Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Terkesan Membiarkan, Demokrat Bisa Dianggap Sengaja "Susupkan" Ruhut ke Tim Ahok-Djarot

Kompas.com - 05/10/2016, 17:46 WIB
Dimas Jarot Bayu

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com -Pengamat Komunikasi Politik dari Universitas Paramadina Hendri Satrio menilai, ada pembiaran yang dilakukan Demokrat atas tindakan kadernya, Ruhut Sitompul.

Ruhut memilih sikap berseberangan dengan keputusan partai terkait Pilkada DKI Jakarta.

Ia menyatakan dukungan, bahkan masuk dalam tim pemenangan pasangan bakal calon gubernur dan wakil gubernur DKI Jakarta, Basuki Tjahaja Purnama-Djarot Saiful Hidayat, yang diusung PDI Perjuangan, Golkar, Nasdem, dan Hanura.

Sementara, Demokrat bersama koalisinya, Partai Keadilan Sejahtera, mengusung Agus Harimurti Yudhoyono-Sylviana Murni.

Menurut Hendri, pembiaran oleh Demokrat terlihat dari belum adanya sanksi yang dijatuhkan terhadap Ruhut.

(Baca: Tanpa Ada Sanksi untuk Ruhut, Ketegasan Partai Demokrat Dipertanyakan)

Pembiaran ini, dinilainya bisa menimbulkan persepsi bahwa Ruhut ditugaskan oleh Demokrat untuk masuk dalam tim Ahok-Djarot.

"Bisa dicitrakan bahwa Ruhut memang ditugaskan Demokrat di Timses Ahok," ujar Hendri, ketika dihubungi, di Jakarta, Rabu (5/20/2015).

"Kalau didiamkan sama Demokrat kan wajar bila publik ada yang memandang begitu," lanjut dia.

Hendri mengatakan, Demokrat perlu mempertimbangkan sanksi bagi kader-kader yang membelot terhadap keputusan partai.

"Tapi yang harus dipertimbangkan Demokrat adalah sisi karisma partai di mata rakyat dan pemilihnya bila mendiamkan isu Ruhut ini. Karena bisa saja langkah Ruhut diikuti tokoh Demokrat lain di daerah selain Jakarta," kata Hendri.

Meski demikian, ia berpandangan, sanksi yang dijatuhkan jangan sampai berupa pemecatan.

Sanksi ini dinilainya akan menjadi bumerang bagi Demokrat dan justru menaikkan popularitas Ruhut.

"Minimal teguran keras. Tapi saya rasa tidak akan sampai ke pemecatan. Bila sekarang dipecat, maka nama Ruhut akan menjulang karena dianggap dizalimi," ujar Hendri.

Ia berpendapat, sanksi pemecatan bisa diberikan seusai Pilkada DKI Jakarta.

"Bila mau dipecat sebaiknya nanti saat kondisi politik lebih tenang dan adem," kata dia.

Kompas TV Ruhut Sitompul Jadi Jubir Tim Sukses Ahok-Djarot
Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.



Terkini Lainnya

TNI dan Perwakilan Militer Indo-Pasifik Gelar Perencanaan Akhir Latma Super Garuda Shield 2024

TNI dan Perwakilan Militer Indo-Pasifik Gelar Perencanaan Akhir Latma Super Garuda Shield 2024

Nasional
Cegah Penyalahgunaan, Satgas Pangan Polri Awasi Distribusi Perusahaan Gula di Jawa Timur

Cegah Penyalahgunaan, Satgas Pangan Polri Awasi Distribusi Perusahaan Gula di Jawa Timur

Nasional
Jelang World Water Forum Ke-10 di Bali, Panglima Agus Minta Bais TNI Mitigasi Ancaman

Jelang World Water Forum Ke-10 di Bali, Panglima Agus Minta Bais TNI Mitigasi Ancaman

Nasional
Kisah Ayu, Bidan Dompet Dhuafa yang Bantu Persalinan Saat Karhutla 

Kisah Ayu, Bidan Dompet Dhuafa yang Bantu Persalinan Saat Karhutla 

Nasional
Dinilai Berhasil, Zulhas Diminta PAN Jatim Jadi Ketum PAN 2025-2030

Dinilai Berhasil, Zulhas Diminta PAN Jatim Jadi Ketum PAN 2025-2030

Nasional
Jokowi Bagikan 10.300 Sertifikat Tanah Hasil Redistribusi di Banyuwangi

Jokowi Bagikan 10.300 Sertifikat Tanah Hasil Redistribusi di Banyuwangi

Nasional
TNI AL Latihan Pendaratan Amfibi di Papua Barat, Libatkan 4 Kapal Perang

TNI AL Latihan Pendaratan Amfibi di Papua Barat, Libatkan 4 Kapal Perang

Nasional
Tengah Fokus Urus Pilkada, Cak Imin Bilang Jatim Bakal Ada Kejutan

Tengah Fokus Urus Pilkada, Cak Imin Bilang Jatim Bakal Ada Kejutan

Nasional
Targetkan Sertifikasi 126 Juta Bidang Tanah, Jokowi: Presiden Baru Tinggal Urus Sisanya, Paling 3-6 Juta

Targetkan Sertifikasi 126 Juta Bidang Tanah, Jokowi: Presiden Baru Tinggal Urus Sisanya, Paling 3-6 Juta

Nasional
BNPT Apresiasi 18 Pengelola Objek Vital Strategis dan Transportasi

BNPT Apresiasi 18 Pengelola Objek Vital Strategis dan Transportasi

Nasional
Kemenpan-RB Harapkan Pendaftaran CASN Segera Dibuka, Instansi Diminta Kebut Isi Rincian Formasi

Kemenpan-RB Harapkan Pendaftaran CASN Segera Dibuka, Instansi Diminta Kebut Isi Rincian Formasi

Nasional
Pimpinan MPR Minta Pemerintah Tak Ragu Blokir 'Game Online' Bermuatan Kekerasan

Pimpinan MPR Minta Pemerintah Tak Ragu Blokir "Game Online" Bermuatan Kekerasan

Nasional
Penyidik KPK Bawa 3 Koper dan 1 Ransel Usai Geledah Ruangan Kesetjenan DPR

Penyidik KPK Bawa 3 Koper dan 1 Ransel Usai Geledah Ruangan Kesetjenan DPR

Nasional
Hakim MK Ceramahi Kuasa Hukum Partai Aceh karena Telat Revisi Permohonan

Hakim MK Ceramahi Kuasa Hukum Partai Aceh karena Telat Revisi Permohonan

Nasional
Beri Pesan ke Timnas U-23, Wapres: Lupakan Kekalahan dari Uzbekistan, Kembali Semangat Melawan Irak

Beri Pesan ke Timnas U-23, Wapres: Lupakan Kekalahan dari Uzbekistan, Kembali Semangat Melawan Irak

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com