Senin, 27 Maret 2017

Nasional

Pemerintah Tolak RUU Pertembakauan yang Diusulkan DPR

Rabu, 15 Maret 2017 | 22:32 WIB
KOMPAS.com/Nabilla Tashandra Menteri Hukum dan HAM Yasonna Laoly di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (13/2/2017).

JAKARTA, KOMPAS.com - Pemerintah menolak untuk membahas Rancangan Undang-Undang Pertembakauan yang diusulkan oleh Dewan Perwakilan Rakyat. Presiden Joko Widodo tidak menerbitkan surat presiden untuk menugaskan menterinya membahas RUU Pertembakauan.

"Artinya, kami anggap itu, tidak dapat bahas dulu. Kan sudah masuk (draf usulannya), kami belum sepakat dulu lah," ujar Yasonna, di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Rabu (15/3/2017).

Namun, Yasonna belum bisa memastikan apakah RUU Pertembakauan juga akan dicabut dari program legislasi nasional prioritas 2017.

Hal serupa disampaikan Sekertaris Kabinet Pramono Anung. Ia memastikan Presiden tidak akan menerbitkan surpres untuk membahas RUU ini bersama DPR.



"Tidak ada supres," ujar Pramono.

(Baca: RUU Pertembakauan, Akankah Presiden Benar-benar Berpihak pada Rakyat?)

Sejak diusulkan oleh DPR, RUU Pertembakauan telah memicu polemik. Sejumlah organisasi kesehatan menentang RUU yang diklaim mengakomodasi kepentingan industri rokok, petani tembakau, dan kesehatan masyarakat itu.

Bahkan, kalangan praktisi hukum menilai RUU ini bertentangan dengan 14 undang-undang lain.

Saat membuka ratas mengenai RUU Pertembakauan, Selasa (14/3/2017) kemarin, Jokowi lebih bicara mengenai rokok yang menempati peringkat kedua konsumsi rumah tangga miskin. Rumah tangga miskin bahkan lebih memilih rokok ketimbang belanja makanan bergizi, biaya pendidikan dan kesehatan.

(Baca: Jokowi: Rumah Tangga Miskin Lebih Pilih Rokok daripada Makanan Bergizi)

"Tentu ini akan berdampak pada kualitas SDM di masa yang akan datang. Dan konsumsi produk tembakau dengan jumlah yang tinggi juga menyebabkan tingginya biaya kesehatan yang harus ditanggung negara, dan yang ditanggung masyarakat," ucap Jokowi.

Berdasarkan data dari BPJS Kesehatan, tahun 2015, lanjut Jokowi, lebih dari 50 persen biaya pengobatan dihabiskan untuk membiayai penderita penyakit tidak menular yang salah satunya disebabkan konsumsi rokok dan paparan asap rokok. Namun, Jokowi juga meminta jajarannya memperhatikan keberlangsungan hidup para petani tembakau.

"Ini juga penting. Kemudian, kerja pertembakauan, yang hidupnya sangat bergantung pada hasil tembakau," ucap Jokowi.

Ikuti perkembangan berita ini dalam topik:

Penulis: Ihsanuddin
Editor : Sabrina Asril
TAG: