Kompas.com - 09/06/2017, 15:54 WIB
|
EditorSandro Gatra

JAKARTA, KOMPAS.com - Peneliti Indonesia Corruption Watch (ICW) Emerson Yuntho menilai, pembentukan Panitia Khusus Hak Angket Komisi Pemberantasan Korupsi sarat kepentingan.

Emerson yakin tujuan hak angket bukanlah dalam rangka memperbaiki KPK, melainkan justru melemahkan.

Hal ini, menurut Emerson, dapat dilihat dari terpilihnya Politisi Partai Golkar Agun Gunandjar Sudarsa sebagai Ketua Pansus.

Sebab, nama Agun masuk ke dalam daftar orang yang diduga menerima uang proyek e-KTP.

"Jadi meskipun Pak Agun bilang tidak ada konflik kepentingan, justru yang terjadi ini adalah konflik kepentingan. Jadi niatnya ini bukan karena ingin memperbaiki KPK, tapi menurut saya mendelegitimasi KPK karena dia disebut menerima uang dari (kasus) e-KTP. Jadi agak sulit dia bersifat objektif," ujar Emerson di ICW, Kalibata, Jakarta Selatan, Kamis (8/6/2017).

(baca: Ini Daftar 23 Anggota DPR di Pansus Hak Angket KPK)

Emerson berpendapat, sebaiknya pembentukan Pansus Angket KPK dibatalkan. Sebab jelas terihat banyak kepentingan, mulai dari proses pembentukanya hingga pemilihan ketuanya.

"Menurut saya, yang seperti ini harusnya dibubarin," kata Emerson.

Tujuh fraksi di DPR RI sudah mengirimkan nama perwakilan anggotanya ke Pansus Angket KPK. Total sudah ada 23 anggota DPR.

(baca: Anggaran Pansus Hak Angket KPK Capai Rp 3,1 Miliar)

Halaman Selanjutnya
Halaman:
Baca tentang
 
Pilihan Untukmu


Video Pilihan

Rekomendasi untuk anda
26th

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar dan menangkan e-voucher untuk 90 pemenang!

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

LPSK Beberkan Kejanggalan Permohonan Perlindungan Istri Ferdy Sambo

LPSK Beberkan Kejanggalan Permohonan Perlindungan Istri Ferdy Sambo

Nasional
Bawaslu Kesulitan Awasi Verifikasi Administrasi karena Keterbasatan Akses ke Sipol

Bawaslu Kesulitan Awasi Verifikasi Administrasi karena Keterbasatan Akses ke Sipol

Nasional
TKP Pembunuhan Brigadir J Sesuai dengan Data Temuan Komnas HAM

TKP Pembunuhan Brigadir J Sesuai dengan Data Temuan Komnas HAM

Nasional
Jumlah Polisi Tak Profesional yang Tangani Kasus Pembunuhan Brigadir J Bertambah Jadi 35 Orang

Jumlah Polisi Tak Profesional yang Tangani Kasus Pembunuhan Brigadir J Bertambah Jadi 35 Orang

Nasional
Ini 3 Alasan Deolipa Gugat Bharada E hingga Kabareskrim secara Perdata

Ini 3 Alasan Deolipa Gugat Bharada E hingga Kabareskrim secara Perdata

Nasional
Survei LSI Denny JA: Mayoritas Responden yang Tak Puas dengan Kinerja Jokowi Cenderung Memilih Koalisi Gerindra-PKB

Survei LSI Denny JA: Mayoritas Responden yang Tak Puas dengan Kinerja Jokowi Cenderung Memilih Koalisi Gerindra-PKB

Nasional
KPK Kirimkan Dokumen Bukti Dugaan Korupsi Surya Darmadi ke Kejagung

KPK Kirimkan Dokumen Bukti Dugaan Korupsi Surya Darmadi ke Kejagung

Nasional
Jokowi Kukuhkan Paskibraka yang Akan Bertugas pada Upacara 17 Agustus

Jokowi Kukuhkan Paskibraka yang Akan Bertugas pada Upacara 17 Agustus

Nasional
Temukan 'Overbudget' dan 'Overservice', Wapres Minta Penyelenggaraan Haji Lebih Efisien

Temukan "Overbudget" dan "Overservice", Wapres Minta Penyelenggaraan Haji Lebih Efisien

Nasional
Sederet Pengamanan LPSK untuk Bharada E: Pengawal Tambahan hingga Makanan

Sederet Pengamanan LPSK untuk Bharada E: Pengawal Tambahan hingga Makanan

Nasional
Jurnalisme Data dalam Perbincangan Jurnalisme Digital

Jurnalisme Data dalam Perbincangan Jurnalisme Digital

Nasional
Komnas HAM Periksa CCTV-Bekas Tembakan di Rumah Dinas Ferdy Sambo

Komnas HAM Periksa CCTV-Bekas Tembakan di Rumah Dinas Ferdy Sambo

Nasional
Perjalanan Kasus Surya Darmadi: Jadi Buronan KPK-Kejagung hingga Ditahan

Perjalanan Kasus Surya Darmadi: Jadi Buronan KPK-Kejagung hingga Ditahan

Nasional
Hindari Gali Lubang Tutup Lubang, Wapres Nilai Ongkos Haji Harus Naik

Hindari Gali Lubang Tutup Lubang, Wapres Nilai Ongkos Haji Harus Naik

Nasional
Survei LSI: 25,4 Persen Responden yang Puas Kinerja Jokowi Pilih Poros PDI-P

Survei LSI: 25,4 Persen Responden yang Puas Kinerja Jokowi Pilih Poros PDI-P

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.