Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Kompas.com - 25/06/2017, 14:18 WIB
Robertus Belarminus

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com - Ketua Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) RI Zulkifli Hasan mendukung jika TNI dilibatkan dalam operasi militer melawan kelompok ISIS di Marawi, Filipina.

Dia mengatakan, kalau pemerintah Filipina meminta bantuan, maka sebagai negara sahabat dan sesama anggota ASEAN, Indonesia harus membantu.

"Saya setuju, setuju kita. Kalau diminta. Tentu kehormatan kalau diminta," kata Zulkifli saat ditemui di acara open house yang digelar di rumah dinasnya di kawasan Widya Candra, Senayan, Jakarta, Minggu (25/6/2017).

(baca: Hormati Idul Fitri, Tentara Filipina Umumkan Gencatan Senjata 8 Jam)

Zulkifli melihat tidak ada masalah soal payung hukumnya, selama hal tersebut permintaan dari Filipina.

"Ya, kalau diminta kan boleh, enggak masalah," ujar Zulkifli.

Zulkifli yakin dengan kemampuan TNI. Soal kalangan yang menilai keterlibatan TNI akan menimbulkan reaksi dari ISIS, ia menilai, hal itu bagian dari upaya membantu negara sahabat.

"Ya namanya diminta bantuan, ya bantu. Itu aja. Kalau negara sesama anggota ASEAN sahabat minta bantuan, ya dibantu. Kalau enggak minta bantu, ya enggak," ujar Ketua Umum PAN itu.

(baca: TNI Dikhawatirkan Jadi Sasaran Teror jika Ikut Gempur ISIS di Filipina)

Milisi pendukung ISIS di Filipina Selatan menyerang Kota Marawi, Mindanao, Filipina. Ratusan orang baik warga atau militer menjadi korban atas serangan itu.

(baca: Ini yang Akan Dilakukan TNI Terkait Teror ISIS di Marawi)

Demi mencegah meluasnya serangan itu ke negara-negara sekitar, Indonesia mengambil inisiatif untuk membantu Filipina menggempur ISIS.

Menteri Koordinator Politik, Hukum dan Keamanan Wiranto mengatakan, Indonesia akan menjalin kerja sama terlebih dulu dengan Australia, Selandia Baru, Malaysia, Brunei Darussalam dan Filipina terkait bantuan itu.

"Indonesia akan melakukan koordinasi dengan lima negara itu, koordinasi multilateral untuk mem-back up Filipina dalam rangka menghabisi basis ISIS di sana," ujar Wiranto di Kompleks Istana Presiden, Jakarta, Selasa (13/6/2017). 

"Kerja sama itu dilakukan supaya mereka (ISIS) tidak hidup di Asia Tenggara. Tidak hidup di wilayah regional kita," lanjut dia.

Halaman:
Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Pakar Ungkap Celah Bisa Dimanfaatkan Jokowi Bersaing Jadi Ketum Golkar

Pakar Ungkap Celah Bisa Dimanfaatkan Jokowi Bersaing Jadi Ketum Golkar

Nasional
Isu Jokowi Masuk Bursa Ketum, Konsistensi Golkar Bakal Jadi Taruhan

Isu Jokowi Masuk Bursa Ketum, Konsistensi Golkar Bakal Jadi Taruhan

Nasional
Elite Golkar Sebut Airlangga Mampu Membalikkan Persepsi Negatif dan Layak Dipilih Lagi

Elite Golkar Sebut Airlangga Mampu Membalikkan Persepsi Negatif dan Layak Dipilih Lagi

Nasional
Jokowi Dinilai Tak Mungkin Terabas Aturan dan Jadi Ketum Golkar

Jokowi Dinilai Tak Mungkin Terabas Aturan dan Jadi Ketum Golkar

Nasional
8 Caleg Dapil DIY yang Lolos Senayan, Titiek Soeharto Masuk

8 Caleg Dapil DIY yang Lolos Senayan, Titiek Soeharto Masuk

Nasional
PKB Buka Komunikasi dengan Golkar, Gerindra, dan Nasdem untuk Pilkada Jatim

PKB Buka Komunikasi dengan Golkar, Gerindra, dan Nasdem untuk Pilkada Jatim

Nasional
Arsul Sani Belum Ajukan Hak Ingkar Tangani Sengketa Pemilu yang Libatkan PPP

Arsul Sani Belum Ajukan Hak Ingkar Tangani Sengketa Pemilu yang Libatkan PPP

Nasional
Gugatan Perdata Keluarga Brigadir J Terhadap Ferdy Sambo dkk Lanjut ke Tahap Mediasi

Gugatan Perdata Keluarga Brigadir J Terhadap Ferdy Sambo dkk Lanjut ke Tahap Mediasi

Nasional
Hasil Rekapitulasi KPU: PAN Unggul di Provinsi Maluku, Diikuti PKS dan PDI-P

Hasil Rekapitulasi KPU: PAN Unggul di Provinsi Maluku, Diikuti PKS dan PDI-P

Nasional
Mendes Abdul Halim Bantah PKB Ditawari Jatah Kursi di Kabinet Prabowo saat Bertemu Jokowi

Mendes Abdul Halim Bantah PKB Ditawari Jatah Kursi di Kabinet Prabowo saat Bertemu Jokowi

Nasional
KPU Rekapitulasi Suara Papua dan Papua Pegunungan Hari Terakhir, Besok

KPU Rekapitulasi Suara Papua dan Papua Pegunungan Hari Terakhir, Besok

Nasional
Ketua PPLN Kuala Lumpur Akui 81.000 Surat Suara Tak Terkirim lewat Pos

Ketua PPLN Kuala Lumpur Akui 81.000 Surat Suara Tak Terkirim lewat Pos

Nasional
Komite HAM PBB Soroti Netralitas Jokowi pada Pilpres, Komisi I DPR: Dia Baca Contekan

Komite HAM PBB Soroti Netralitas Jokowi pada Pilpres, Komisi I DPR: Dia Baca Contekan

Nasional
Caleg Terancam Gagal di Dapil DIY: Eks Bupati Sleman hingga Anak Amien Rais

Caleg Terancam Gagal di Dapil DIY: Eks Bupati Sleman hingga Anak Amien Rais

Nasional
Jatam Laporkan Menteri Bahlil ke KPK atas Dugaan Korupsi Pencabutan Izin Tambang

Jatam Laporkan Menteri Bahlil ke KPK atas Dugaan Korupsi Pencabutan Izin Tambang

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.

Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com