JAKARTA, KOMPAS.com - Ketua Organizing Committee Musyawarah Nasional Luar Biasa Partai Golongan Karya Zainuddin Amali mengungkapkan, wacana setoran bagi calon ketua umum Golkar diperuntukkan untuk transport bagi para pengurus daerah.
Uang setoran yang diusulkan hingga Rp 20 miliar itu bukan untuk biaya penyelenggaraan Munas.
"Untuk penggantian transportasi mereka, ya itu lazim lah," kata Amali saat dihubungi, Rabu (6/4/2016).
Amali mengatakan, selama ini calon cenderung memberikan uang transport secara masing-masing kepada pengurus Dewan Pimpinan Daerah tingkat I dan II yang hadir dalam Munas.
Akibatnya, pengurus daerah yang mempunyai hak suara tidak bisa memilih ketua umum calon secara objektif. (Baca: Bamsoet: Kalau Setoran Rp 20 Miliar, Sama Saja Suruh Calon Ketum Golkar Korupsi)
"Kita pikirkan bagaimana caranya teman-teman peserta bisa dapat bantuan transport dan lain-lain, tapi tidak boleh memilih berdasarkan bantuan kandidat. Jadi dibikin lah apa yang mau dibantu kandidat itu diserahkan ke penyelenggara. Penyelenggara yang mendistribusikan kepada DPD," kata dia.
Sementara untuk penyelenggaraan Munas seperti hotel, akomodasi dan konsumsi, semuanya berasal dari kas Partai.
Seluruh kader Golkar, lanjut dia, bisa patungan untuk biaya penyelenggaraan itu. (baca: Minta Setoran Rp 20 M, Golkar Dinilai Legalkan Politik Uang)
"Munas kan bukan baru sekali. Dari kas partai, dari urunan pengurus dan sebagainya itu bisa tercover," ucap Amali.
Namun, Amali menegaskan bahwa setoran calon ketua umum ini belum final dan akan dibicarakan lebih jauh oleh seluruh panitia penyelenggara. (Baca: Jika Ditarik Setoran Rp 20 Miliar, Diprediksi Tersisa 4 Calon Ketum Golkar)
Sebelumnya, sejumlah calon ketua umum Golkar dan tim suksesnya keberatan jika setoran yang diminta hingga Rp 20 miliar.
Jika diterapkan, para calon diyakini bisa tersangkut korpsi. (baca: Mahyudin: Semua Calon Ketum Golkar Ditangkap KPK kalau Setor Rp 20 M)
Terkini Lainnya
Terpopuler
Now Trending
