Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Menpan RB Sebut Banyak Kepala Daerah yang Hasil Kerjanya Mubazir

Kompas.com - 14/04/2017, 07:50 WIB
Fachri Fachrudin

Penulis

BANDUNG, KOMPAS.com - Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Menpan RB) Asman Abnur menilai masih banyak kepala daerah, baik di tingkat provinsi maupun kabupaten/kota, yang kinerjanya belum maksimal.

Asman menyatakan, antara target dan pencapaian kerja kepala daerah banyak yang tidak sesuai. Alhasil, anggaran yang telah dikeluarkan pun menjadi mubazir.

"Tidak sinkron antara out come dengan kegiatannya. Apa yang mau dihasilkan dengan kegiatannya itu enggak nyambung, mubazir banyak di situ, duitnya habis tapi hasilnya enggak ada," ujar Asman Abnur di Bandung, Kamis (13/4/2017).

Asman datang ke Bandung untuk menghadiri acara pembukaan Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) Provinsi Jawa Barat Tahun 2018.

Asman melanjutkan, saat ini ada sekitar 193 daerah yang program kerjanya tidak maksimal. Karena ketidaksesuaian antara target dan pencapain itu, pemborosan anggaran hingga saat ini mencapai Rp 400 triliun.

Menurut Asman ada berbagai program atau kegiatan yang menyedot banyak anggaran tapi hasilnya tidak sesuai.

"Banyak perjalanan dinas, banyak rapat di hotel, kemudian banyak proyek titipan-titipan," kata Asman Abnur.

"Bikin pengairan tapi sawahnya enggak ada, Bikin bendungan targetnya untuk mengairkan sawah tapi paritnya atau saluran airnya enggak dibuat. Ini yang terjadi sekarang, yang tidak tepat sasaran," ujar dia.

Asman menargetkan tahun ini akan ada banyak perbaikan. Namun, agar lebih mudah, maka upaya perbaikan ini perlu didukung oleh kepala daerah yang sudah punya predikat bagus dalam menjalankan program kerjanya.

Saat ini, kata Asman, baru tiga daerah yang kepala daerahnya punya predikat bagus yakni, Gubernur Jawa Barat, Gubernur Jawa Timur, dan Gubernur DI Yogyakarta.

Asman berharap, Gubernur yang memiliki nilai bagus dalam melaksanakan program kerjanya itu dapat mendorong para bupati dan wali kota yang ada di bawahnya untuk melakukan hal yang sama.

"Kalau perlu dibuat satu tim, lalu dikurung di suatu tempat sampai mereka mengerti. Seluruh SKPD (Satuan Kerja Perangkat Daerah) harus mengerti," kata Asman.

(Baca juga: "Open Bidding", Sistem Baru agar Kepala Daerah Tak Sembarangan Pilih Pejabat)

Menurut Asman, kunci keberhasilan negara ini bukan hanya pada pimpinan, tapi tergantung pada penyelenggara negaranya.

"Jadi, Kalau aparatur sipil negaranya tidak cerdas, datang ke kantor hanya karena takut dengan absen dan enggak tahu mau kerja apa, enggak akan maju negeri kita," ujar politisi PAN tersebut.

(Baca juga: Mendagri Ingatkan Janji Kampanye Kepala Daerah Harus Sesuai Nawacita)

Kompas TV Perjalanan jauh seperti ini kerap dilakukan aparatur desa dan masyarakat di Nusa Penida, Bali, untuk mengurus administrasi ke kantor kecamatan. Tak adanya jaringan telekomunikasi mempersulit mereka dalam beraktivitas. Sudah bertahun-tahun warga di sini tak leluasa berkomunikasi. Untuk sekadar menelpon, mereka harus menyusuri bukit atau pergi ke desa lain yang tersedia sinyal telekomunikasi. Berkembangnya kawasan wisata Bali diharapkan masyarakat Desa Sekartaji bisa berefek pada pembangunan di wilayahnya. Hal ini termasuk mendorong perusahaan layanan telekomunikasi untuk memperluas jaringan, untuk menjangkau seluruh Bali.
Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.



Terkini Lainnya

Soal Revisi UU Kementerian Negara, Yusril Sebut Prabowo Bisa Keluarkan Perppu Usai Dilantik Jadi Presiden

Soal Revisi UU Kementerian Negara, Yusril Sebut Prabowo Bisa Keluarkan Perppu Usai Dilantik Jadi Presiden

Nasional
“Oposisi” Masyarakat Sipil

“Oposisi” Masyarakat Sipil

Nasional
Soal Pernyataan Prabowo, Pengamat: Ada Potensi 1-2 Partai Setia pada Jalur Oposisi

Soal Pernyataan Prabowo, Pengamat: Ada Potensi 1-2 Partai Setia pada Jalur Oposisi

Nasional
Pakar Nilai Ide KPU soal Caleg Terpilih Dilantik Usai Kalah Pilkada Inkonstitusional

Pakar Nilai Ide KPU soal Caleg Terpilih Dilantik Usai Kalah Pilkada Inkonstitusional

Nasional
Pakar Pertanyakan KPU, Mengapa Sebut Caleg Terpilih Tak Harus Mundur jika Maju Pilkada

Pakar Pertanyakan KPU, Mengapa Sebut Caleg Terpilih Tak Harus Mundur jika Maju Pilkada

Nasional
Prabowo Sebut Jangan Ganggu jika Ogah Kerja Sama, Gerindra: Upaya Rangkul Partai Lain Terus Dilakukan

Prabowo Sebut Jangan Ganggu jika Ogah Kerja Sama, Gerindra: Upaya Rangkul Partai Lain Terus Dilakukan

Nasional
Prabowo Minta Pemerintahannya Tak Diganggu, Gerindra Pastikan Tetap Terbuka untuk Kritik

Prabowo Minta Pemerintahannya Tak Diganggu, Gerindra Pastikan Tetap Terbuka untuk Kritik

Nasional
Kabinet Prabowo: Antara Pemerintahan Kuat dan Efektif

Kabinet Prabowo: Antara Pemerintahan Kuat dan Efektif

Nasional
Gerindra Jelaskan Maksud Prabowo Sebut Jangan Ganggu jika Tak Mau Kerja Sama

Gerindra Jelaskan Maksud Prabowo Sebut Jangan Ganggu jika Tak Mau Kerja Sama

Nasional
[POPULER NASIONAL] Prabowo Minta yang Tak Mau Kerja Sama Jangan Ganggu | Yusril Sebut Ide Tambah Kementerian Bukan Bagi-bagi Kekuasaan

[POPULER NASIONAL] Prabowo Minta yang Tak Mau Kerja Sama Jangan Ganggu | Yusril Sebut Ide Tambah Kementerian Bukan Bagi-bagi Kekuasaan

Nasional
Tanggal 13 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 13 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
Kesiapan Infrastruktur Haji di Arafah, Muzdalifah, dan Mina Sudah 75 Persen

Kesiapan Infrastruktur Haji di Arafah, Muzdalifah, dan Mina Sudah 75 Persen

Nasional
Cek Pelabuhan Ketapang, Kabaharkam Pastikan Kesiapan Pengamanan World Water Forum 2024

Cek Pelabuhan Ketapang, Kabaharkam Pastikan Kesiapan Pengamanan World Water Forum 2024

Nasional
Prabowo Sebut Soekarno Milik Bangsa Indonesia, Ini Respons PDI-P

Prabowo Sebut Soekarno Milik Bangsa Indonesia, Ini Respons PDI-P

Nasional
Ganjar Serahkan ke PDI-P soal Nama yang Bakal Maju Pilkada Jateng

Ganjar Serahkan ke PDI-P soal Nama yang Bakal Maju Pilkada Jateng

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com