Ratna Sarumpaet: Ketika Jokowi Lakukan Kesalahan, Kenapa Slank Tidak Mengkritik

JAKARTA, KOMPAS.com — Seniman sekaligus aktivis, Ratna Sarumpaet, mengatakan bahwa sah saja jika ada sekelompok seniman atau artis yang memiliki sikap politik mendukung pemerintah.

Namun, mereka juga harus siap menjadi pengkritik apabila kebijakan yang dikeluarkan oleh pemerintah jauh dari kepentingan rakyat.

Ratna memberikan kritiknya terhadap grup band Slank yang ia nilai terlalu membabi buta dalam mendukung pemerintahan Joko Widodo.

Padahal, Jokowi selama ini dinilai gagal menerapkan kebijakan yang pro-rakyat. Buktinya, menurut Ratna, banyak sumber daya alam Indonesia yang dikuasai oleh pemodal asing.

"Saya sedih jika pemerintahan ini gagal, tetapi masih ada artis yang nongkrong di situ. Saya bingung. Slank jangan ikut-ikutan jadi neoliberalis-lah," ujar Ratna seusai menghadiri diskusi bertajuk "Perlukah Artis dan Seniman Berpolitik?" di Jakarta, Rabu (16/3/2016).

Lebih lanjut, Ratna menekankan, seniman bukannya tidak boleh memihak. Namun, ketika pemerintah melakukan kesalahan, seniman harus memberikan kritik.

Ratna menceritakan bahwa ia juga pernah berada di jajaran pemerintahan ketika diminta Ali Sadikin menjadi Ketua Dewan Kesenian Jakarta.

"Saya tidak selalu berseberangan dengan pemerintah. Namun, saya butuh dari jawaban Slank. Ketika pemerintahan Jokowi melakukan kesalahan, kenapa mereka tidak mengkritik?" ucapnya.

Ratna mengatakan, seniman harus bisa menempatkan diri di tempat yang tepat dan harus selalu berpihak kepada masyarakat.

"Saya harap ini bisa disampaikan kepada Slank," kata Ratna.

Selama Pemilu Presiden (Pilpres) 2014, Slank memang dikenal mendukung Joko Widodo dan Jusuf Kalla. Seusai Pilpres, Slank tetap aktif menyuarakan aspirasi politik dan menyuarakan tuntutan ke Presiden Jokowi.

Salah satunya saat Slank manggung di Gedung Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) untuk menentang Revisi UU KPK. (Baca: Menentang Revisi UU KPK, Slank Manggung di Gedung KPK)