Politisi PKB Tersinggung dengan Penilaian Politisi PAN soal Menteri PKB

JAKARTA, KOMPAS.com – Wakil Ketua Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa Cucun Ahmad Syamsurizal mengaku gerah dengan manufer politik yang dilakukan Partai Amanat Nasional.

Menurut dia, jika PAN ingin bergabung ke dalam koalisi, sebaiknya dimulai dengan mendukung program kerja pemerintah.

Anggota Komisi IV DPR itu menilai, manufer PAN dengan menyebut sejumlah menteri dari partai tertentu layak untuk dirotasi hanya akan menimbulkan kegaduhan politik baru.

Ia mengatakan, jika PAN memang menginginkan kursi tertentu di Kabinet Kerja, sebaiknya melakukan pendekatan yang lebih halus dan tidak mengganggu kinerja pemerintahan.

"Kami tidak rela ada kader atau tokoh partai lain yang menyerang kami. PAN ini terkesan ambisius sekali dengan menyebut menteri-menteri tertentu layak untuk di-reshuffle," kata Cucun di Kompleks Parlemen, Rabu (13/1/2016).

Lebih jauh, Cucun pun mengapresiasi ketegasan sikap Presiden Joko Widodo. Beberapa waktu lalu, Jokowi menegaskan pemerintah tak ingin diintervensi dalam pelaksanaan reshuffle kabinet.

Ia menambahkan, PAN yang baru bergabung ke dalam Koalisi Partai Pendukung Pemerintah sebaiknya mulai membuktikan ucapannya dengan mendorong percepatan pembahasan program kerja pemerintah di DPR.

"Buktikan dulu lah di DPR. Mulai dari sisi pembahasan anggaran, percepatan program. Kita dorong pemerintah, kita dukung pemerintah menjadi sebuah kesatuan yang solid,” ujarnya.

Seperti diberitakan Tribunnews.com, politisi PAN Djoko Susilo memprediksi jatah menteri PKB di kabinet akan berkurang.

"Alasan utamanya kalau menteri itu di-reshufle kemungkinan besar dari partai itu kurang menunjukkan kinerja yang optimal," kata Djoko saat menghadiri seminar bersama Pimpinan Daerah Muhammadiyah, di Surabaya, Sabtu (9/1/2016).

Mantan Duta Besar Indonesia di Swiss ini mengatakan, kemungkinan besar menteri dari PKB yang akan dievaluasi oleh Presiden Jokowi. 

Menteri itu antara lain, Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Marwan Jafar dan Menteri Tenaga Kerja Hanif Dhakiri.

"Yang mendapatkan evaluasi, kemungkinan jatahnya akan berkurang," katanya.

Selain menteri dari PKB, kata mantan anggota Komisi I DPR itu, ada nama menteri lainnya yang harus dievaluasi dari kabinet kerja sebelumnya karena di ketahui lamban dalam menghadapi setiap permasalahan yang akan terjadi.

"Di antaranya Menteri BUMN, Rini Soemarno, Menteri Agraria, Ferry Mursyidan Baldan. Keduanya sangat lamban. Pendapat saya bahwa mereka layak diganti agar kinerja mereka tidak mengganggu program pemerintah atau kabinet lainnya," kata Djoko.

Namun Ketua MPR RI yang juga Ketua Umum DPP PAN Zulkifli Hasan menegaskan pihaknya tidak ikut campur dalam reshuffle tersebut.

(Baca: Zulkifli Hasan: Reshuffle Hak Presiden, PAN Enggak Ada Urusan)

"Minta-minta jatah menteri itu tidak pantas, dan reshuffle hak prerogatif presiden," ujarnya.