Romo Magnis: Pemerintah Tidak Hanya Lemah, tetapi Juga Tidak Kompeten

JAKARTA, KOMPAS.com - Setelah enam bulan berjalan, pemerintahan Presiden Joko Widodo- Wakil Presiden Jusuf Kalla dinilai menunjukkan performa yang lemah. Pakar etika politik dari Sekolah Tinggi Filsafat Driyarkara, Franz Magnis Suseno mengatakan, pemerintah tidak hanya lemah, namun juga tidak kompeten.

Pemerintah dinilai Romo Magnis tidak memiliki kesadaran bahwa kasus korupsi sudah menjadi persoalan mendasar dalam negeri.

"Kesan saya bahwa pemerintah tidak hanya lemah tetapi juga tidak kompeten, tidak menunjukkan suatu kesadaran, blusukan saja seakan-akan semuanya normal. Tidak ada suatu perasaan kaget bahwa korupsi itu jalan terus, kelemahan pemerintah serius untuk negara ini," kata Romo Magnis di Jakarta, Rabu (13/5/2015).

Menurut Romo Magnis, suatu negara yang sudah mantap sistem pemerintahannya tidak akan terlalu sakit jika pemimpinnya lemah. Oleh karena itu, Indonesia saat ini membutuhkan kepemimpinan yang mantap karena sistemnya belum kuat berjalan.

Kendati menilai pemerintahan yang dijalankan kabinet bentukan Jokowi-Kalla ini lemah, Romo Magnis menentang wacana pemakzulan. Ia mengatakan bahwa Presiden Joko Widodo harus dipertahankan.

"Bisa saja demokrasi terancam, kita harus tetap mempertahankan presiden, ini penting. Demokrasi tidak bisa dengan kudeta, ya jadi harus dipertahankan," kata Magnis.

Kendati demikian, lanjut dia, masyarakat harus menyadari adanya pengaruh dunia luar yang berupaya memanfaatkan kondisi negara yang tengah lemah ini. Magnis lantas menyebut nilai ekstremisme yang pencegahannya harus ditingkatkan.

"Ekstremisme, misalnya ekstremisme agama, akan memanfaatkan sehingga dari masyarakat menjadi kesan bahwa sistem politik kita busuk hingga akhirnya orang mencari alternatif yang sangat berbeda. Ini suatu keprihatinan," ujar dia.

Magnis juga menyebutkan bahwa korupsi menjadi ancaman terbesar dalam negeri yang harus diwaspadai. Ia menilai KPK kini sudah lemah setelah dilemahkan sejumlah pihak. Dikhawatirkan, pelemahan KPK akan menjadikan korupsi semakin merajalela.

"Saya merasa sangat terpukul dengan kenyataan bahwa sesuatu yang sudah 12 tahun dicoba, dan baru sekarang tercapai, KPK ditarik giginya. Korupsi jalan terus, mungkin untuk sementara Pemerintah enak karena ada koalisi tidak resmi, yakni KMP dan KIH supaya selama 4,5 tahun mereka bebas dari KPK," tutur Magnis.

Kendati demikian, ia meramalkan adanya goncangan politik jika kondisi ini dibiarkan terus menerus.

Tokoh agama yang juga anggota Gerakan Dekrit Rakyat Indonesia, Romo Benny Susetyo menyampaikan pendapat senada. Menurut dia, pemakzulan merupakan suatu harga yang mahal.

Alih-alih menurunkan Jokowi dari posisinya sebagai presiden, Benny berpendapat lebih baik jika masyarakat mengingatkan presiden untuk melakukan reformasi di bidang kepolisian. Dengan demikian, diharapkan pemberantasan korupsi bisa kembali kuat.