2016, ICMI Soroti Pemerataan Ekonomi yang Dinilai Gagal

JAKARTA, KOMPAS.com - Tahun 2016 dinilai masih meninggalkan sejumlah permasalahan, salah satunya di bidang ekonomi. Pemerintah dianggap belum mampu mengatasi masalah kesenjangan dan ketimpangan ekonomi di masyarakat.

Hal itu merupakan salah satu poin hasil Silahturahmi Kerja Nasional (Silaknas) Ikatan Cendekiawan Muslim Indonesia yang dibacakan dalam konferensi pers Selasa (3/1/2017).

"Indonesia saat ini masih terperangkap oleh fenomena lower middle income trap. Bahkan secara nyata menunjukkan adanya gejala gagalnya pemerataan ekonomi," kata Ketua Umum ICMI Jimly Asshiddiqie di Kantor ICMI, Jakarta Pusat, Selasa.

Pemerintah dinilai ICMI belum mampu memberikan optimisme sebagai jalan keselamatan bagi masa depan negara sesuai cita-cita kemerdekaan, karena kebijakan liberalisasi ekonomi masih menyisakan sejumlah persoalan.

Oleh karena itu, pemerintah diharapkan segera mengembangkan dan mengimplementasikan kebijakan ekonomi yang berkeadilan.

ICMI juga menyoroti soal perlu adanya perhatian khusus terkait pengembangan ekonomi pedesaan.

Jimly menambahkan, kebijakan menyangkut Tenaga Kerja Asing (TKA) juga perlu disikapi secara lebih bijaksana.

Begitu pula redistribusi sumber daya alam, menurut dia, perlu dicermati lagi.

"Terdapat 12 undang-undang tentang sumber daya alam yang perlu dicermati dan disempurnakan," kata mantan Hakim Konstitusi itu.

"Kami meminta kepada pemerintah untuk lebih aktif mendukung dan mengembangkan produk dan pemanfaatan teknologi nasional," ujarnya.