Siti Fadilah: Saya Tidak Punya Hubungan dengan Partai Apa Pun

JAKARTA, KOMPAS.com - Mantan Menteri Kesehatan Siti Fadilah Supari menyampaikan nota pembelaan secara pribadi di Pengadilan Tipikor Jakarta, Rabu (7/6/2017).

Dalam pleidoi, Siti Fadilah mengakui bahwa ia tidak memiliki hubungan dengan partai politik mana pun. Namun, ia mengakui bahwa ia memiliki kedekatan dengan organisasi Muhammadiyah karena faktor orangtua.

"Saya tidak mempunyai hubungan dengan partai mana pun. Saya anak tokoh Muhammadiyah di Jawa Tengah dulu," ujar Siti saat membacakan pleidoi.

Lebih lanjut, Siti mengatakan bahwa ia tidak begitu aktif di Muhammadiyah. Siti mengatakan, ia lebih aktif berkiprah sebagai akademisi di bidang kedokteran.

"Saya seorang ahli penyakit jantung dan pembuluh darah yang steril dari pengaruh politik maupun aliran apa pun," kata Siti.

Jaksa Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menilai, Siti terbukti menyalahgunakan wewenang dalam kegiatan pengadaan alat kesehatan (alkes) guna mengantisipasi kejadian luar biasa (KLB) tahun 2005, pada Pusat Penanggulangan Masalah Kesehatan (PPMK) Departemen Kesehatan.

Dalam surat tuntutan jaksa, sejumlah uang yang diterima sebagai keuntungan pihak swasta juga mengalir ke rekening mantan Ketua Umum Partai Amanat Nasional (PAN) Amien Rais.

Menurut jaksa, dalam kegiatan pengadaan alkes untuk mengatasi KLB pada tahun 2005, Siti membuat surat rekomendasi mengenai penunjukan langsung. Ia juga meminta agar kuasa pengguna anggaran dan pejabat pembuat komitmen, Mulya A Hasjmy, menunjuk langsung PT Indofarma Tbk sebagai perusahaan penyedia barang dan jasa.

Awalnya, pada September 2005, Siti beberapa kali bertemu dengan Ary Gunawan selaku Direktur Utama PT Indofarma Global Medika Ary Gunawan dan Nuki Syahrun selaku Ketua Sutrisno Bachir Foundation (SBF). Nuki merupakan adik ipar dari Ketua Umum Partai Amanat Nasional, Sutrisno Bachir.

(Baca juga: Siti Fadilah: Penunjukan Langsung untuk Bantu PAN Tak Terbukti)

Menurut jaksa, berdasarkan fakta persidangan, penunjukan langsung yang dilakukan Siti terhadap PT Indofarma merupakan bentuk bantuan Siti terhadap Partai Amanat Nasional (PAN). Pengangkatan Siti sebagai Menteri Kesehatan merupakan hasil rekomendasi Muhammadiyah.

"Terdakwa sendiri menjadi menteri karena diusung oleh ormas Muhammadiyah yang kadernya banyak menjadi pengurus PAN pada saat itu," kata jaksa Iskandar Marwanto di Pengadilan Tipikor Jakarta, Rabu.

Berdasarkan surat tuntutan jaksa, Nuki Syahrun memerintahkan Sekretaris pada Yayasan SBF, Yurida Adlaini, untuk memindahbukukan sebagian dana keuntungan PT Indofarma kepada pihak-pihak yang memiliki hubungan kedekatan dengan Siti Fadilah.

Salah satunya adalah Amien Rais. Menurut jaksa KPK, rekening Amien Rais enam kali menerima transfer uang. Setiap kali transfer, Amien menerima Rp 100 juta.

(Baca juga: Jaksa Sebut Uang Kasus Korupsi Siti Fadilah Mengalir ke Rekening Amien Rais)

Rekening Amien Rais tercatat pertama kali menerima pada 15 Januari 2007. Amien Rais terakhir menerima pada 2 November 2007.