Siti Fadilah: Penunjukan Langsung untuk Bantu PAN Tak Terbukti

JAKARTA, KOMPAS.com - Mantan Menteri Kesehatan, Siti Fadilah Supari, menyampaikan nota pembelaan secara pribadi di Pengadilan Tipikor Jakarta, Rabu (7/6/2017).

Dalam pleidoi, Siti Fadilah membantah penunjukan langsung di Kemenkes sebagai bantuan untuk Partai Amanat Nasional (PAN).

Siti mengakui telah menandatangani surat rekomendasi penunjukan langsung. Namun, menurut dia, tidak ada arahan secara khusus untuk menunjuk PT Indofarma sebagai pelaksana proyek pengadaan alat kesehatan.

"Substansi surat rekomendasi jelas tidak berisi arahan harus menunjuk langsung, tapi hanya sebagai bahan pertimbangan," ujar Siti saat membacakan pleidoi.

Dalam pleidoi, Siti mencantumkan sedikit petikan isi surat rekomendasi penunjukan langsung.

Salah satunya, surat tersebut berbunyi, "Selanjutnya, proses penunjukan langsung tersebut agar dilaksanakan sesuai dengan ketentuan dan peraturan yang berlaku, dengan memperhatikan kewajaran harga, serta akuntabilitas pelaksanaannya".

"Dakwaan JPU bahwa Menkes memerintahkan secara lisan untuk memenangkan PT Indofarma atau membantu PAN tidak terbukti sama sekali," kata Siti.

(Baca juga: Siti Fadilah Tegaskan Jabatan Menkes Tak Terkait PAN)

Menurut jaksa KPK, dalam kegiatan pengadaan alkes untuk mengatasi Kejadian Luar Biasa (KLB) pada tahun 2005, Siti membuat surat rekomendasi mengenai penunjukan langsung.

Ia juga meminta agar kuasa pengguna anggaran dan pejabat pembuat komitmen, Mulya A Hasjmy, menunjuk langsung PT Indofarma Tbk sebagai perusahaan penyedia barang dan jasa.

Awalnya, pada September 2005, Siti beberapa kali bertemu dengan Ary Gunawan selaku Direktur Utama PT Indofarma Global Medika dan Nuki Syahrun selaku Ketua Sutrisno Bachir Foundation (SBF). Nuki merupakan adik ipar dari Ketua Umum Partai Amanat Nasional, Sutrisno Bachir.

(Baca juga: Bantah Dakwaan KPK, Siti Fadilah Merasa Difitnah)

Menurut jaksa, Siti juga memberitahu secara langsung kepada Mulya bahwa penunjukan langsung itu atas keputusannya sendiri. Siti mengatakan kepada Mulya bahwa Nuki adalah adik dari petinggi PAN, sehingga PT Indofarma harus dibantu.

Menurut jaksa, berdasarkan fakta persidangan, penunjukan langsung yang dilakukan Siti terhadap PT Indofarma merupakan bentuk bantuan Siti terhadap PAN. Pengangkatan Siti sebagai Menteri Kesehatan merupakan hasil rekomendasi Muhammadiyah.

"Terdakwa sendiri menjadi menteri karena diusung oleh Ormas Muhammadiyah yang kadernya banyak menjadi pengurus PAN pada saat itu," kata jaksa Iskandar Marwanto saat membacakan tuntutan terhadap Siti.