Penambahan 15 Kursi DPR Diprediksi Bebani APBN Rp 56 Miliar per Tahun

JAKARTA, KOMPAS.com - Direktur Eksekutif Indonesia Budget Center Roy Salam menyatakan penambahan 15 anggota DPR akan menambah beban APBN sebesar Rp 56 miliar pertahun.

Hal itu kata Roy, meliputi gaji, tunjangan, dan lain-lain yang harus dibayarkan negara kepada 15 anggota DPR yang baru.

"Dari hitungan IBC, penambahan jumlah anggota DPR lebih banyak hanya menguras uang rakyat," kata Roy melalu keterangan tertulis, Jumat (2/6/2017).

Ia memaparkan negara harus menyediakan sedikitnya Rp 3,7 miliar per tahun untuk masing-masing anggota DPR baru.

(Baca: IBC: Penambahan Kursi DPR Terkesan Lebih Utamakan Syahwat Kekuasaan)

Anggaran sebesar Rp 3,7 miliar pertahun terdiri dari gaji dan tunjangan Rp 694,73 juta per tahun, pengadaan tenaga ahli dan asisten sebanyak 5 orang Rp 420 juta per tahun, biaya uang muka untuk pembelian kendaraan pribadi Rp 116,65 juta.

Ditambah pula biaya kegiatan reses Rp 2,36 miliar per tahun serta biaya pengadaan dan operasional rumah aspirasi Rp 150 juta per tahun.

Ia menambahkan anggaran tersebut belum termasuk biaya sarana dan prasana pendukung lainnya bagi anggota DPR baru yang akan menguras APBN, seperti biaya pembangunan rumah dinas baru dan perlengkapannya, biaya pembangunan ruang kerja anggota DPR baru.

"Belum lagi anggaran untuk rapat-rapat alat kelengkapan dewan dan anggaran perjalanan dinas didalam dan luar negeri DPR. Jika dirata-ratakan, penambahan sebanyak 15 Anggota DPR akan menyedot APBN sebesar Rp 56 miliar per tahun," lanjut Roy.

(Baca: Ini Sikap Pemerintah soal Penambahan Kursi DPR)

Sebelumnya Pemerintah dan DPR sepakat penambahan 15 kursi DPR RI. Hal itu disepakati pada pembahasan dalam Panitia Khusus (Pansus) Rancangan Undang-Undang Pemilu.

Padahal, sebelumnya pemerintah sempat mengusulkan bahwa penambahan kursi berkisar antara lima hingga 10 kursi saja.

Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo menuturkan, saat itu pemerintah belum mempertimbangkan tingkat kemahalan kursi.

"Kami mencermati ya proses jumlah kursi itu. Pada posisi yang lalu memang tidak memperhitungkan tingkat kemahalan," ujar Tjahjo di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (30/5/2107).