Praktisi Hukum: Aparat Kita Beraninya dengan Partai Kecil

JAKARTA, KOMPAS.com -- Praktisi hukum Umar Husin menilai, aparat penegak hukum di Indonesia tebang pilih di dalam mengusut perkara korupsi.

"Aparat hukum kita beraninya sama partai kecil. Kalau PPP dan PKS (korupsi), pasti langsung disikat. Tapi kalau yang korupsi Golkar dan PDI-P, pasti muter-muter dulu itu," ujar Umar dalam sebuah diskusi di bilangan Kuningan, Jakarta Selatan, Senin (24/4/2017).

Umar mencontohkan, terdapat dua perkara korupsi yang diduga kuat melibatkan oknum di Partai Golkar dan PDI Perjuangan di mana penyelesaian perkaranya lamban dan terkesan diulur-ulur, yakni korupsi e-KTP dan BLBI.

"Lihat saja kasus e-KTP. Berapa tahun itu baru disidik lagi coba? Dan juga kasus BLBI kapan hari saya baca di media itu juga akan dibuka lagi penyidikannya," ujar Umar.

Umar menegaskan, KPK jangan takut terhadap kelompok politik tertentu. KPK harus sadar bahwa apapun yang terjadi publik akan tetap mendukungnya.

Baca: Praktisi Hukum Sebut Korupsi di Eksekutif Lebih Besar Dibanding di DPR RI

Umar sekaligus menyoroti pimpinan KPK saat ini yang dinilai terlalu banyak berhubungan dengan Presiden Joko Widodo.

"Janganlah menghadap-menghadap lagi. KPK juga kadang-kadang enggak dipanggil, tapi menghadap sendiri. Bilang, Pak, ini ketua partai politik (terjerat korupsi), bagaimana? Ya susah," lanjut Umar.

Ke depan, Umar berharap KPK dan Polri cepat dalam proses hukum kasus korupsi. Terutama yang melibatkan tokoh politik tertentu.

Baca: KPK Minta Dukungan DPR Berantas Korupsi

Hal ini demi menghindari munculnya prasangka ada negosiasi di antara pelaku dengan penegak hukum.

"Kalau proses hukumnya cepat, publik akan percaya. Oh tidak ada main-main ini. Apalagi menyentuh tokoh-tokoh politik yang punya kekuatan," ujar Umar.