Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Gaduh Para Menteri dan Tak "Mempannya" Instruksi Jokowi...

Kompas.com - 01/03/2016, 07:41 WIB
Indra Akuntono

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com - Presiden Joko Widodo berulang kali meminta menteri-menterinya tidak menunjukkan perbedaan pendapat di ruang publik. 

Hal ini untuk menghindari kegaduhan.

Kegaduhan di internal kabinet dikhawatirkan mengikis kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah, dan dikhawatirkan berdampak negatif untuk iklim investasi nasional.

Pada sejumlah kesempatan, Jokowi selalu menekankan pentingnya soliditas kabinet. Pelaksanaan program akan cepat terealisasi jika para menteri saling mendukung.

Jokowi ingin regulasi antarkementerian/lembaga saling mendukung, sehingga mendoring iklim investasi di Indonesia lebih ramah.

Tujuan besarnya adalah memancing investor datang, membantu Indonesia memacu pembangunan infrastruktur.

"Hindari tabrakan (regulasi), tidak ada lagi menimbulkan polemik di publik, perbedaan pandangan hanya di forum rapat," kata Jokowi saat membuka sidang kabinet paripurna di Istana Bogor, Jawa Barat, Senin (23/11/2015).

Kenyataannya, instruksi Presiden itu belum dilaksanakan penuh oleh menteri-menterinya. Masih ada saja pembantu Presiden yang saling kritik, saling sindir di ruang publik.

Alasannya demi kepentingan yang lebih besar, kepentingan umat. Tetapi, apa iya?

Menteri ESDM terganggu kolega

Terbaru, pada Senin (29/2/2016) kemarin, Menteri ESDM Sudirman Said merasa kerjanya terganggu oleh seseorang yang ia sebut sebagai koleganya.

Menurut Sudirman, koleganya itu selalu menghambat keputusan yang akan diambil khususnya terkait pengelolaan Blok Gas Masela. (Baca: Rizal Ramli Usul Sidang Kabinet Bahas Blok Masela Disiarkan Langsung)

Ia bahkan menganggap cara menghadapi sang kolega itu lebih berat dari cara menghadapi mafia.

"Kenapa saya sebut kolega itu lebih berat? Kalau yang ganggu itu mafia, betul-betul penjahat, kan menghadapinya enak, kalau ini (kolega) masa berbalas pantun," ujar Sudirman, di Kantor Kementerian ESDM, Jakarta, Senin (29/2/2016).

Berdasarkan catatan Kompas.com, Menteri yang kerap mengkritik kebijakan sektor ESDM adalah Menteri Koordinator Kemaritiman Rizal Ramli.

Namun, Sudirman menolak menjawab ketika dikonfirmasi mengenai hal itu. (Baca: Rizal Ramli: Sudah Waktunya Harga BBM Diturunkan)

Dalam rencana pengelolaan Blok Masela, Sudirman mengatakan, rekomendasi tim independen adalah pembangunan kilang gas cair (LNG) dilakukan terapung di tengah laut (floating/offshore).

Akan tetapi, Jokowi belum puas dengan penjelasan tersebut karena masih ada perbedaan tajam.

Pendapat Rizal justru sebaliknya. Ia ingin pembangunan Masela menggunakan fasilitas darat dengan pipa (onshore).

Perbedaan pendapat soal Masela masih menjadi konsumsi publik hingga saat ini.

Pemerintah berjanji memutuskan dengan pertimbangan ekonomi, sosial, dan pembangunan daerah setempat.

Halaman:
Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Istana Disebut Belum Terima Draf Revisi UU Kementerian Negara

Istana Disebut Belum Terima Draf Revisi UU Kementerian Negara

Nasional
Grace dan Juri Jadi Stafsus, Ngabalin Sebut Murni karena Kebutuhan Jokowi

Grace dan Juri Jadi Stafsus, Ngabalin Sebut Murni karena Kebutuhan Jokowi

Nasional
Revisi UU Kementerian Disetujui, RUU Perampasan Aset Hilang

Revisi UU Kementerian Disetujui, RUU Perampasan Aset Hilang

Nasional
[POPULER NASIONAL] Babak Baru Kasus Vina Cirebon | 'Crazy Rich' di Antara 21 Tersangka Korupsi Timah

[POPULER NASIONAL] Babak Baru Kasus Vina Cirebon | "Crazy Rich" di Antara 21 Tersangka Korupsi Timah

Nasional
Tanggal 21 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 21 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
Kemendikbud Sebut Kuliah Bersifat Tersier, Pimpinan Komisi X: Tidak Semestinya Disampaikan

Kemendikbud Sebut Kuliah Bersifat Tersier, Pimpinan Komisi X: Tidak Semestinya Disampaikan

Nasional
Wapres Minta Alumni Tebuireng Bangun Konsep Besar Pembangunan Umat

Wapres Minta Alumni Tebuireng Bangun Konsep Besar Pembangunan Umat

Nasional
Khofifah-Emil Dardak Mohon Doa Menang Pilkada Jatim 2024 Usai Didukung Demokrat-Golkar

Khofifah-Emil Dardak Mohon Doa Menang Pilkada Jatim 2024 Usai Didukung Demokrat-Golkar

Nasional
Pertamina Raih Penghargaan di InaBuyer 2024, Kado untuk Kebangkitan UMKM

Pertamina Raih Penghargaan di InaBuyer 2024, Kado untuk Kebangkitan UMKM

Nasional
Soal Isu Raffi Ahmad Maju Pilkada 2024, Airlangga: Bisa OTW ke Jateng dan Jakarta, Kan Dia MC

Soal Isu Raffi Ahmad Maju Pilkada 2024, Airlangga: Bisa OTW ke Jateng dan Jakarta, Kan Dia MC

Nasional
Cegah MERS-CoV Masuk Indonesia, Kemenkes Akan Pantau Kepulangan Jemaah Haji

Cegah MERS-CoV Masuk Indonesia, Kemenkes Akan Pantau Kepulangan Jemaah Haji

Nasional
Dari 372 Badan Publik, KIP Sebut Hanya 122 yang Informatif

Dari 372 Badan Publik, KIP Sebut Hanya 122 yang Informatif

Nasional
Jemaah Haji Indonesia Kembali Wafat di Madinah, Jumlah Meninggal Dunia Menjadi 4 Orang

Jemaah Haji Indonesia Kembali Wafat di Madinah, Jumlah Meninggal Dunia Menjadi 4 Orang

Nasional
Hari Keenam Penerbangan, 34.181 Jemaah Haji tiba di Madinah

Hari Keenam Penerbangan, 34.181 Jemaah Haji tiba di Madinah

Nasional
Jokowi Bahas Masalah Kenaikan UKT Bersama Menteri Pekan Depan

Jokowi Bahas Masalah Kenaikan UKT Bersama Menteri Pekan Depan

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com