Fahri Hamzah Dukung Wacana Parpol Diberi Dana Setiap Tahun

JAKARTA, KOMPAS.com - Wakil Ketua DPR RI Fahri Hamzah mendukung ide Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo yang merencanakan agar partai politik mendapatkan dana setiap tahun dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara. Dia meyakini, jika diterapkan dengan baik, program tersebut bisa mencegah anggota parpol melakukan korupsi.

"Wacana itu bagus," kata Fahri di Gedung DPR, Senayan, Jakarta, Senin (9/3/2015).

Namun, Fahri menyesalkan sikap Mendagri yang sudah buka-bukaan soal dana yang berjumlah Rp 1 Triliun. Fahri mengaku tidak tahu bagaimana angka tersebut bisa muncul. Menurut dia, perlu perhitungan yang matang untuk menentukan dana yang akan didapat parpol setiap tahunnya.

"Pagi-pagi harusnya bicara konsep dulu deh, yang matang, ajak aktivis pemberantasan korupsi. Lalu dicek, ada enggak negara yang bersih soal ini, regulasi keuangan politik itu syaratnya untuk pemberantasan korupsi," ucap Politisi PKS ini.

Hal terpenting yang harus dipikirkan, lanjut dia, adalah soal konsep pembiayaan kampanye. Jika kampanye, baik pilkada, pileg atau pilpres terus menggunakan uang pribadi, maka di situlah peluang korupsi terjadi.

"Harus diatur, enggak ada logikanya bupati korbanin Rp 100 miliar untuk biaya kampanye, nanti dapat gaji cuma  Rp 6 juta perbulan, enggak masuk akal itu," ungkap Fahri.

Sebelumnya, Tjahjo Kumolo menyinggung wacana pembiayaan partai politik sebesar Rp 1 triliun yang bersumber dari APBN. Menurut dia, wacana ini perlu dukungan dan dipikirkan oleh DPR serta elemen masyarakat pro-demokrasi. Tujuannya untuk meningkatkan transparansi dan demokrasi. (baca: Tjahjo: Wacana Anggaran Rp 1 Triliun dari APBN untuk Parpol Perlu Dipikirkan)

"Political will ini perlu karena partai politik merupakan rekrutmen kepemimpinan nasional dalam negara yang demokratis. Akan tetapi, persyaratan kontrol terhadap partai harus ketat dan transparan," kata Tjahjo.