Gaduh Para Menteri dan Tak "Mempannya" Instruksi Jokowi...

Sebelumnya, Rizal juga pernah membuat risih internal kabinet. Tepatnya sehari setelah dilantik menjadi menteri, Kamis (13/8/2015), ia mengomentari rencana PT Garuda Indonesia Tbk membeli pesawat Airbus A350.

Rizal mengaku telah menyampaikan usul pembatalan pembelian pesawat itu kepada Presiden Jokowi.

Menurut Rizal, pembelian Airbus A350 akan memicu kebangkrutan Garuda.

Berdasarkan catatannya, kata Rizal, maskapai itu baru menggelontorkan dana pinjaman sebesar 44,5 miliar dollar AS dari China Aviation Bank untuk membeli 30 unit Airbus A350.

Pembelian pesawat itu dinilai kurang menguntungkan karena hanya untuk melayani rute Jakarta-Eropa dan Amerika.

Maskapai dari Jakarta dengan rute tersebut, menurut dia, sulit mencapai target jumlah penumpang.

Menteri BUMN Rini Soemarno lalu menanggapi keras pernyataan tersebut. Ia meminta Rizal tidak mencampuri urusan bisnis PT Garuda Indonesia Tbk.

Rizal-pun tidak berkutik.

"BUMN itu (Garuda) jelas di bawah Kemenko Perekonomian, bukan di bawah Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman. Jadi, jangan ada yang mencampuri Garuda di luar Kemenko Perekonomian," kata Rini.

Setelah reda perdebatan mengenai Garuda, muncul kritik untuk proyek pembangkit listrik 35.000 megawatt (MW).

Kritik kembali disampaikan Rizal Ramli.

Ia menganggap pembangkit listrik itu tak realistis dan hanya proyek ambisius Wakil Presiden Jusuf Kalla.

Menurut Rizal, proyek tersebut akan merugikan PT PLN (Persero) karena ada kelebihan tenaga listrik (excess power) sekitar 21.000 MW.

PLN tetap harus membayar kelebihan tenaga listrik itu meski energinya tidak terserap oleh konsumen.

"Jangan kasih target terlalu tinggi tapi mencapainya susah, supaya kita realistis," ujar Rizal, di Jakarta, Kamis (13/8/2015).

Kalla membalas kritikan itu. Rizal dianggap tidak paham akan persoalan yang dikomentarinya.

Kalla menyampaikan bahwa pengadaan pembangkit listrik 35.000 megawatt menjadi kebutuhan prioritas.

Infrastruktur kelistrikan harus dibangun menunjang pembangunan lainnya. Ia juga membantah jika proyek itu adalah proyek ambisiusnya.

Kalla justru menganggap Rizal sebagai menteri yang tidak beretika karena mengkritik proyek yang didukung Presiden.

"Karena yang meresmikan kan Presiden, bukan saya. Policy (kebijakan) pemerintah, Pak Jokowi yang meresmikannya, berarti memandang kurang pantas Pak Jokowi kalau begitu kan," tutur Kalla.