Ada Larangan KPK, Priyo Tak Jadi Serahkan Iuran Rp 1 Miliar untuk Munaslub

JAKARTA, KOMPAS.com - Bakal calon ketua umum Partai Golkar Priyo Budi Santoso tak jadi menyerahkan iuran Rp 1 miliar yang diwajibkan bagi para kandidat.

Kewajiban menyerahkan iuran dibatalkan setelah Komisi Pemberantasan Korupsi melarang Golkar menarik iuran dari para bakal calon ketum. (Baca: KPK Larang Golkar Tarik Iuran Rp 1 Miliar untuk Munaslub)

"Semua persyaratan sudah kami persiapkan. Hanya tadi sore kami baca pertemuan antara Komite Etik dengan KPK," kata Priyo, seusai mendaftarkan diri sebagai bakal calon ketua umum di Kantor DPP Partai Golkar, Rabu (4/5/2016).

Menurut Priyo, gagasan ide dalam sumbangan yang diminta panitia kepada setiap bakal calon sebenarnya adalah hal yang positif.

Namun, karena ada kekhawatiran terjadi politik uang, maka Priyo menunggu keputusan akhir panitia atas iuran tersebut.

"Apakah nanti melalui pandangan SC, atau yang di atasnya yakni pleno DPP kita tunggu," kata dia.

Wakil Ketua Komite Etik Munaslub Golkar Lawrence Siburian sebelumnya mengatakan, KPK melarang penarikan iuran karena calon yang akan dipilih maupun pihak yang punya suara ada yang berasal dari kalangan penyelenggara negara.

"Itu bisa masuk dalam ketentuan gratifikasi, karena itu dilarang memberikan sumbangan Rp 1 miliar di dalam munaslub ini," kata Lawrence, di Gedung KPK, Jakarta Selatan, Rabu (4/5/2016).