Presiden PKS: Politisi Jangan Sering-sering Intervensi Hukum

JAKARTA, KOMPAS.com - Presiden Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Sohibul Iman mengingatkan para politisi, termasuk para kader PKS, untuk tidak mengintervensi hukum. Menurut dia, kebebasan dalam berdemokrasi harus disertai kesadaran mengenai taat hukum.

"Politisi, marilah jangan sering-sering mengintervensi hukum. Penegak hukum juga jangan sekali-kali bermain politik. Bila itu terjadi, maka benar atau salah akan sulit dibedakan. Kita akan terjebak pada negara yang kusut," ujar Sohibul Iman, saat menyampaikan pidato politik dalam Musyawarah Nasional ke-4 PKS di Hotel Bumi Wiyata, Depok, Jawa Barat, Senin (14/9/2015).

Menurut Sohibul Iman, untuk menyelesaikan masalah perekonomian dan kesejahteraan rakyat, PKS mendorong terciptanya konsolidasi demokrasi antara berbagai institusi dalam bidang politik maupun hukum. Menurut dia, demokrasi yang dimaksud harus disertai kesadaran akan tanggung jawab.

Kesadaran yuridis berupa taat hukum dan etika untuk mengukur segala tindak tanduk dengan kepatutan publik perlu dimiliki semua politisi. Dengan demikian, seluruh institusi menjalankan fungsinya dengan baik, dan penegak hukum bisa melaksanakan tugsnya dengan sebaik-baiknya.

"Kita berharap hukum tidak lagi berlaku diskriminasi terhadap elemen bangsa. Mudah-mudahan kita bisa menyadari ini dan PKS jadi pelopor konsolidasi demokrasi," kata dia.