Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Kompas.com - 04/07/2016, 16:04 WIB
Dani Prabowo

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com — Kementerian Agama akan menggelar sidang isbat untuk menentukan 1 Syawal 1437 Hijriah pada Senin (4/7/2016) sore.

Namun, di sisi lain, Pengurus Pusat Muhammadiyah telah menetapkan 1 Syawal jatuh pada 6 Juli 2016.

Menurut Sekretaris PP Muhammadiyah Abdul Mu’ti, jatuhnya waktu Lebaran atau Idul Fitri yang telah ditetapkan Muhammadiyah bukanlah persoalan sama atau tidak dengan pemerintah.

"Tapi, ini menyangkut keyakinan kami tentang penghitungan kalender itu," kata Mu’ti saat dihubungi Kompas.com, Senin.

Dalam menentukan 1 Syawal, Muhammadiyah menggunakan metode hisab hakiki wujudul hilal.

Metode tersebut merupakan metode yang sama digunakan para ulama dalam menentukan kalender hijriah dan jadwal ibadah shalat selama ini.

"Perhitungan hisab itu dengan melihat peredaran bumi, peredaran bintang, peredaran bulan, kemudian posisi garis lintang, garis bujur, dan juga posisi matahari. Itu yang dilakukan," ucap Mu'ti.

"Dengan wujudul hilal itu, maka berapa pun posisi hilal itu sudah dihitung sebagai bulan baru. Berdasarkan itu maka Muhammadiyah menetapkan Idul Fitri 1 Syawal 1437 H bertepatan dengan 6 Juli 2016," tuturnya.

Sementara itu, pemerintah menggunakan dua metode dalam menentukan 1 Syawal, yaitu dengan metode hilal dan metode rukyat.

Hal itu sebagaimana diatur di dalam fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI) Nomor 2 Tahun 2004 tentang Penetapan Awal Ramadhan, Syawal, dan Dzulhijjah.

Menurut Menteri Agama Lukman Hakim Saifuddin, fatwa itu juga mengatur kewajiban Kemenag untuk berkonsultasi dengan MUI, ormas-ormas Islam, dan instansi terkait sebelum menentukan ketiganya.

"Selama ini, Pemerintah Indonesia mengkuti fatwa MUI yang lahir tahun 2004," kata Lukman dalam keterangan tertulis.

"Di situ dinyatakan bahwa pemerintah mendapatkan kewenangan untuk menetapkan dengan dua metode, yaitu hisab dan rukyat. Dua-duanya digunakan," ujarnya.

(Baca juga: Tentukan Lebaran, Kementerian Agama Gelar Sidang Isbat Hari Ini)

Kompas TV Menag Lukman: Puasa 1 Ramadhan Senin 6 Juni 2016
Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Kompas.com. Mari bergabung di Grup Telegram "Kompas.com News Update", caranya klik link https://t.me/kompascomupdate, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.



Terkini Lainnya

Jokowi Panggil 2 Menterinya, PKB Tegaskan Hak Angket Pemilu Terus Bergulir

Jokowi Panggil 2 Menterinya, PKB Tegaskan Hak Angket Pemilu Terus Bergulir

Nasional
Dirut Pertamina Patra Niaga Terjun Langsung Cek Kesiapan Layanan Avtur untuk Persiapan Lebaran 2024

Dirut Pertamina Patra Niaga Terjun Langsung Cek Kesiapan Layanan Avtur untuk Persiapan Lebaran 2024

Nasional
KPU Lanjutkan Rekapitulasi Suara Nasional untuk Jabar dan Maluku Hari Ini

KPU Lanjutkan Rekapitulasi Suara Nasional untuk Jabar dan Maluku Hari Ini

Nasional
Gubernur Jakarta Dipilih Lewat Pilkada, Raih Suara 50 Persen Plus Satu Dinyatakan Menang

Gubernur Jakarta Dipilih Lewat Pilkada, Raih Suara 50 Persen Plus Satu Dinyatakan Menang

Nasional
SK Penambahan Pupuk Subsidi Jadi 9,55 Juta Ton Segera Dirilis

SK Penambahan Pupuk Subsidi Jadi 9,55 Juta Ton Segera Dirilis

Nasional
Dito Mahendra Terdaftar di Perbakin, Klaim Hobi dan Koleksi Senpi

Dito Mahendra Terdaftar di Perbakin, Klaim Hobi dan Koleksi Senpi

Nasional
Golkar Dukung Hasil Pemilu yang Akan Ditetapkan KPU

Golkar Dukung Hasil Pemilu yang Akan Ditetapkan KPU

Nasional
Jokowi Dinilai Tengah Lakukan Manajemen Risiko dengan Panggil 2 Menteri PKB

Jokowi Dinilai Tengah Lakukan Manajemen Risiko dengan Panggil 2 Menteri PKB

Nasional
TKN Pertanyakan kepada Siapa Hak Angket Akan Digulirkan

TKN Pertanyakan kepada Siapa Hak Angket Akan Digulirkan

Nasional
Ketua PPLN Kuala Lumpur Akui Ubah 1.402 Data DPT Tanpa Rapat Pleno

Ketua PPLN Kuala Lumpur Akui Ubah 1.402 Data DPT Tanpa Rapat Pleno

Nasional
Pakar Hukum: Menangkan Gugatan Pilpres di MK Nyaris Mustahil

Pakar Hukum: Menangkan Gugatan Pilpres di MK Nyaris Mustahil

Nasional
Ditanya Soal Jatah Kursi di Kabinet Mendatang, Zulhas Serahkan ke Presiden Terpilih

Ditanya Soal Jatah Kursi di Kabinet Mendatang, Zulhas Serahkan ke Presiden Terpilih

Nasional
TPN: Hak Angket Sudah Jadi Sikap Partai, pada Dasarnya Akan Kami Gulirkan

TPN: Hak Angket Sudah Jadi Sikap Partai, pada Dasarnya Akan Kami Gulirkan

Nasional
KPU Usahakan Rekapitulasi Provinsi Papua dan Papua Pegunungan Selesai Malam Ini

KPU Usahakan Rekapitulasi Provinsi Papua dan Papua Pegunungan Selesai Malam Ini

Nasional
Bareskrim Gagalkan Peredaran 10.000 Butir Ekstasi, 1 Residivis Narkoba Ditangkap

Bareskrim Gagalkan Peredaran 10.000 Butir Ekstasi, 1 Residivis Narkoba Ditangkap

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.

Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com