Harga Satu Keping E-KTP Rp 7.500, Kemendagri Bayar Rp 16.000

JAKARTA, KOMPAS.com - Harga satu keping Kartu Tanda Penduduk berbasis elektronik (e-KTP) yang dibuat pada 2011-2013 seharga Rp 7.500. Namun, harga yang dibayar Kementerian Dalam Negeri untuk satu keping e-KTP melonjak hingga Rp 16.000.

Hal itu dikatakan pegawai PT Sandipala Arthapura Fajri Agus Setiawan saat bersaksi di Pengadilan Tipikor Jakarta, Senin (15/5/2017). Fajri bersaksi untuk dua terdakwa mantan pejabat Kemendagri, Irman dan Sugiharto.

"Menurut hitungan kami, HPP (harga pokok penjualan) yang saya hitung Rp 7.500 per keping," ujar Fajri kepada jaksa Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

Jaksa KPK kemudian menanyakan kepada Fajri, berapa nilai kontrak atau harga yang dibayarkan Kemendagri untuk satu keping e-KTP yang dicetak oleh konsorsium. Menurut Fajri, nilai kontrak yang dibayar Kemendagri sebesar Rp 16.000.

Menurut Fajri, dalam proyek e-KTP PT Sandipala Arthapura mendapat keuntungan sebesar Rp 140 miliar. Keuntungan itu atas pencetakan e-KTP dari tahun 2011-2013.

(Baca: Mendagri Sebut "Mark Up" Korupsi E-KTP Capai Empat Kali Lipat)

Mantan Direktur Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kemendagri, Irman dan mantan Direktur Pengelola Informasi Administrasi Kependudukan Direktorat Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kementerian Dalam Negeri, Sugiharto, didakwa merugikan negara sebesar Rp 2,314 triliun.

Kerugian negara tersebut diakibatkan penggelembungan anggaran dalam pengadaan e-KTP.

Menurut jaksa, kedua terdakwa diduga terlibat dalam pemberian suap terkait proses penganggaran proyek e-KTP di DPR RI, untuk tahun anggaran 2011-2013.

Selain itu, keduanya terlibat dalam mengarahkan dan memenangkan perusahaan tertentu untuk menjadi pelaksana proyek pengadaan e-KTP.