Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Akom: Ketua DPR Tak Dilarang Jadi Ketum Golkar

Kompas.com - 07/02/2016, 13:41 WIB
Ihsanuddin

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com — Ade Komarudin menegaskan tidak akan mundur dari jabatannya sebagai Ketua DPR meskipun nantinya ia mencalonkan diri sebagai Ketua Umum Partai Golkar dalam forum musyawarah nasional yang akan segera digelar. 

"Ya, setahu saya tidak ada aturan AD/ART, satu kata atau pasal mana pun di mana Ketua DPR dilarang mencalonkan diri," kata Ade di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Minggu (7/2/2016).

Akom pun mengakui sempat membuat kesepakatan dengan Aburizal saat akan ditunjuk menjadi Ketua DPR menggantikan Setya Novanto.

Kesepakatan tersebut yakni agar Akom sebagai Ketua DPR tidak menginisiasi musyawarah nasional, bukan tidak maju sebagai calon ketum Golkar.

"Jadi, tidak ada alasan saya untuk tidak komitmen. Memang saya tidak pernah menginisiasi munas," ucap Akom.

Akom mengaku sudah mendengar pernyataan Ridwan Bae yang memintanya mundur terlebih dahulu dari Ketua DPR jika hendak maju sebagai Ketum Golkar.

Namun, Ade menyatakan tidak mau terlalu reaktif menanggapi hal tersebut agar Golkar tidak kembali dalam situasi panas.

Lagi pula, Akom mengaku hingga saat ini belum memutuskan apakah akan maju sebagai calon ketum Golkar atau tidak.

"Saya akan bersikap pada saatnya. Tapi, tentu itu (mencalonkan diri atau tidak) kan tergantung pada yang punya suara," ucap Akom.

Ketua DPD Golkar Sulawesi Tenggara Ridwan Bae sebelumnya meminta Akom terlebih dahulu mundur dari Ketua DPR jika ingin bersaing sebagai Ketum Golkar.

[Baca: Akom Diminta Mundur dari Ketua DPR jika Jadi Ketum Golkar]

Menurut dia, hal ini merupakan hasil keputusan DPD I seluruh Indonesia yang menggelar pertemuan di NTB belum lama ini.

Keinginan DPD tingkat I tersebut berangkat dari janji Akom kepada Ketua Umum Golkar Aburizal Bakrie.

Menurut dia, Akom pernah berjanji kepada Aburizal akan fokus sebagai Ketua DPR dan tak akan maju sebagai Ketua Umum Golkar.

"Dia (berjanji) tidak akan maju. Dia diharapkan konsisten dengan pernyataannya, konsen menjalankan tugas pokok DPR. Berikan kesempatan kepada yang lain agar fokus," ucap Ketua DPD Sulawesi Tenggara ini.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Baca tentang
Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Saat Cak Imin Berkelakar soal Hanif Dhakiri Jadi Menteri di Kabinet Prabowo...

Saat Cak Imin Berkelakar soal Hanif Dhakiri Jadi Menteri di Kabinet Prabowo...

Nasional
Prabowo Ngaku Disiapkan Jadi Penerus, TKN Bantah Jokowi Cawe-cawe

Prabowo Ngaku Disiapkan Jadi Penerus, TKN Bantah Jokowi Cawe-cawe

Nasional
Orang Dekat Prabowo-Jokowi Diprediksi Isi Kabinet: Sjafrie Sjamsoeddin, Dasco, dan Maruarar Sirait

Orang Dekat Prabowo-Jokowi Diprediksi Isi Kabinet: Sjafrie Sjamsoeddin, Dasco, dan Maruarar Sirait

Nasional
Prabowo Diisukan Akan Nikahi Mertua Kaesang, Jubir Bilang 'Hoaks'

Prabowo Diisukan Akan Nikahi Mertua Kaesang, Jubir Bilang "Hoaks"

Nasional
Momen Jokowi dan Menteri Basuki Santap Mie Gacoan, Mentok 'Kepedasan' di Level 2

Momen Jokowi dan Menteri Basuki Santap Mie Gacoan, Mentok "Kepedasan" di Level 2

Nasional
Ditolak Partai Gelora Gabung Koalisi Prabowo, PKS: Jangan Terprovokasi

Ditolak Partai Gelora Gabung Koalisi Prabowo, PKS: Jangan Terprovokasi

Nasional
Kapolri Bentuk Unit Khusus Tindak Pidana Ketenagakerjaan, Tangani Masalah Sengketa Buruh

Kapolri Bentuk Unit Khusus Tindak Pidana Ketenagakerjaan, Tangani Masalah Sengketa Buruh

Nasional
Kapolri Buka Peluang Kasus Tewasnya Brigadir RAT Dibuka Kembali

Kapolri Buka Peluang Kasus Tewasnya Brigadir RAT Dibuka Kembali

Nasional
May Day 2024, Kapolri Tunjuk Andi Gani Jadi Staf Khusus Ketenagakerjaan

May Day 2024, Kapolri Tunjuk Andi Gani Jadi Staf Khusus Ketenagakerjaan

Nasional
Jumlah Menteri dari Partai di Kabinet Prabowo-Gibran Diprediksi Lebih Banyak Dibanding Jokowi

Jumlah Menteri dari Partai di Kabinet Prabowo-Gibran Diprediksi Lebih Banyak Dibanding Jokowi

Nasional
Menparekraf Ikut Kaji Pemblokiran 'Game Online' Mengandung Kekerasan

Menparekraf Ikut Kaji Pemblokiran "Game Online" Mengandung Kekerasan

Nasional
Jokowi di NTB Saat Buruh Aksi 'May Day', Istana: Kunker Dirancang Jauh-jauh Hari

Jokowi di NTB Saat Buruh Aksi "May Day", Istana: Kunker Dirancang Jauh-jauh Hari

Nasional
Jokowi di NTB Saat Massa Buruh Aksi 'May Day' di Istana

Jokowi di NTB Saat Massa Buruh Aksi "May Day" di Istana

Nasional
Seorang WNI Meninggal Dunia Saat Mendaki Gunung Everest

Seorang WNI Meninggal Dunia Saat Mendaki Gunung Everest

Nasional
Kasus Korupsi SYL Rp 44,5 Miliar, Bukti Tumpulnya Pengawasan Kementerian

Kasus Korupsi SYL Rp 44,5 Miliar, Bukti Tumpulnya Pengawasan Kementerian

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com