Praktisi Hukum Sebut Korupsi di Eksekutif Lebih Besar Dibanding di DPR RI

JAKARTA, KOMPAS.com - Praktisi hukum Umar Husin menyebut, korupsi yang terjadi di tubuh DPR RI lebih kecil dibandingkan dengan korupsi yang terjadi di tubuh eksekutif.

"Korupsi di DPR mah kecil. Lebih kecil daripada korupsi yang terjadi di eksekutif," ujar Umar dalam sebuah acara diskusi di bilangan Kuningan, Jakarta Selatan, Senin (24/4/2017).

"Korupsi di DPR itu apaan sih? Paling jual beli jabatan, seleksi Dirut BUMN setiap komisi dapat uang atau pas ada privatisasi. Itu-itu saja," lanjut dia.

Namun yang lebih berbahaya, korupsi di DPR dipastikan dilakukan bersama-sama oknum di eksekutif.

Baca: KPK Minta Dukungan DPR Berantas Korupsi

Perilaku koruptif di eksekutif dinilai memunculkan perilaku koruptif di parlemen. Salah satu sektor di eksekutif yang belum disentuh oleh aparat penegakan hukum, yakni korupsi di sektor minyak dan gas.

"Dulu Pak Buwas pernah bilang, ada korupsi besar yang ia mau ungkap. Sepertinya di sektor migas. Tapi dia sudah keburu dicopot (sebagai Kepala Bareskrim Polri)," ujar Umar.

Di sisi lain, aparat pemberantasan korupsi seolah-olah menutup mata akan hal itu. Mereka terus hanya menyasar anggota DPR dan DPRD untuk urusan korupsi. Oleh sebab itu publik selalu berpersepsi negatif terhadap DPR.

"Makanya saya bilang kalau KPK mau fokus (memberantas korupsi di eksekutif), dampaknya besar. Jangan melulu di birokrasi saja, yang kecil-kecil itu," ujar Umar.

Baca: Korupsi BUMN yang Makin Menggila...