Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Menpan RB Sebut Banyak Kepala Daerah yang Hasil Kerjanya Mubazir

Kompas.com - 14/04/2017, 07:50 WIB
Fachri Fachrudin

Penulis

BANDUNG, KOMPAS.com - Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Menpan RB) Asman Abnur menilai masih banyak kepala daerah, baik di tingkat provinsi maupun kabupaten/kota, yang kinerjanya belum maksimal.

Asman menyatakan, antara target dan pencapaian kerja kepala daerah banyak yang tidak sesuai. Alhasil, anggaran yang telah dikeluarkan pun menjadi mubazir.

"Tidak sinkron antara out come dengan kegiatannya. Apa yang mau dihasilkan dengan kegiatannya itu enggak nyambung, mubazir banyak di situ, duitnya habis tapi hasilnya enggak ada," ujar Asman Abnur di Bandung, Kamis (13/4/2017).

Asman datang ke Bandung untuk menghadiri acara pembukaan Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) Provinsi Jawa Barat Tahun 2018.

Asman melanjutkan, saat ini ada sekitar 193 daerah yang program kerjanya tidak maksimal. Karena ketidaksesuaian antara target dan pencapain itu, pemborosan anggaran hingga saat ini mencapai Rp 400 triliun.

Menurut Asman ada berbagai program atau kegiatan yang menyedot banyak anggaran tapi hasilnya tidak sesuai.

"Banyak perjalanan dinas, banyak rapat di hotel, kemudian banyak proyek titipan-titipan," kata Asman Abnur.

"Bikin pengairan tapi sawahnya enggak ada, Bikin bendungan targetnya untuk mengairkan sawah tapi paritnya atau saluran airnya enggak dibuat. Ini yang terjadi sekarang, yang tidak tepat sasaran," ujar dia.

Asman menargetkan tahun ini akan ada banyak perbaikan. Namun, agar lebih mudah, maka upaya perbaikan ini perlu didukung oleh kepala daerah yang sudah punya predikat bagus dalam menjalankan program kerjanya.

Saat ini, kata Asman, baru tiga daerah yang kepala daerahnya punya predikat bagus yakni, Gubernur Jawa Barat, Gubernur Jawa Timur, dan Gubernur DI Yogyakarta.

Asman berharap, Gubernur yang memiliki nilai bagus dalam melaksanakan program kerjanya itu dapat mendorong para bupati dan wali kota yang ada di bawahnya untuk melakukan hal yang sama.

"Kalau perlu dibuat satu tim, lalu dikurung di suatu tempat sampai mereka mengerti. Seluruh SKPD (Satuan Kerja Perangkat Daerah) harus mengerti," kata Asman.

(Baca juga: "Open Bidding", Sistem Baru agar Kepala Daerah Tak Sembarangan Pilih Pejabat)

Menurut Asman, kunci keberhasilan negara ini bukan hanya pada pimpinan, tapi tergantung pada penyelenggara negaranya.

"Jadi, Kalau aparatur sipil negaranya tidak cerdas, datang ke kantor hanya karena takut dengan absen dan enggak tahu mau kerja apa, enggak akan maju negeri kita," ujar politisi PAN tersebut.

(Baca juga: Mendagri Ingatkan Janji Kampanye Kepala Daerah Harus Sesuai Nawacita)

Kompas TV Perjalanan jauh seperti ini kerap dilakukan aparatur desa dan masyarakat di Nusa Penida, Bali, untuk mengurus administrasi ke kantor kecamatan. Tak adanya jaringan telekomunikasi mempersulit mereka dalam beraktivitas. Sudah bertahun-tahun warga di sini tak leluasa berkomunikasi. Untuk sekadar menelpon, mereka harus menyusuri bukit atau pergi ke desa lain yang tersedia sinyal telekomunikasi. Berkembangnya kawasan wisata Bali diharapkan masyarakat Desa Sekartaji bisa berefek pada pembangunan di wilayahnya. Hal ini termasuk mendorong perusahaan layanan telekomunikasi untuk memperluas jaringan, untuk menjangkau seluruh Bali.
Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.



Terkini Lainnya

Surya Paloh Bakal Bertemu Prabowo Sore Ini, Nasdem Belum Ambil Keputusan

Surya Paloh Bakal Bertemu Prabowo Sore Ini, Nasdem Belum Ambil Keputusan

Nasional
Jalankan Amanah Donatur, Dompet Dhuafa Berbagi Parsel Ramadhan untuk Warga Palestina

Jalankan Amanah Donatur, Dompet Dhuafa Berbagi Parsel Ramadhan untuk Warga Palestina

Nasional
Wapres Sebut Target Penurunan 'Stunting' Akan Dievaluasi

Wapres Sebut Target Penurunan "Stunting" Akan Dievaluasi

Nasional
Persilakan Golkar Tampung Jokowi dan Gibran, PDI-P: Kami Bukan Partai Elektoral

Persilakan Golkar Tampung Jokowi dan Gibran, PDI-P: Kami Bukan Partai Elektoral

Nasional
Dana Pensiun Bukit Asam Targetkan 4 Langkah Penyehatan dan Penguatan pada 2024

Dana Pensiun Bukit Asam Targetkan 4 Langkah Penyehatan dan Penguatan pada 2024

Nasional
Di Depan Wiranto-Hendropriyono, Prabowo Minta Maaf Pernah Nakal: Bikin Repot Senior...

Di Depan Wiranto-Hendropriyono, Prabowo Minta Maaf Pernah Nakal: Bikin Repot Senior...

Nasional
Albertina Dilaporkan Wakil Ketua KPK, Ketua Dewas: Apa yang Salah? Ada Surat Tugas

Albertina Dilaporkan Wakil Ketua KPK, Ketua Dewas: Apa yang Salah? Ada Surat Tugas

Nasional
Polri Terbitkan Red Notice 2 Buron TPPO Bermodus Magang ke Jerman

Polri Terbitkan Red Notice 2 Buron TPPO Bermodus Magang ke Jerman

Nasional
Surya Paloh Bakal Temui Prabowo di Kertanegara, Nasdem: Menguatkan Sinyal Komunikasi

Surya Paloh Bakal Temui Prabowo di Kertanegara, Nasdem: Menguatkan Sinyal Komunikasi

Nasional
Temui Mensesneg Pratikno, Menpan-RB Anas Bahas Progres Skenario Pemindahan ASN ke IKN

Temui Mensesneg Pratikno, Menpan-RB Anas Bahas Progres Skenario Pemindahan ASN ke IKN

Nasional
Jokowi Teken Perpres, Wajibkan Pemda Bentuk Unit Perlindungan Perempuan dan Anak

Jokowi Teken Perpres, Wajibkan Pemda Bentuk Unit Perlindungan Perempuan dan Anak

Nasional
Politikus PPP Sebut Ada Kemungkinan Parpolnya Gabung Koalisi Prabowo-Gibran

Politikus PPP Sebut Ada Kemungkinan Parpolnya Gabung Koalisi Prabowo-Gibran

Nasional
Ini Status Perkawinan Prabowo dan Titiek Soeharto

Ini Status Perkawinan Prabowo dan Titiek Soeharto

Nasional
Bersikukuh Rampas Aset Rafael Alun, Jaksa KPK Ajukan Kasasi ke Mahkamah Agung

Bersikukuh Rampas Aset Rafael Alun, Jaksa KPK Ajukan Kasasi ke Mahkamah Agung

Nasional
Pengamat Sebut Kemungkinan Prabowo Gandeng PDI-P Masih Terbuka, Ganjalannya Hanya Jokowi

Pengamat Sebut Kemungkinan Prabowo Gandeng PDI-P Masih Terbuka, Ganjalannya Hanya Jokowi

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com