PSI: Hak Angket KPK Dipandang Serangan Balik Koruptor

JAKARTA, KOMPAS.com - Sekretaris Jenderal Partai Solidaritas Indonesia Raja Juli Antoni menilai, Panitia Khusus Hak Angket KPK memperburuk citra partai politik di Indonesia.

Padahal, menurut Toni, semestinya parpol menjadi garda terdepan dalam pemberantasan korupsi di Indonesia.

Ia berharap, parpol-parpol yang mengusulkan hak angket KPK agar mencabut hak angket demi menjaga citra positif dalam memberantas korupsi.

Dengan demikian, parpol bisa kembali dipercaya rakyat.

"Seharusnya saat ini KPK perlu dibela karena ada kasus teror terhadap penyidik KPK, Novel Baswedan," papar Toni melalui keterangan tertulis Jumat (9/6/2017).

(baca: ICW: Niatnya Mendelegitimasi KPK, Bubarkan Pansus Hak Angket)

Selain itu, ia menyatakan, hak angket jelas bertujuan melemahkan KPK. Padahal, menurut Toni, korupsi merupakan "extra ordinary crime" yang pemberantasannya juga harus ekstra melalui KPK.

"Hak angket KPK bisa dipandang sebagai serangan balik koruptor untuk melemahkan KPK," lanjut Toni.

DPR tetap membentuk Pansus Angket KPK meski mendapat kritikan berbagai pihak sejak usulan digulirkan.

(baca: Ini Daftar 23 Anggota DPR di Pansus Hak Angket KPK)

Tujuh fraksi di DPR RI sudah mengirimkan nama perwakilan anggotanya ke Pansus Angket KPK. Total sudah ada 23 anggota DPR.

Hak angket ini dimulai dari protes yang dilayangkan sejumlah anggota Komisi III kepada KPK terkait persidangan kasus dugaan korupsi proyek e-KTP di Pengadilan Tipikor Jakarta.