Kisruh 14 Kursi DPR Papua sampai ke Telinga Presiden

JAKARTA, KOMPAS.com - Staf Khusus Presiden Bidang Papua Lenis Kagoya melaporkan kisruh seleksi 14 kursi DPR Papua kepada Presiden Joko Widodo, Senin (26/9/2016). Presiden pun berpesan agar peristiwa itu tidak merembet ke persoalan keamanan.

"Arahan Presiden, intinya supaya peristiwa itu tak jadi persoalan gangguan keamanan," ujar Lenis seusai bertemu Presiden, Senin siang.

Lenis melaporkan, kini persoalan itu telah diambil alih pemerintah pusat. Dalam waktu dekat, seleksi 14 kursi DPR Papua itu akan dikembalikan ke proses yang sesuai dengan aturan perundangan.

"Ada tim dari Kementerian Dalam Negeri yang dibentuk untuk mengambil alih proses seleksi itu di mana saya menjadi penanggungjawabnya jadi kita tunggu saja," ujar Lenis.

Kronologi

Kisruh 14 kursi DPR Papua tersebut berawal dari kerja panitia seleksi Provinsi Papua menyeleksi 42 nama bakal calon anggota DPR Papua dari jalur pengangkatan atau orang asli Papua pada 11 Juli 2016.

Sehari kemudian, Gubernur Papua Lukas Enembe menggelar rapat internal. Rapat itu menghasilkan keputusan menolak keputusan Pansel. Selain itu, rapat memutuskan untuk mengganti 19 nama dan 42 nama calon DPR Papua tanpa melalui kerja tim Pansel.

"Kebanyakan, orang-orang yang diganti ini orang dari partai politik. Inilah yang jadi masalah," ujar Lenis.

Akibat dari keputusan tim gubernur itu, ada sekelompok masyarakat yang menggugat sang gubernur di Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) atas tuduhan penyalahgunaan wewenang.

"Karena pembatalan keputusan Pansel itu tak melalui dasar yang jelas," ujar Lenis.

Kini, ia dan tim yang dibentuk Kementerian Dalam Negeri sudah mulai bekerja. Tim akan mengembalikan proses seleksi sesuai dengan aturan perundangan. Lenis menjamin seleksi 14 kursi DPR Papua kini akan terlepas dari bau politik.