Ketua MPR Dukung jika TNI Diminta Terlibat Lawan ISIS di Filipina

JAKARTA, KOMPAS.com - Ketua Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) RI Zulkifli Hasan mendukung jika TNI dilibatkan dalam operasi militer melawan kelompok ISIS di Marawi, Filipina.

Dia mengatakan, kalau pemerintah Filipina meminta bantuan, maka sebagai negara sahabat dan sesama anggota ASEAN, Indonesia harus membantu.

"Saya setuju, setuju kita. Kalau diminta. Tentu kehormatan kalau diminta," kata Zulkifli saat ditemui di acara open house yang digelar di rumah dinasnya di kawasan Widya Candra, Senayan, Jakarta, Minggu (25/6/2017).

(baca: Hormati Idul Fitri, Tentara Filipina Umumkan Gencatan Senjata 8 Jam)

Zulkifli melihat tidak ada masalah soal payung hukumnya, selama hal tersebut permintaan dari Filipina.

"Ya, kalau diminta kan boleh, enggak masalah," ujar Zulkifli.

Zulkifli yakin dengan kemampuan TNI. Soal kalangan yang menilai keterlibatan TNI akan menimbulkan reaksi dari ISIS, ia menilai, hal itu bagian dari upaya membantu negara sahabat.

"Ya namanya diminta bantuan, ya bantu. Itu aja. Kalau negara sesama anggota ASEAN sahabat minta bantuan, ya dibantu. Kalau enggak minta bantu, ya enggak," ujar Ketua Umum PAN itu.

(baca: TNI Dikhawatirkan Jadi Sasaran Teror jika Ikut Gempur ISIS di Filipina)

Milisi pendukung ISIS di Filipina Selatan menyerang Kota Marawi, Mindanao, Filipina. Ratusan orang baik warga atau militer menjadi korban atas serangan itu.

(baca: Ini yang Akan Dilakukan TNI Terkait Teror ISIS di Marawi)

Demi mencegah meluasnya serangan itu ke negara-negara sekitar, Indonesia mengambil inisiatif untuk membantu Filipina menggempur ISIS.

Menteri Koordinator Politik, Hukum dan Keamanan Wiranto mengatakan, Indonesia akan menjalin kerja sama terlebih dulu dengan Australia, Selandia Baru, Malaysia, Brunei Darussalam dan Filipina terkait bantuan itu.

"Indonesia akan melakukan koordinasi dengan lima negara itu, koordinasi multilateral untuk mem-back up Filipina dalam rangka menghabisi basis ISIS di sana," ujar Wiranto di Kompleks Istana Presiden, Jakarta, Selasa (13/6/2017). 

"Kerja sama itu dilakukan supaya mereka (ISIS) tidak hidup di Asia Tenggara. Tidak hidup di wilayah regional kita," lanjut dia.