Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Publik Tak Puas Kinerja Pemerintahan Jokowi, Nasdem Dukung "Reshuffle" Kabinet

Kompas.com - 20/04/2015, 09:31 WIB
Ihsanuddin

Penulis


JAKARTA, KOMPAS.com - Partai Nasdem akan meminta Presiden Joko Widodo dan Wakil Presiden Jusuf Kalla menjadikan rendahnya tingkat kepuasan publik sebagai evaluasi atas kinerja Kabinet Kerja. Nasdem tak akan menghalang-halangi dan mendukung sepenuhnya jika Presiden Jokowi melakukan evaluasi hingga perombakan terhadap komposisi kabinet, termasuk terhadap menteri yang berasal dari Nasdem.

"Bila untuk meningkatkan kepuasan masyarakat, demi lancarnya program dan pelayanan masyarakat, Nasdem setuju saja di-reshuffle," kata Sekjen Partai Nasdem Patrice Rio Capella saat dihubungi, Senin (20/4/2015).

Hal tersebut disampaikan Patrice menanggapi survei Poltracking yang menunjukkan rendahnya kepuasan publik terhadap enam bulan awal kinerja Jokowi-JK. Hanya 44 persen responden yang menyatakan puas terhadap kinerja pemerintah. Adapun sebanyak 41,8 persen menyatakan setuju apabila dilakukan perombakan kabinet. (baca: Survei: Tak Puas Kinerja, Mayoritas Publik Minta Perombakan Kabinet)

Kendati demikian, ia berpesan agar Presiden benar-benar dapat mengukur dan memiliki parameter yang jelas mengenai menteri yang nantinya akan dicopot. Pencopotan tidak boleh dilakukan atas dasar suka atau tidak suka, apalagi kepentingan politik.

"Bagi Nasdem, reshuffle kabinet itu tujuannya untuk kepentingan bangsa dan negara. Kepentingan masyarakat. Bukan untuk kepentingan politik atau kepentingan kelompok tertentu saja," kata anggota Komisi III DPR ini.

Selain itu, Jokowi juga harus memastikan menteri baru yang diangkatnya mempunyai kinerja lebih baik dibandingkan menteri terdahulu. Dengan begitu, kinerja pemerintah akan meningkat.

Setidaknya, lanjut Rio, kinerja kementerian dapat diukur dari program-program, kebijakan, gaya kepemimpinan, serta roadmap kementerian tersebut. Presiden juga bisa menilai lewat serapan anggaran kementerian di APBN-P 2015. Namun, tak semua Kementerian bisa diperlakukan serupa. Ada pula kementerian yang perlu diberi sedikit kelonggaran karena memiliki nomenklatur baru.

"Kalau baru, di awal, kementerian itu belum sempat memikirkan program-program. Masih memikirkan konsolidasi kementeriannya. Ini juga harus diperhitungkan," kata Rio.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Polisi Lengkapi Kekurangan Berkas Perkara TPPU Panji Gumilang

Polisi Lengkapi Kekurangan Berkas Perkara TPPU Panji Gumilang

Nasional
Jokowi Kumpulkan Menteri Bahas Pengungsi Terdampak Erupsi Gunung Ruang

Jokowi Kumpulkan Menteri Bahas Pengungsi Terdampak Erupsi Gunung Ruang

Nasional
Bersama TNI AL, Polisi dan Basarnas, Bea Cukai Bantu Evakuasi Korban Erupsi Gunung Ruang

Bersama TNI AL, Polisi dan Basarnas, Bea Cukai Bantu Evakuasi Korban Erupsi Gunung Ruang

Nasional
Prabowo Ingin Berkumpul Rutin Bersama Para Mantan Presiden, Bahas Masalah Bangsa

Prabowo Ingin Berkumpul Rutin Bersama Para Mantan Presiden, Bahas Masalah Bangsa

Nasional
Hanura Sebut Suaranya di Manokwari Dipindah Ke PSI, Berdampak Ke Perolehan Kursi DPRD

Hanura Sebut Suaranya di Manokwari Dipindah Ke PSI, Berdampak Ke Perolehan Kursi DPRD

Nasional
Gugat Hasil Pileg, Pengacara Gerindra Malah Keliru Minta MK Batalkan Permohonan

Gugat Hasil Pileg, Pengacara Gerindra Malah Keliru Minta MK Batalkan Permohonan

Nasional
Resmikan Warung NKRI Digital, BNPT Ingatkan Semua Pihak Ciptakan Kemandirian Mitra Deradikalisasi

Resmikan Warung NKRI Digital, BNPT Ingatkan Semua Pihak Ciptakan Kemandirian Mitra Deradikalisasi

Nasional
Klaim Ada Perpindahan Suara ke PKB, PKN, dan Garuda, PPP Minta PSU di Papua Pegunungan

Klaim Ada Perpindahan Suara ke PKB, PKN, dan Garuda, PPP Minta PSU di Papua Pegunungan

Nasional
Berkaca Kasus Brigadir RAT, Kompolnas Minta Polri Evaluasi Penugasan Tak Sesuai Prosedur

Berkaca Kasus Brigadir RAT, Kompolnas Minta Polri Evaluasi Penugasan Tak Sesuai Prosedur

Nasional
Hakim MK Singgung Timnas di Sidang Pileg: Kalau Semangat kayak Gini, Kita Enggak Kalah 2-1

Hakim MK Singgung Timnas di Sidang Pileg: Kalau Semangat kayak Gini, Kita Enggak Kalah 2-1

Nasional
Caleg PDI-P Hadiri Sidang Sengketa Pileg secara Daring karena Bandara Sam Ratulangi Ditutup

Caleg PDI-P Hadiri Sidang Sengketa Pileg secara Daring karena Bandara Sam Ratulangi Ditutup

Nasional
Ketum PGI: 17 Kali Jokowi ke Papua, tapi Hanya Bertemu Pihak Pro Jakarta

Ketum PGI: 17 Kali Jokowi ke Papua, tapi Hanya Bertemu Pihak Pro Jakarta

Nasional
Kasus Brigadir RAT, Beda Keterangan Keluarga dan Polisi, Atasan Harus Diperiksa

Kasus Brigadir RAT, Beda Keterangan Keluarga dan Polisi, Atasan Harus Diperiksa

Nasional
KPK Ancam Pidana Pihak yang Halangi Penyidikan Gus Muhdlor

KPK Ancam Pidana Pihak yang Halangi Penyidikan Gus Muhdlor

Nasional
195.917 Visa Jemaah Haji Indonesia Sudah Terbit

195.917 Visa Jemaah Haji Indonesia Sudah Terbit

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com