Jokowi: Merealisasikan Program Itu Butuh Waktu

Jokowi mengatakan, ia memahami harapan masyarakat terhadap pemerintahannya. Di sisi lain, pemerintah juga memerlukan waktu untuk merancang dan merealisasikan program-program tersebut.

"Setelah pelantikan, harapan rakyat begitu tinggi sekali, tapi sebuah program menjadi riil itu juga butuh waktu," kata Jokowi, dalam acara silaturahim pers nasional, di Auditorium TVRI, Senayan, Jakarta, Senin (27/4/2015).

Ia mengaku mendapatkan pertanyaan dari masyarakat di berbagai daerah. Hampir semua menagih janji pemerintahannya yang sudah berjalan enam bulan ini.

"Saya sampaikan, saya dilantik Oktober, enggak bisa pakai anggaran. (Anggaran) diubah pertengahan Januari, untung mulus, di-dok oleh dewan," ujarnya.

Meski demikian, lanjut dia, pemerintah juga tidak dapat langsung menggunakan anggaran yang telah disetujui DPR. Ada prosedur yang harus dilalui, salah satunya harus melalui mekanisme lelang terkait pengadaan barang atau jasa untuk program tertentu.

"Proses lelang kurang lebih 2-3 bulan. Ini waktunya pelaksanaan, jadi nanti kalau ada yang nanya lagi mana KIS-nya? Mau minta berapa," kata dia.

Jokowi menyebutkan, KIP akan diberikan pada 84 juta penerima, sementara KIS disiapkan untuk 18 juta penerima.

"Sekarang mulai kita bagi, karena proses pembuatan kartu pakai lelang," ujar Jokowi.

Trans Sumatera

Mengenai pembangunan infrastruktur, Jokowi mengaku erus memantau persiapan dimulainya pembangunan. Tidak akan lama lagi proses pembangunan jalan tol Trans Sumatera akan direalisasikan.

"Lihat nanti, jalan tol Trans Sumatera dari Lampung sampai Aceh, Insya Allah dalam satu-dua hari ini kita mulai. Tol Solo-Kertosono saya kira Minggu ini juga mulai lagi. Perumahan, rusun, minggu ini mulai semuanya," kata Jokowi.

Pada kesempatan ini, Jokowi juga menyatakan tak takut popularitasnya menurun karena mengambil kebijakan yang tak populer. Baginya, kebijakan sepahit apa pun akan diambil jika dapat menjamin kebaikan di kemudian hari.

Ia mencontohkan, penghapusan subsidi BBM jenis premium. Kebijakan itu menuai kritik keras, akan tetapi, menurut Jokowi, Indonesia akan terbebas dari beban subsidi premium sekitar Rp 300 triliun setiap tahun.

"Perubahan membutuhkan pil pahit, kesabaran, pengorbanan. Tapi keyakinan itu memang harus kita miliki. Perlu loncatan keberanian, kalau itu diperlukan, akan saya putuskan," katanya.