Biro Hukum KPK Belum Terima Panggilan Sidang Praperadilan Miryam

JAKARTA, KOMPAS.com - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) tidak akan menghadiri jadwal sidang perdana dalam gugatan praperadilan yang dilayangkan anggota Komisi II DPR periode 2009-2014, Miryam S Haryani.

Sebab, hingga saat ini Biro Hukum KPK belum menerima surat panggilan sidang.

"Jika tidak ada panggilan yang diterima, tentu kami tidak bisa datang," ujar Juru Bicara KPK Febri Diansyah saat dikonfirmasi, Senin (8/5/2017).

Sidang perdana praperadilan yang diajukan anggota Komisi II DPR RI periode 2009-2014 Miryam S Haryani, sedianya akan digelar hari ini. Miryam menggugat penetapannya sebagai tersangka oleh KPK.

(Baca: Senin Pagi, Sidang Perdana Praperadilan Miryam S Haryani Digelar)

Gugatan praperadilan didaftarkan pada 21 April 2017 dengan nomor 47/Pid.Prap/2017/PN.Jak.Sel.

Pihak Miryam menganggap KPK tidak berwenang menetapkan Miryam sebagai tersangka atas dugaan memberikan keterangan palsu. Menurut tim pengacara Miryam, kasus hukum kliennya masuk ke wilayah pidana umum.

Padahal, KPK menggunakan Pasal 22 jo Pasal 35 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, dalam penetapan tersangka.

Pengacara meminta kepada KPK agar tidak melanjutkan proses pemeriksaan terhadap kliennya hingga adanya putusan dari sidang praperadilan.

(Baca: Ajukan Praperadilan, Miryam Tak Akan Penuhi Pemanggilan KPK)

Dalam kasus ini, Miryam diduga sengaja tidak memberikan keterangan atau memberikan keterangan palsu saat menjadi saksi persidangan kasus dugaan korupsi e-KTP dengan dua terdakwa mantan pejabat Kementerian Dalam Negeri Irman dan Sugiharto.

Dalam persidangan di Pengadilan Tipikor Jakarta, Miryam membantah semua keterangan yang ia sampaikan dalam berita acara pemeriksaan (BAP) soal pembagian uang hasil korupsi e-KTP.

Meski dikonfrontasi oleh tiga penyidik KPK, Miryam tetap pada keterangannya sejak awal persidangan.

(Baca juga: Proses Hukum Miryam Tetap Berjalan meski Ajukan Praperadilan)