Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Muhammadiyah Tetapkan 1 Syawal 1437 H pada 6 Juli 2016

Kompas.com - 04/07/2016, 12:08 WIB
Kristian Erdianto

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com — Pimpinan Pusat (PP) Muhammadiyah menetapkan 1 Syawal 1437 H jatuh pada Rabu, 6 Juli 2016.

Keputusan penetapan 1 Syawal ini dituangkan melalui maklumat Nomor 01/MLM/I.0/E/2016.

Keputusan ini ditinjau berdasarkan hisab hakiki wujudul hilal, ijtimak jelang Syawal 1437 H terjadi pada hari ini, Senin (4/7/2016), pukul 18:03:20 WIB.

Tinggi bulan pada saat terbenam matahari di Yogyakarta (0= -0,7° 48’ dan n\=110° 21’ BT) =-0,1 19’ 13’’ (hilal belum wujud) dan di seluruh wilayah Indonesia pada saat terbenam matahari, bulan berada di bawah ufuk.

"Kepada seluruh warga Muhammadiyah untuk melaksanakan ibadah Idul Fitri dengan memperbanyak takbir, tahmid, dan taqdis, membayar zakat fitrah serta menunaikan shalat Idul Fitri di lapangan yang bersih dan representatif sesuai dengan syariat Islam dan sunnah Nabi Muhammad SAW," ujar Ketua Umum PP Muhammadiyah Haedar Nashir melalui keterangan tertulis yang diterima Kompas.com, Senin (4/6/2016).

Melalui maklumat tersebut, Haedar juga meminta kepada warga Muhammadiyah agar dalam pelaksanaan shalat Idul Fitri berkoordinasi dan bekerja sama dengan semua aparat pemerintah daerah sehingga berjalan tertib.

Dia juga meminta warga menjaga toleransi dan saling menghormati dengan sesama umat Islam yang menunaikan shalat Idul Fitri di tempat yang berbeda dan pemeluk agama lain yang tidak menunaikan ibadah Idul Fitri karena keyakinannya.

"Pelaksanaan Idul Fitri 1437 H hendaknya tiap warga mengadakan silaturahim untuk mempererat persatuan, persaudaraan, kerukunan umat dan masyarakat dengan tetap mengamalkan prinsip hidup hemat, sederhana, dan bersahaja," kata Haedar.

Dalam menetapkan 1 Syawal 1437 H, PP Muhammadiyah saat ini menggunakan metode hisab wujudul hilal, yakni memperhitungkan bulan baru berdasarkan hilal yang telah terwujud.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Baca tentang
Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Tanggal 13 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 13 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
Kesiapan Infrastruktur Haji di Arafah, Muzdalifah, dan Mina Sudah 75 Persen

Kesiapan Infrastruktur Haji di Arafah, Muzdalifah, dan Mina Sudah 75 Persen

Nasional
Cek Pelabuhan Ketapang, Kabaharkam Pastikan Kesiapan Pengamanan World Water Forum 2024

Cek Pelabuhan Ketapang, Kabaharkam Pastikan Kesiapan Pengamanan World Water Forum 2024

Nasional
Prabowo Sebut Soekarno Milik Bangsa Indonesia, Ini Respons PDI-P

Prabowo Sebut Soekarno Milik Bangsa Indonesia, Ini Respons PDI-P

Nasional
Ganjar Serahkan ke PDI-P soal Nama yang Bakal Maju Pilkada Jateng

Ganjar Serahkan ke PDI-P soal Nama yang Bakal Maju Pilkada Jateng

Nasional
Prabowo Minta Pemerintahannya Tak Diganggu, Ini Kata Ganjar

Prabowo Minta Pemerintahannya Tak Diganggu, Ini Kata Ganjar

Nasional
Bertemu Calon-calon Kepala Daerah, Zulhas Minta Mereka Tiru Semangat Jokowi dan Prabowo

Bertemu Calon-calon Kepala Daerah, Zulhas Minta Mereka Tiru Semangat Jokowi dan Prabowo

Nasional
7 Jenis Obat-obatan yang Disarankan Dibawa Jamaah Haji Asal Indonesia

7 Jenis Obat-obatan yang Disarankan Dibawa Jamaah Haji Asal Indonesia

Nasional
Visa Terbit, 213.079 Jemaah Haji Indonesia Siap Berangkat 12 Mei

Visa Terbit, 213.079 Jemaah Haji Indonesia Siap Berangkat 12 Mei

Nasional
Soal Usulan Yandri Susanto Jadi Menteri, Ketum PAN: Itu Hak Prerogatif Presiden

Soal Usulan Yandri Susanto Jadi Menteri, Ketum PAN: Itu Hak Prerogatif Presiden

Nasional
Di Australia, TNI AU Bahas Latihan Bersama Angkatan Udara Jepang

Di Australia, TNI AU Bahas Latihan Bersama Angkatan Udara Jepang

Nasional
BPK Buka Suara usai Auditornya Disebut Peras Kementan Rp 12 Miliar

BPK Buka Suara usai Auditornya Disebut Peras Kementan Rp 12 Miliar

Nasional
Chappy Hakim: Semua Garis Batas NKRI Punya Potensi Ancaman, Paling Kritis di Selat Malaka

Chappy Hakim: Semua Garis Batas NKRI Punya Potensi Ancaman, Paling Kritis di Selat Malaka

Nasional
Prabowo Diminta Cari Solusi Problem Rakyat, Bukan Tambah Kementerian

Prabowo Diminta Cari Solusi Problem Rakyat, Bukan Tambah Kementerian

Nasional
Zulhas: Anggota DPR dan Gubernur Mana yang PAN Mintai Proyek? Enggak Ada!

Zulhas: Anggota DPR dan Gubernur Mana yang PAN Mintai Proyek? Enggak Ada!

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com