5 Rekomendasi agar Seleksi Pimpinan Komnas HAM Lebih Baik

JAKARTA, KOMPAS.com - Aliansi masyarakat sipil yang tergabung dalam Koalisi Selamatkan Komnas HAM mendesak agar seleksi pimpinan Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) ke depan mempertimbangan sejumlah hal.

Ini merespons evaluasi terhadap kinerja Komnas HAM yang dinilai koalisi tersebut masih buruk. Ketua Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia (YLBHI) Asfinawati menyampaikan lima rekomendasi dari koalisi ini terkait pemilihan pimpinan Komnas HAM. Pertama perlu adanya evaluasi kinerja anggota Komnas HAM.

"Evaluasi ini diperlukan mengingat kelemahan dan kekurangan dari apa yang terjadi secara internal di Komnas HAM untuk kemudian dijadikan pegangan dalam pemilihan calon komisioner periode berikutnya," kata Asfinawati, saat jumpa pers dengan tema "Selamatkan Komnas HAM" di kantor YLBHI, Jalan Diponegoro, Menteng, Jakarta Pusat, Minggu (14/5/2017).

Baca: Komnas HAM Dinilai Alami Degradasi Kredibilitas

Kemudian yang kedua, lanjut Asfinawati, perlu ada evaluasi sistem dan seleksi calon anggota pemilihan Komnas HAM.

Hal ini penting untuk memastikan bahwa calon yang terpilih oleh panitia seleksi benar-benar memahami masalah hak asasi manusia dan pengalaman di bidang HAM.

"Masyarakat perlu membaca rekam jejak calon Komnas HAM untuk memastikan bahwa mereka tidak akan menjadi kendala di masa depan untuk perlindungan HAM, terutama isu HAM yang krusial dan prioritas," ujar Asfinawati.

Yang ketiga, dia menilai calon komisioner Komnas HAM harus punya integritas, visi, kapasitas, dan berani dalam menjalankan mandat Komnas HAM.

Calon komisioner juga harus punya latar belakang yang bersih dari kepentingan politik atau terkait dengan pihak yang diduga melanggar HAM dan korupsi.

Selain punya pengalaman dan pemahaman di bidang HAM, lanjut Asfinawati, juga harus punya prinsip open goverment untuk membangun organisasi yang akuntabel, transparan, dan partisipatif.

Terakhir yang kelima, dia berharap komisioner Komnas HAM punya strategi dalam menghadapi berbagai persoalan dan tantangan penegakan HAM. Termasuk menyelesaikan kemandegan proses hukum yang selama ini hanya bolak-balik di Kejaksaan Agung.

Baca: Kinerja Buruk, Aktivis Minta Komnas HAM Dievaluasi