Mengaku Dapat Jatah Menteri, PAN Dianggap Mendesak Presiden

Pengakuan yang dilontarkan PAN secara tidak langsung dianggap telah mendesak Presiden Jokowi untuk melakukan reshuffle.

"Kalau mengusulkan nama itu hal yang wajar. Kalau mendesak bilang ke publik telah dapat jatah menteri, itu mendahului hak Presiden," kata Direktur Eksekutif Lembaga Survei Independen Nusantara Yasin Mohammad saat dihubungi, Minggu (10/1/2016).

Hal tersebut disampaikan Yasin untuk menanggapi politisi PAN, Aziz Subekti, yang mengaku mendapat informasi dari Istana bahwa partainya mendapat dua kursi menteri.

Satu kursi akan diberikan untuk Taufik Kurniawan dan satu lagi untuk Asman Abnur.

Yasin meyakini, sikap Aziz tersebut merupakan strategi PAN untuk membuat dua kadernya itu ditunjuk sebagai menteri oleh Jokowi.

"Pernyataan itu membuat kegaduhan baru dan memberi kesan partai haus jabatan. Orang baru kok sudah minta-minta," kata Yasin.

Dengan desakan yang dilakukan PAN ini, kata Yasin, tidak aneh jika Presiden Jokowi beberapa kali mengeluarkan komentar di media agar tidak didikte dan didesak soal reshuffle.

Ia menilai, PAN seharusnya tahu diri karena baru bergabung dengan pemerintahan. PAN seharusnya menunjukkan kontribusi terlebih dahulu dengan membantu pemerintah di DPR.

Soal menteri, kata Yasin, merupakan hak penuh Presiden Jokowi.

"PAN tak etis mendesak-desak, harus menerima apa pun keputusan Presiden nantinya," ujar dia.

Ketua Umum Partai Amanat Nasional Zulkifli Hasan sebelumnya mengaku sudah menegur kadernya, Aziz Subekti, yang berspekulasi mengenai kursi menteri untuk PAN.

Zulkifli mengatakan, PAN memiliki ratusan pengurus. Dia menganggap wajar jika ada satu atau dua orang yang nyeleneh dan berspekulasi mengenai kursi menteri.

Namun, Zulkifli menegaskan bahwa reshuffle kabinet merupakan hak prerogatif Presiden Joko Widodo.