Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Menkes: 1.500 Anak Terkena Vaksin Palsu

Kompas.com - 24/08/2016, 18:40 WIB
Dimas Jarot Bayu

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com - Menteri Kesehatan Nila F Moeloek mengungkapkan, setidaknya 1.500 anak menerima vaksin palsu.

Data itu diperoleh Tim Bersih Satgas berdasarkan pemeriksaaan 14 rumah sakit dan 6 klinik yang mendapatkan distribusi vaksi palsu sejak 2014. 

Angka 1.500 anak itu berdasarkan data hasil penelusuran terakhir per 23 Agustus 2016.

"Sesudah dapat dari Bareskrim, kita lakukan verifikasi di rumah sakit tersebut, kita minta medical record dan data dari mereka," ujar Nila dalam rapat bersama Komisi IX di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Kamis (24/8/2016).

Berdasarkan data yang dirilis Kemenkes, 1.500 anak yang terkenal vaksin palsu terdapat di berbagai wilayah.

Sebanyak 915 anak di Provinsi DKI Jakarta, 211 anak di Provinsi Banten dan 374 anak di Provinsi Jawa Barat.

(baca: YLBHI: Kinerja Satgas Vaksin Palsu Lamban dan Tidak Transparan)

Nila mengatakan, pemerintah memberikan imunisasi ulang kepada korban. Menurut dia, imunisasi wajib diberikan kepada anak agar kekebalan tubuh mereka kembali.

Namun, ia mengakui ada korban vaksin palsu yang belum menerima imunisasi ulang dengan berbagai alasan.

Data Kemenkes, dari 1.500 anak tersebut, sebanyak 975 anak yang diberikan vaksin ulang.

Menurut Nila, sebanyak 37 anak lainnya tidak diberikan vaksin ulang karena tak ditemukan masalah kesehatan.

(baca: Korban Vaksin Palsu di Harapan Bunda Belum Dapat Jaminan Hak Sehat)

Kemudian, 303 anak menolak divaksin kembali, 31 anak berstatus sedang sakit, 113 anak tidak bisa dihubungi, 10 anak sedang di luar kota, 21 anak tidak hadir saat vaksin ulang, dan 10 anak karena alasan lainnya.

Nila menegaskan, jika masih ada orangtua yang ragu soal keaslian vaksi yang diterima anak sebelumnya, pihaknya akan melakukan imunisasi ulang terhadap anak tersebut.

"Misalnya belum yakin anak dapat vaksin, kalau ragu, boleh diberikan imunisasi ulang. Ini tidak ada namanya overdosis vaksin. Bagi yang ragu silakan juga berkonsultasi dengan dokter anak," tandas Nila.

(baca: BPOM: Banyak "Pintu" dan "Jendela" Pengadaan Vaksin pada Fasilitas Kesehatan)

Nila menjelaskan orangtua tidak perlu ragu dan takut untuk melakukan pemeriksaan kesehatan anak. Pasalnya, vaksin dari pemerintah akan diberikan tanpa biaya.

"Kita menyatakan bahwa kami memberikan kembali gratis, kalau mau ke dokter pribadinya silahkan," tutur dia.

Kompas TV Rumah Tersangka Vaksin Palsu Sepi
Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Baca tentang


Terkini Lainnya

Maju Nonpartai, Berapa KTP yang Harus Dihimpun Calon Wali Kota dan Bupati Independen?

Maju Nonpartai, Berapa KTP yang Harus Dihimpun Calon Wali Kota dan Bupati Independen?

Nasional
Pengamat: Status WTP Diperjualbelikan karena BPK Minim Pengawasan

Pengamat: Status WTP Diperjualbelikan karena BPK Minim Pengawasan

Nasional
DKPP Terima 233 Aduan Pelanggaran Etik Penyelenggara Pemilu hingga Mei

DKPP Terima 233 Aduan Pelanggaran Etik Penyelenggara Pemilu hingga Mei

Nasional
DKPP Keluhkan Anggaran Minim, Aduan Melonjak Jelang Pilkada 2024

DKPP Keluhkan Anggaran Minim, Aduan Melonjak Jelang Pilkada 2024

Nasional
Jawab Prabowo, Politikus PDI-P: Siapa yang Klaim Bung Karno Milik Satu Partai?

Jawab Prabowo, Politikus PDI-P: Siapa yang Klaim Bung Karno Milik Satu Partai?

Nasional
Pengamat Sarankan Syarat Pencalonan Gubernur Independen Dipermudah

Pengamat Sarankan Syarat Pencalonan Gubernur Independen Dipermudah

Nasional
Komnas Haji Minta Masyarakat Tak Mudah Tergiur Tawaran Haji Instan

Komnas Haji Minta Masyarakat Tak Mudah Tergiur Tawaran Haji Instan

Nasional
Libur Panjang, Korlantas Catat Peningkatan Arus Lalu Lintas

Libur Panjang, Korlantas Catat Peningkatan Arus Lalu Lintas

Nasional
DKPP Terima 233 Pengaduan Pemilu dalam 4 Bulan Terakhir

DKPP Terima 233 Pengaduan Pemilu dalam 4 Bulan Terakhir

Nasional
Prabowo: Beri Kami Waktu 4 Tahun untuk Buktikan ke Rakyat yang Tak Pilih Kita

Prabowo: Beri Kami Waktu 4 Tahun untuk Buktikan ke Rakyat yang Tak Pilih Kita

Nasional
Yusril: Penambahan Kementerian Prabowo Bukan Bagi-bagi Kekuasaan, Tak Perlu Disebut Pemborosan

Yusril: Penambahan Kementerian Prabowo Bukan Bagi-bagi Kekuasaan, Tak Perlu Disebut Pemborosan

Nasional
BPK di Pusara Sejumlah Kasus Korupsi...

BPK di Pusara Sejumlah Kasus Korupsi...

Nasional
Pengamat: Status WTP Diperjualbelikan karena BPK Diisi Orang Politik

Pengamat: Status WTP Diperjualbelikan karena BPK Diisi Orang Politik

Nasional
Pilkada 2024, Belum Ada Calon Perseorangan Serahkan KTP Dukungan ke KPU

Pilkada 2024, Belum Ada Calon Perseorangan Serahkan KTP Dukungan ke KPU

Nasional
Ada Jalur Independen, Berapa KTP yang Harus Dihimpun Calon Gubernur Nonpartai?

Ada Jalur Independen, Berapa KTP yang Harus Dihimpun Calon Gubernur Nonpartai?

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com