Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Petani Kendeng Terbelenggu Janji Jokowi...

Kompas.com - 21/03/2017, 07:15 WIB
Ihsanuddin

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com - Para petani di pegunungan Kendeng, Kabupaten Rembang, harus terbelenggu semen lebih lama lagi. Ini karena Presiden Joko Widodo belum juga memenuhi janjinya yang pernah ia sampaikan ke para petani.

Sampai janji terpenuhi, aksi mengecor kaki di depan istana akan terus dilakukan setiap harinya.

Pada Senin (20/3/2017) kemarin, perwakilan petani Kendeng sebenarnya sudah diterima oleh Kepala Staf Kepresidenan Teten Masduki. Dengan kaki yang masih terbelenggu semen, Gunretno bersama tiga rekannya mencoba melakukan dialog dengan pihak Istana.

Namun dialog itu tak membuahkan hasil yang memuaskan. Tidak ada penegasan dari Teten bahwa Jokowi akan memenuhi janjinya dan memenuhi tuntutan petani kendeng.

"Aksi kami akan tetap terus belangsung di seberang sana, sampai ada keputusan dari Pak Jokowi," tegas Gunretno usai pertemuan.

(Baca: Nyerinya Kaki Dicor Semen Demi Lestarinya "Ibu Bumi" Kendeng...)

Janji yang dimaksud disampaikan Jokowi ke para petani Kendeng di Istana Negara, pada 2 Agustus 2016 silam.

Saat itu, Jokowi berjanji pemerintah akan melakukan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) terhadap dampak operasi pabrik PT Semen Indonesia di wilayah pegunungan Kendeng. Sebelum KLHS selesai dilakukan, maka tidak boleh ada operasi penambangan yang dilakukan.

Namun pada 23 Februari lalu, Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo sudah menerbitkan izin baru bagi PT Semen Indonesia untuk beroperasi. Penerbitan izin ini dinilai menyalahi janji yang disampaikan Jokowi. Jokowi pun dituntut memenuhi janjinya dengan mencabut izin yang diterbitkan Ganjar.

"Kami meminta izin untuk dicabut. Tapi kayaknya kami harus menunggu di seberang Istana untuk tetap menunggu kapan izin itu dicabut," ucap Gunretno.

(Baca: Istana Tak Beri Solusi, Petani Kendeng Akan Tetap Mengecor Kaki di Istana)

Gunretno pun mengingatkan, selain soal janji Jokowi, juga sudah ada keputusan Mahkamah Agung pada tanggal 5 Oktober 2016 lalu. Amar putusan MA itu meminta izin lingkungan penambangan dan pabrik semen milik PT Semen Indonesia dicabut.

Oleh karena itu, Gunretno mempertanyakan kenapa Pemprov Jawa Tengah tidak tunduk pada putusan MA. Lebih parahnya lagi, Gunretno mempertanyakan sikap Jokowi yang diam saja melihat ketidakberesan ini. Ia pun mempertanyakan komitmen Jokowi terhadap para petani.

"Perlu dipertanyakan lagi keberpihakan pemerintah pada petani, termasuk Pak Jokowi. Apakah Pak jokowi berani mengatakan bahwa kami tidak butuh lagi petani? kalau memang tidak berpihak ke arah petani katakan saja seperti itu," kata dia.

(Baca: Istana Pastikan Operasional Pabrik Semen di Kendeng Berhenti Sementara)

Halaman:
Baca tentang


Terkini Lainnya

Tanggal 29 April 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 29 April 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
Kejagung: Kadis ESDM Babel Terbitkan RKAB yang Legalkan Penambangan Timah Ilegal

Kejagung: Kadis ESDM Babel Terbitkan RKAB yang Legalkan Penambangan Timah Ilegal

Nasional
Kejagung Tetapkan Kadis ESDM Babel dan 4 Orang Lainnya Tersangka Korupsi Timah

Kejagung Tetapkan Kadis ESDM Babel dan 4 Orang Lainnya Tersangka Korupsi Timah

Nasional
Masuk Bursa Gubernur DKI, Risma Mengaku Takut dan Tak Punya Uang

Masuk Bursa Gubernur DKI, Risma Mengaku Takut dan Tak Punya Uang

Nasional
Sambut PKB dalam Barisan Pendukung Prabowo-Gibran, PAN: Itu CLBK

Sambut PKB dalam Barisan Pendukung Prabowo-Gibran, PAN: Itu CLBK

Nasional
Dewas KPK Minta Keterangan SYL dalam Dugaan Pelanggaran Etik Nurul Ghufron

Dewas KPK Minta Keterangan SYL dalam Dugaan Pelanggaran Etik Nurul Ghufron

Nasional
Soal Jatah Menteri PSI, Sekjen: Kami Tahu Ukuran Baju, Tahu Kapasitas

Soal Jatah Menteri PSI, Sekjen: Kami Tahu Ukuran Baju, Tahu Kapasitas

Nasional
Cinta Bumi, PIS Sukses Tekan Emisi 25.445 Ton Setara CO2

Cinta Bumi, PIS Sukses Tekan Emisi 25.445 Ton Setara CO2

Nasional
Menpan-RB Anas Bertemu Wapres Ma’ruf Amin Bahas Penguatan Kelembagaan KNEKS

Menpan-RB Anas Bertemu Wapres Ma’ruf Amin Bahas Penguatan Kelembagaan KNEKS

Nasional
Banyak Caleg Muda Terpilih di DPR Terindikasi Dinasti Politik, Pengamat: Kaderisasi Partai Cuma Kamuflase

Banyak Caleg Muda Terpilih di DPR Terindikasi Dinasti Politik, Pengamat: Kaderisasi Partai Cuma Kamuflase

Nasional
PKB Sebut Pertemuan Cak Imin dan Prabowo Tak Bahas Bagi-bagi Kursi Menteri

PKB Sebut Pertemuan Cak Imin dan Prabowo Tak Bahas Bagi-bagi Kursi Menteri

Nasional
Fokus Pilkada, PKB Belum Pikirkan 'Nasib' Cak Imin ke Depan

Fokus Pilkada, PKB Belum Pikirkan "Nasib" Cak Imin ke Depan

Nasional
Kritik Dukungan Nasdem ke Prabowo, Pengamat: Kalau Setia pada Jargon “Perubahan” Harusnya Oposisi

Kritik Dukungan Nasdem ke Prabowo, Pengamat: Kalau Setia pada Jargon “Perubahan” Harusnya Oposisi

Nasional
Megawati Tekankan Syarat Kader PDI-P Maju Pilkada, Harus Disiplin, Jujur, dan Turun ke Rakyat

Megawati Tekankan Syarat Kader PDI-P Maju Pilkada, Harus Disiplin, Jujur, dan Turun ke Rakyat

Nasional
Langkah PDI-P Tak Lakukan Pertemuan Politik Usai Pemilu Dinilai Tepat

Langkah PDI-P Tak Lakukan Pertemuan Politik Usai Pemilu Dinilai Tepat

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com