Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Seorang Petani Kendeng Meninggal Dunia, Ini Respons Jokowi

Kompas.com - 21/03/2017, 14:48 WIB
Ihsanuddin

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com - Presiden Joko Widodo sudah mendengar kabar meninggalnya petani perempuan dari pegunungan Kendeng, Patmi (48).

Patmi meninggal karena serangan jantung setelah satu minggu terakhir ikut melakukan aksi mengecor kaki di seberang Istana Merdeka, Jakarta.

"Tadi Pak Presiden sudah minta kami untuk mengurus kepulangannya, tadi sudah diurus," kata Kepala Staf Kepresidenan Teten Masduki, di Kompleks Istana, Selasa (21/3/2017).

(baca: Kena Serangan Jantung, Seorang Petani Kendeng Meninggal Dunia)

Teten mengucapkan duka cita yang mendalam atas meninggalnya Patmi. Menurut Teten, santunan dari pemerintah juga akan diberikan untuk meringankan beban keluarga Patmi.

"Nanti diberikan santunan juga ya," ucap Teten.

Teten berharap aksi mengecor kaki bisa dihentikan setelah kejadian ini. Ia mengatakan, masyarakat bisa menyampaikan aspirasi tanpa harus membahayakan diri sendiri.

"Walaupun ini jantung ya, kemungkinan juga faktor capek," ucap Teten.

(baca: Seorang Petani Meninggal Dunia, Aksi Cor Kaki di Depan Istana Ditunda)

Sobirin, salah satu pendamping petani Kendeng dari Yayasan Desantara sebelumnya mengatakan, Patmi asal Pati meninggal akibat serangan jantung dalam perjalanan dari kantor LBH Jakarta menuju rumah sakit St. Carolus.

Rencananya, aksi unjuk rasa para petani Kendeng akan kembali digelar pada hari ini pukul 13.00 WIB. Rencana itu kemudian dibatalkan setelah wafatnya Patmi.

"Aksi hari ini ditunda karena masih dalam masa berduka," ujar Sobirin, salah satu pendamping petani Kendeng dari Yayasan Desantara, saat ditemui di Kantor LBH Jakarta, Menteng, Jakarta Pusat, Selasa (21/3/2017).

Patmi dan puluhan petani kendeng serta aktivis lingkungan menuntut Jokowi mencabut izin baru yang dikeluarkan Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo untuk PT Semen Indonesia.

Sebab, dengan izin tersebut, kegiatan penambangan karst PT. Semen Indonesia di Rembang masih tetap berjalan dan bisa merusak lingkungan.

Izin tersebut juga dinilai melangkahi janji yang sudah disampaikan Jokowi ke petani pada Agustus 2016 lalu.

Saat itu, Jokowi berjanji tidak ada aktivitas penambangan yang dilakukan hingga Kajian Lingkungan Hidup Strategis yang dilakukan pemerintah selesai dilakukan.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Baca tentang
Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

PKB: Semua Partai Terima Penetapan Prabowo-Gibran, kecuali yang Gugat ke PTUN

PKB: Semua Partai Terima Penetapan Prabowo-Gibran, kecuali yang Gugat ke PTUN

Nasional
Ukir Sejarah, Walkot Surabaya Terima Penghargaan Satyalancana Karya Bhakti Praja Nugraha

Ukir Sejarah, Walkot Surabaya Terima Penghargaan Satyalancana Karya Bhakti Praja Nugraha

BrandzView
Jokowi dan Gibran Disebut Bukan Bagian PDI-P, Kaesang: Saya Enggak Ikut Urusi Dapurnya

Jokowi dan Gibran Disebut Bukan Bagian PDI-P, Kaesang: Saya Enggak Ikut Urusi Dapurnya

Nasional
Helikopter Panther dan KRI Diponegoro Latihan Pengiriman Barang di Laut Mediterania

Helikopter Panther dan KRI Diponegoro Latihan Pengiriman Barang di Laut Mediterania

Nasional
Kaesang Sebut PSI Sudah Kantongi Bakal Calon Gubernur DKI Jakarta

Kaesang Sebut PSI Sudah Kantongi Bakal Calon Gubernur DKI Jakarta

Nasional
Hasto: Di Tengah Panah 'Money Politic' dan 'Abuse of Power', PDI-P Masih Mampu Jadi Nomor 1

Hasto: Di Tengah Panah "Money Politic" dan "Abuse of Power", PDI-P Masih Mampu Jadi Nomor 1

Nasional
Jokowi Suntik Modal Hutama Karya Rp 18,6 T untuk Pembangunan Tol Sumatera

Jokowi Suntik Modal Hutama Karya Rp 18,6 T untuk Pembangunan Tol Sumatera

Nasional
Ke Kader yang Akan Ikut Pilkada, Megawati: Kalau Bohong, Lebih Baik Tidak Usah

Ke Kader yang Akan Ikut Pilkada, Megawati: Kalau Bohong, Lebih Baik Tidak Usah

Nasional
Hakim: Hinaan Rocky Gerung Bukan ke Pribadi Jokowi, tetapi kepada Kebijakan

Hakim: Hinaan Rocky Gerung Bukan ke Pribadi Jokowi, tetapi kepada Kebijakan

Nasional
Belum Putuskan Maju Pilkada di Mana, Kaesang: Lihat Dinamika Politik

Belum Putuskan Maju Pilkada di Mana, Kaesang: Lihat Dinamika Politik

Nasional
Jokowi Bakal Diberi Posisi Terhormat, PDI-P: Untuk Urusan Begitu, Golkar Paling Sigap

Jokowi Bakal Diberi Posisi Terhormat, PDI-P: Untuk Urusan Begitu, Golkar Paling Sigap

Nasional
PPP Jadi Partai yang Gugat Sengketa Pileg 2024 Terbanyak

PPP Jadi Partai yang Gugat Sengketa Pileg 2024 Terbanyak

Nasional
Wapres Doakan Timnas Indonesia Melaju ke Final Piala Asia U23

Wapres Doakan Timnas Indonesia Melaju ke Final Piala Asia U23

Nasional
Ada 297 Sengketa Pileg 2024, KPU Siapkan Pengacara dari 8 Firma Hukum

Ada 297 Sengketa Pileg 2024, KPU Siapkan Pengacara dari 8 Firma Hukum

Nasional
Novel Baswedan dkk Laporkan Nurul Ghufron ke Dewas KPK, Dianggap Rintangi Pemeriksaan Etik

Novel Baswedan dkk Laporkan Nurul Ghufron ke Dewas KPK, Dianggap Rintangi Pemeriksaan Etik

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com