Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Pencopotan Arcandra Tahar Dinilai Tepat

Kompas.com - 20/08/2016, 12:46 WIB
Dani Prabowo

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com – Langkah Presiden Joko Widodo mencopot Arcandra Tahar dari jabatan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral, dinilai tepat.

Menurut Direktur Eksekutif Reforminer Institute, Komaidi Notonegoro, profesionalisme seseorang di dalam memimpin kementerian dan lembaga memang penting. Namun, ada hal lain yang juga perlu diperhatikan Presiden.

“Saya kira ini pelajaran bagi kita semua bahwa dalam memilih menteri untuk memimpin sektor energi dan sumber daya mineral itu yang paling penting adalah integritas dan kepemimpinan,” kata Komaidi saat diskusi bertajuk "Geger Arcandra dan Nasib Sektor ESDM" di Jakarta, Sabtu (20/8/2016).

Baca juga: Masalah Kewarganegaraan Bukan Hanya Dialami Arcandra Tahar

Ia mengatakan, sektor energi pernah menjadi sumber pendapatan terbesar yang dimiliki negara. Namun, selama beberapa waktu terakhir, sumbangan yang diberikan sektor tersebut di dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara menurun.

Untuk itu, kata dia, dibutuhkan sosok menteri yang tak hanya profesional di dalam mengelola sektor tersebut, tetapi juga bagaimana komitmen mereka di dalam memakmurkan masyarakat.

“Sekarang kita prihatin, bukan hanya 15-20 persen kontribusi untuk APBN tetapi 8-10 persen. Di dalam kondisi pelik seperti ini, kita butuh sosok dan figur yang integritasnya paling utama. Kalau soal profesional itu bisa disuport di bawahnya,” ujarnya.

Baca juga: Posisi Menteri ESDM Krusial, Jokowi Disarankan Tak Tunjuk Pengganti Arcandra dari Parpol

Arcandra sebelumnya dicopot secara hormat sebagai Menteri ESDM setelah kedapatan mengantongi paspor Amerika Serikat. Sebagai gantinya, Presiden Jokowi telah menunjuk Menteri Koordinator bidang Kemaritiman Luhut Binsar Panjaitan sebagai pelaksana tugas.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Nasdem dan PKB Dukung Prabowo-Gibran, PAN Sebut Jatah Kursi Menteri Parpol Koalisi Tak Terganggu

Nasdem dan PKB Dukung Prabowo-Gibran, PAN Sebut Jatah Kursi Menteri Parpol Koalisi Tak Terganggu

Nasional
Bilang Jokowi Sangat Nyaman, PAN Janjikan Jabatan Berpengaruh

Bilang Jokowi Sangat Nyaman, PAN Janjikan Jabatan Berpengaruh

Nasional
KPU Godok Aturan Baru Calon Kepala Daerah Pakai Ijazah Luar Negeri

KPU Godok Aturan Baru Calon Kepala Daerah Pakai Ijazah Luar Negeri

Nasional
Status Perkawinan Prabowo-Titiek Tertulis 'Pernah', Apa Maknanya?

Status Perkawinan Prabowo-Titiek Tertulis "Pernah", Apa Maknanya?

Nasional
Wamenhan Terima Kunjungan Panglima AU Singapura, Bahas Area Latihan Militer

Wamenhan Terima Kunjungan Panglima AU Singapura, Bahas Area Latihan Militer

Nasional
Pengamat: Anies Ditinggal Semua Partai Pengusungnya, Terancam Tak Punya Jabatan Apa Pun

Pengamat: Anies Ditinggal Semua Partai Pengusungnya, Terancam Tak Punya Jabatan Apa Pun

Nasional
Pilkada 2024: Usia Calon Gubernur Minimum 30 Tahun, Bupati/Wali Kota 25 Tahun

Pilkada 2024: Usia Calon Gubernur Minimum 30 Tahun, Bupati/Wali Kota 25 Tahun

Nasional
Menlu Sebut Judi 'Online' Jadi Kejahatan Transnasional, Mengatasinya Perlu Kerja Sama Antarnegara

Menlu Sebut Judi "Online" Jadi Kejahatan Transnasional, Mengatasinya Perlu Kerja Sama Antarnegara

Nasional
PDI-P Percaya Diri Hadapi Pilkada 2024, Klaim Tak Terdampak Jokowi 'Effect'

PDI-P Percaya Diri Hadapi Pilkada 2024, Klaim Tak Terdampak Jokowi "Effect"

Nasional
Harap Kemelut Nurul Ghufron dan Dewas Segera Selesai, Nawawi: KPK Bisa Fokus pada Kerja Berkualitas

Harap Kemelut Nurul Ghufron dan Dewas Segera Selesai, Nawawi: KPK Bisa Fokus pada Kerja Berkualitas

Nasional
Hasto Ungkap Jokowi Susun Skenario 3 Periode sejak Menang Pilpres 2019

Hasto Ungkap Jokowi Susun Skenario 3 Periode sejak Menang Pilpres 2019

Nasional
Ikut Kabinet atau Oposisi?

Ikut Kabinet atau Oposisi?

Nasional
Gugat KPU ke PTUN, Tim Hukum PDI-P: Uji Kesalahan Prosedur Pemilu

Gugat KPU ke PTUN, Tim Hukum PDI-P: Uji Kesalahan Prosedur Pemilu

Nasional
Said Abdullah Paparkan 2 Agenda PDI-P untuk Tingkatkan Kualitas Demokrasi Elektoral

Said Abdullah Paparkan 2 Agenda PDI-P untuk Tingkatkan Kualitas Demokrasi Elektoral

Nasional
Halalbihalal dan Pembubaran Timnas Anies-Muhaimin Ditunda Pekan Depan

Halalbihalal dan Pembubaran Timnas Anies-Muhaimin Ditunda Pekan Depan

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com