Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Wasekjen Hanura: SBY Sebaiknya Berdoa dalam Kesunyian

Kompas.com - 23/01/2017, 16:23 WIB
Dani Prabowo

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com — Wakil Sekretaris Jenderal Partai Hanura Dadang Rusdiana menilai, Presiden keenam RI Susilo Bambang Yudhoyono seharusnya dapat menahan diri dalam melontarkan pernyataan.

Lontaran pernyataan SBY bisa berdampak luas, bahkan bisa menciptakan perdebatan di publik, karena ia adalah mantan presiden sekaligus ketua umum partai politik.

“Kalau ada ungkapan, apalagi yang bisa dikategorikan doa, tidak usah di Twitter, FB (Facebook), dan lain-lain. Berdoa dalam kesunyian saja supaya tidak dipersepsikan lain-lain,” kata Dadang dalam pesan singkat kepada Kompas.com, Senin (23/1/2017).

Dewasa ini, menurut Dadang, masyarakat dapat dengan mudah tersulut kemarahan akibat kicauan di media sosial.

(Baca: SBY Sebut "Hoax" Merajalela, Ini Tanggapan Menkominfo)

Untuk itu, kata Sekretaris Fraksi Partai Hanura di DPR ini, lebih baik semua tokoh bangsa berhati-hati dalam melontarkan pernyataan.

Ia menambahkan, saat ini negara membutuhkan banyak tokoh dan kelompok yang mampu menjaga kekompakan dan stabilitas situasi keamanan.

Tentunya, upaya untuk saling memanaskan situasi harus diredam.

“Kalau disebut tukang fitnah dan penyebar hoax berkuasa kan ini bisa ditafsirkan lain-lain dan melebar. Jadi semua harus bisa jaga lisan,” tandasnya.

Pada Jumat (20/1/2017), SBY menulis status, "Ya Allah, Tuhan YME. Negara kok jadi beginil. Juru fitnah & penyebar "hoax" berkuasa & merajalela. Kapan rakyat & yg lemah menang? *SBY*".

(Baca: Akun Twitter SBY: Ya Allah, Negara Kok Jadi Begini...)

Wakil Ketua Umum Partai Demokrat Roy Suryo menilai, kicauan SBY sudah dipikirkan matang-matang.

SBY pun diyakini sudah memiliki sejumlah bukti sampai akhirnya mengeluarkan pernyataan itu. 

Kompas TV Partai Demokrat Tanggapi Kicauan SBY di Twitter
Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.



Terkini Lainnya

Nasdem dan PKB Dukung Prabowo-Gibran, PAN Sebut Jatah Kursi Menteri Parpol Koalisi Tak Terganggu

Nasdem dan PKB Dukung Prabowo-Gibran, PAN Sebut Jatah Kursi Menteri Parpol Koalisi Tak Terganggu

Nasional
Bilang Jokowi Sangat Nyaman, PAN Janjikan Jabatan Berpengaruh

Bilang Jokowi Sangat Nyaman, PAN Janjikan Jabatan Berpengaruh

Nasional
KPU Godok Aturan Baru Calon Kepala Daerah Pakai Ijazah Luar Negeri

KPU Godok Aturan Baru Calon Kepala Daerah Pakai Ijazah Luar Negeri

Nasional
Status Perkawinan Prabowo-Titiek Tertulis 'Pernah', Apa Maknanya?

Status Perkawinan Prabowo-Titiek Tertulis "Pernah", Apa Maknanya?

Nasional
Wamenhan Terima Kunjungan Panglima AU Singapura, Bahas Area Latihan Militer

Wamenhan Terima Kunjungan Panglima AU Singapura, Bahas Area Latihan Militer

Nasional
Pengamat: Anies Ditinggal Semua Partai Pengusungnya, Terancam Tak Punya Jabatan Apa Pun

Pengamat: Anies Ditinggal Semua Partai Pengusungnya, Terancam Tak Punya Jabatan Apa Pun

Nasional
Pilkada 2024: Usia Calon Gubernur Minimum 30 Tahun, Bupati/Wali Kota 25 Tahun

Pilkada 2024: Usia Calon Gubernur Minimum 30 Tahun, Bupati/Wali Kota 25 Tahun

Nasional
Menlu Sebut Judi 'Online' Jadi Kejahatan Transnasional, Mengatasinya Perlu Kerja Sama Antarnegara

Menlu Sebut Judi "Online" Jadi Kejahatan Transnasional, Mengatasinya Perlu Kerja Sama Antarnegara

Nasional
PDI-P Percaya Diri Hadapi Pilkada 2024, Klaim Tak Terdampak Jokowi 'Effect'

PDI-P Percaya Diri Hadapi Pilkada 2024, Klaim Tak Terdampak Jokowi "Effect"

Nasional
Harap Kemelut Nurul Ghufron dan Dewas Segera Selesai, Nawawi: KPK Bisa Fokus pada Kerja Berkualitas

Harap Kemelut Nurul Ghufron dan Dewas Segera Selesai, Nawawi: KPK Bisa Fokus pada Kerja Berkualitas

Nasional
Hasto Ungkap Jokowi Susun Skenario 3 Periode sejak Menang Pilpres 2019

Hasto Ungkap Jokowi Susun Skenario 3 Periode sejak Menang Pilpres 2019

Nasional
Ikut Kabinet atau Oposisi?

Ikut Kabinet atau Oposisi?

Nasional
Gugat KPU ke PTUN, Tim Hukum PDI-P: Uji Kesalahan Prosedur Pemilu

Gugat KPU ke PTUN, Tim Hukum PDI-P: Uji Kesalahan Prosedur Pemilu

Nasional
Said Abdullah Paparkan 2 Agenda PDI-P untuk Tingkatkan Kualitas Demokrasi Elektoral

Said Abdullah Paparkan 2 Agenda PDI-P untuk Tingkatkan Kualitas Demokrasi Elektoral

Nasional
Halalbihalal dan Pembubaran Timnas Anies-Muhaimin Ditunda Pekan Depan

Halalbihalal dan Pembubaran Timnas Anies-Muhaimin Ditunda Pekan Depan

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com