Pemerintah Diminta Segera Lantik Kepala Daerah Definitif Hasil Pilkada 2017 - Kompas.com

Pemerintah Diminta Segera Lantik Kepala Daerah Definitif Hasil Pilkada 2017

Lutfy Mairizal Putra
Kompas.com - 16/04/2017, 18:50 WIB
Kompas TV Menteri Dalam Negeri akan berkonsultasi kembali dengan Mahkamah Konstitusi terkait hasil keputusan MK.

JAKARTA, KOMPAS.com - Pemerintah diminta segera melantik kepala daerah baru hasil Pilkada 2017 setelah berakhirnya sengketa hasil di Mahkamah Konstitusi.

Kini, hanya DKI Jakarta yang masih menjalankan tahapan pemilihan suara.

Pakar Hukum Tata Negara dari Universitas Parahyangan (Unpar) Asep Warlan Yusuf mengatakan, dari 101 daerah pemilihan Pilkada 2017, pemerintah dapat melantik kepala daerah yang telah terpilih lebih dulu. Hal itu mengingat keserentakan tidak dipahami pada keserentakan pelantikan kepala daerah definitif.

"Kalau di daerah lain tidak ada putaran kedua dan tidak sengketa, bisa dilantik lebih dulu. Pemilu serentak itu hanya pemilunya, bukan pelantikannya," kata Asep saat dihubungi, Minggu (16/4/2017).

Baca juga: Menpan RB Sebut Banyak Kepala Daerah yang Hasil Kerjanya Mubazir

Dalam menjalankan roda pemerintahan, sejumlah daerah dipegang oleh pelaksana tugas (Plt). Sedangkan petahana yang telah habis masa jabatannya digantikan oleh penjabat.

Asep menuturkan terdapat perbedaan kewenangan antara Plt dan penjabat dengan kepala daerah definitif. Di antaranya seperti penetapan Anggaran Belanja dan Pendapatan Daerah (APBD).

"Kewengan Plt tidak sebesar kalau dia jadi definitif. Itu ada problem administratif," ucap Asep.

Sebelumnya, Kementerian Dalam Negeri masih mengkaji sejumlah pilihan untuk melantik kepala daerah hasil putaran pertama. Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo mengatakan, pelantikan dilakukan sesuai habisnya masa jabatan masing-masing kepala daerah. Namun, jika mengikuti Pilkada Jakarta, pelantikan akan berlangsung pada Oktober 2017.

"Sekarang (masih) April, nah lama banget nanti," kata Tjahjo Kumolo.

Baca juga: Soal Jadwal Pelantikan Kepala Daerah, Ini Kata Mendagri

Oleh karena itu, Tjahjo mengatakan, pemerintah juga akan berkoordinasi dengan Komisi Pemilihan Umum (KPU) sebagai pihak penyelenggara pemilihan yang memiliki kewenangan menyampaikan siapa saja pasangan kepala daerah yang terpilih.

PenulisLutfy Mairizal Putra
EditorFarid Assifa
Komentar

Terkini Lainnya

Pengungsi Tinggal di Trotoar, Yasonna Akui Daya Tampung Rumah Detensi Terbatas

Pengungsi Tinggal di Trotoar, Yasonna Akui Daya Tampung Rumah Detensi Terbatas

Nasional
Kader Tewas Tertembak Oknum Brimob di Parkiran Diskotek, Gerindra Minta Polri Usut Tuntas

Kader Tewas Tertembak Oknum Brimob di Parkiran Diskotek, Gerindra Minta Polri Usut Tuntas

Nasional
Panji si Petualang Bakal Lepas Ban di Leher Buaya Sungai Palu

Panji si Petualang Bakal Lepas Ban di Leher Buaya Sungai Palu

Regional
'T-Rex' Berjalan Penarik Gerobak di Jogja, Buah Karya Remaja Lulusan SMK

"T-Rex" Berjalan Penarik Gerobak di Jogja, Buah Karya Remaja Lulusan SMK

Regional
Sandiaga: Trotoar untuk Pejalan Kaki, Bukan Tempat Tinggal

Sandiaga: Trotoar untuk Pejalan Kaki, Bukan Tempat Tinggal

Megapolitan
Disambar Petir, Seorang Nelayan Tewas di Aceh Utara

Disambar Petir, Seorang Nelayan Tewas di Aceh Utara

Regional
Sudah 50 Persen, Revitalisasi Taman Lapangan Banteng Rampung April 2018

Sudah 50 Persen, Revitalisasi Taman Lapangan Banteng Rampung April 2018

Megapolitan
Jika Terbukti Bersalah, Polri Akan Proses Hukum Anggota Brimob yang Tembak Kader Gerindra

Jika Terbukti Bersalah, Polri Akan Proses Hukum Anggota Brimob yang Tembak Kader Gerindra

Nasional
Mobil Terobos Jalur Busway Saat 'Car Free Day', Sopir Diduga Mabuk

Mobil Terobos Jalur Busway Saat "Car Free Day", Sopir Diduga Mabuk

Megapolitan
Cerita Berburu Paspor Kilat di Monas, Datang Pagi-pagi, Berdesakan hingga Tak Kebagian Kuota

Cerita Berburu Paspor Kilat di Monas, Datang Pagi-pagi, Berdesakan hingga Tak Kebagian Kuota

Megapolitan
Operasi Bulog Tak Mempan Turunkan Harga Beras Di Majene

Operasi Bulog Tak Mempan Turunkan Harga Beras Di Majene

Regional
Majikan Terjerat Kasus Hukum, Juwita Menggelandang di Jakarta

Majikan Terjerat Kasus Hukum, Juwita Menggelandang di Jakarta

Megapolitan
Sandiaga: DKI Juga Terima Ribuan 'Data Sampah'

Sandiaga: DKI Juga Terima Ribuan "Data Sampah"

Megapolitan
Tangkal Hoaks, Masyarakat Adat Gumantar Belajar Melek Media

Tangkal Hoaks, Masyarakat Adat Gumantar Belajar Melek Media

Regional
Kronologi Tewasnya Kader Gerindra yang Tertembak Anggota Brimob di Parkiran Diskotek

Kronologi Tewasnya Kader Gerindra yang Tertembak Anggota Brimob di Parkiran Diskotek

Regional

Close Ads X
Close [X]
Radio Live Streaming
Sonora FM • Motion FM • Smart FM