Kompas.com - 13/04/2016, 11:43 WIB
Penulis Ihsanuddin
|
EditorSandro Gatra

JAKARTA, KOMPAS.com — Bakal calon ketua umum Partai Golkar Mahyudin mengaku keberatan jika harus menyetorkan Rp 20 miliar untuk mendaftar sebagai calon ketum Golkar dalam munas yang digelar pada 7 Mei 2016. Dia menilai, jumlah Rp 20 miliar itu terlalu besar.

"Cari di mana nanti kita kena gratifikasi. Yang ada kader Golkar ditangkapin KPK semua," kata Mahyudin di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis (7/4/2016).

Mahyudin menilai, setiap calon ketua umum memang sebaiknya menyumbang sebagai biaya penyelenggaraan. Namun, sumbangan yang diberikan tidak boleh terlalu besar.

(Baca: Bamsoet: Kalau Setoran Rp 20 Miliar, Sama Saja Suruh Calon Ketum Golkar Korupsi)

"Kalau Rp 1 miliar wajar, itu uang partisipasi. Kalau Rp 20 miliar, saya sebagai caketum berat juga. Lapor LHKPN saja enggak sampai segitu," ujarnya.

Mahyudin menambahkan, penyelenggaraan Munas Golkar sebenarnya tidak hanya kepentingan calon ketua umum yang akan berkompetisi, tetapi kepentingan semua kader.

Dia mengusulkan, jika Golkar memang tak memiliki dana untuk menggelar munas, akan lebih baik jika semua kader diminta menyumbang. (Baca: Jika Ditarik Setoran Rp 20 Miliar, Diprediksi Tersisa 4 Calon Ketum Golkar)

"Kan kita punya kader ribuan di seluruh Indonesia. Kalau yang di DPR diminta iuran Rp 10 juta kan sudah ketutup dana munas itu. Jangan kita diadu," ujar Mahyudin.

Mahyudin berharap penarikan dana Rp 20 miliar yang masih menjadi wacana ini tak direalisasikan. Dengan begitu, setiap calon ketua umum bisa berkompetisi secara sehat.

"Kalau saya sebagai salah satu calon tetap mendaftar di munas, tapi saya tidak akan menyetor Rp 20 M karena saya tidak punya uang sebanyak itu untuk pendaftaran. Kalau nanti saya digugurkan, ya saya akan mengambil langkah hukum. Konflik Golkar nanti enggak selesai-selesai," ujarnya.

Wacana penarikan setoran itu sebelumnya disampaikan Ketua Organizing Committee Munaslub Partai Golkar, Zainudin Amali.

Menurut dia, gagasan itu muncul sebagai langkah untuk meminimalkan praktik jual beli suara.

Mengenai munculnya angka Rp 20 miliar, menurut Amali, hal itu belum menjadi keputusan final. (Baca: Muncul Usulan Setoran hingga Rp 20 Miliar bagi Calon Ketum Golkar)

"Maka, partisipasi yang diberikan ke daerah dipulkan di satu tempat, lalu penyelenggara memberikan ke peserta. Jadi mereka tidak tahu ini dari calon siapa," kata Amali.

Kompas TV ini Para Calon Ketua Umum Golkar
Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Kompas.com. Mari bergabung di Grup Telegram "Kompas.com News Update", caranya klik link https://t.me/kompascomupdate, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.



Rekomendasi untuk anda
27th

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar dan menangkan e-voucher untuk 90 pemenang!

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Ricky Rizal Mengaku Tak Dengar Ferdy Sambo Teriak 'Woy Tembak'

Ricky Rizal Mengaku Tak Dengar Ferdy Sambo Teriak "Woy Tembak"

Nasional
Wapres Resmikan 26 Mal Pelayanan Publik, Kini Ada 103 se-Indonesia

Wapres Resmikan 26 Mal Pelayanan Publik, Kini Ada 103 se-Indonesia

Nasional
Ricky Rizal Mengaku Tak Lihat Ferdy Sambo Tembak Brigadir Yosua

Ricky Rizal Mengaku Tak Lihat Ferdy Sambo Tembak Brigadir Yosua

Nasional
Komisi III DPR Setuju RUU Ekstradisi Buronan RI-Singapura Dibawa ke Rapat Paripurna

Komisi III DPR Setuju RUU Ekstradisi Buronan RI-Singapura Dibawa ke Rapat Paripurna

Nasional
Yudo Margono Sudah Sowan ke Andika Perkasa Usai Disetujui Jadi Calon Panglima TNI

Yudo Margono Sudah Sowan ke Andika Perkasa Usai Disetujui Jadi Calon Panglima TNI

Nasional
Mendagri Akan Beri 'Warning' ke Kepala Daerah yang Belanjanya Rendah

Mendagri Akan Beri "Warning" ke Kepala Daerah yang Belanjanya Rendah

Nasional
Bakal Jabat Panglima TNI Hanya 11 Bulan, Yudo: Yang Penting Bekerja

Bakal Jabat Panglima TNI Hanya 11 Bulan, Yudo: Yang Penting Bekerja

Nasional
Wapres Minta Pemda Antisipasi Potensi Bencana pada Akhir Tahun

Wapres Minta Pemda Antisipasi Potensi Bencana pada Akhir Tahun

Nasional
Mahfud Optimistis Yudo Margono Mampu Lanjutkan Tugas Andika Perkasa

Mahfud Optimistis Yudo Margono Mampu Lanjutkan Tugas Andika Perkasa

Nasional
Ricky Rizal Jawab Tak Tahu Bharada E Diperintah Sambo Tembak Brigadir J, Hakim: Terserah Saudara Lah..

Ricky Rizal Jawab Tak Tahu Bharada E Diperintah Sambo Tembak Brigadir J, Hakim: Terserah Saudara Lah..

Nasional
BNPB: Letusan Gunung Semeru Tidak Sebabkan Tsunami

BNPB: Letusan Gunung Semeru Tidak Sebabkan Tsunami

Nasional
Pemerintah Canangkan Reformasi Birokrasi Tematik, Disebut Bakal Beri Dampak ke Masyarakat

Pemerintah Canangkan Reformasi Birokrasi Tematik, Disebut Bakal Beri Dampak ke Masyarakat

Nasional
Hakim MK Koreksi Gugatan Wakil Ketua KPK Nurul Ghufron

Hakim MK Koreksi Gugatan Wakil Ketua KPK Nurul Ghufron

Nasional
RKUHP Disahkan Besok, Menkumham: Daripada Pakai KUHP Belanda yang Sudah Ortodoks

RKUHP Disahkan Besok, Menkumham: Daripada Pakai KUHP Belanda yang Sudah Ortodoks

Nasional
Peluang Menkominfo Dipanggil di Kasus BTS 4G, Kejagung: Semua Pihak Terkait Akan Diperiksa

Peluang Menkominfo Dipanggil di Kasus BTS 4G, Kejagung: Semua Pihak Terkait Akan Diperiksa

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads
Verifikasi akun KG Media ID
Verifikasi akun KG Media ID

Periksa kembali dan lengkapi data dirimu.

Data dirimu akan digunakan untuk verifikasi akun ketika kamu membutuhkan bantuan atau ketika ditemukan aktivitas tidak biasa pada akunmu.

Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.