Ketua MPR Dukung jika TNI Diminta Terlibat Lawan ISIS di Filipina

JAKARTA, KOMPAS.com - Ketua Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) RI Zulkifli Hasan mendukung jika TNI dilibatkan dalam operasi militer melawan kelompok ISIS di Marawi, Filipina.

Dia mengatakan, kalau pemerintah Filipina meminta bantuan, maka sebagai negara sahabat dan sesama anggota ASEAN, Indonesia harus membantu.

"Saya setuju, setuju kita. Kalau diminta. Tentu kehormatan kalau diminta," kata Zulkifli saat ditemui di acara open house yang digelar di rumah dinasnya di kawasan Widya Candra, Senayan, Jakarta, Minggu (25/6/2017).

(baca: Hormati Idul Fitri, Tentara Filipina Umumkan Gencatan Senjata 8 Jam)

Zulkifli melihat tidak ada masalah soal payung hukumnya, selama hal tersebut permintaan dari Filipina.

"Ya, kalau diminta kan boleh, enggak masalah," ujar Zulkifli.

Zulkifli yakin dengan kemampuan TNI. Soal kalangan yang menilai keterlibatan TNI akan menimbulkan reaksi dari ISIS, ia menilai, hal itu bagian dari upaya membantu negara sahabat.

"Ya namanya diminta bantuan, ya bantu. Itu aja. Kalau negara sesama anggota ASEAN sahabat minta bantuan, ya dibantu. Kalau enggak minta bantu, ya enggak," ujar Ketua Umum PAN itu.

(baca: TNI Dikhawatirkan Jadi Sasaran Teror jika Ikut Gempur ISIS di Filipina)

Milisi pendukung ISIS di Filipina Selatan menyerang Kota Marawi, Mindanao, Filipina. Ratusan orang baik warga atau militer menjadi korban atas serangan itu.

(baca: Ini yang Akan Dilakukan TNI Terkait Teror ISIS di Marawi)

Demi mencegah meluasnya serangan itu ke negara-negara sekitar, Indonesia mengambil inisiatif untuk membantu Filipina menggempur ISIS.

Menteri Koordinator Politik, Hukum dan Keamanan Wiranto mengatakan, Indonesia akan menjalin kerja sama terlebih dulu dengan Australia, Selandia Baru, Malaysia, Brunei Darussalam dan Filipina terkait bantuan itu.

"Indonesia akan melakukan koordinasi dengan lima negara itu, koordinasi multilateral untuk mem-back up Filipina dalam rangka menghabisi basis ISIS di sana," ujar Wiranto di Kompleks Istana Presiden, Jakarta, Selasa (13/6/2017). 

"Kerja sama itu dilakukan supaya mereka (ISIS) tidak hidup di Asia Tenggara. Tidak hidup di wilayah regional kita," lanjut dia.

Untuk merancang strategi, perwakilan enam negara tersebut berencana bertemu pada Juli 2017 mendatang. Indonesia akan menjadi 'host'. Sementara, Australia akan menjadi 'co-host'.

(baca: Menhan sebut Duterte Izinkan RI Ikut Gempur ISIS di Filipina Selatan)

Menteri Pertahanan Ryamizard Ryacudu mengatakan, Presiden Filipina Rodrigo Duterte mengizinkan Indonesia terlibat dalam operasi militer untuk menggempur ISIS yang bercokol di Marawi, Filipina Selatan.

Ryamizad mengakui opsi operasi militer tersebut menjadi salah satu poin yang dibicarakan dalam pertemuan trilateral antara Menteri Pertahanan Indonesia, Malaysia dan Filipina di Tarakan, Kalimantan Utara pada 19 Juni 2017 lalu.

Operasi tersebut bertujuan untuk mencegah penyebaran kekuatan kelompok teroris yang berafiliasi dengan ISIS.

Meski demikian, lanjut Ryamizard, rencana operasi militer tersebut masih menunggu pembentukan payung hukum yang tepat.

Selain itu, berdasarkan hukum Filipina, operasi militer yang melibatkan negara lain harus mendapatkan persetujuan dari unsur parlemen, meski presiden sudah menyetujui.

"Sedang kami pikirkan karena payung hukumnya belum ada. Walaupun Presiden mengiyakan, tapi itu kan presiden, yang lain kan, seperti kongres belum tentu," kata Ryamizard