dipopulerkan Lewat Isu Ijazah Palsu

Bakal Cagub Papua JWW-HMS Merasa Dipopulerkan Lewat Isu Ijazah Palsu

Regional
Politisi Serbia-Kosovo Tewas Ditembak di Depan Kantornya

Politisi Serbia-Kosovo Tewas Ditembak di Depan Kantornya

Internasional
Anies: Jangan Berimajinasi Becak Akan Ada di Jalan-jalan Utama Jakarta

Anies: Jangan Berimajinasi Becak Akan Ada di Jalan-jalan Utama Jakarta

Megapolitan

Close Ads X
Close [X]
Radio Live Streaming
Sonora FM • Motion FM • Smart FM