Klarifikasi Pertemuan Abraham-Hasto, Pemilik Apartemen Datangi KPK

JAKARTA, KOMPAS.com — Supriansyah, pemilik unit apartemen yang disebut lokasi pertemuan Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi nonaktif Abraham Samad dengan sejumlah elite PDI Perjuangan, mendatangi Gedung KPK. Pria yang akrab disapa Ancak itu mengatakan, kedatangannya ialah untuk mengklarifikasi sejumlah informasi mengenai pertemuan tersebut.

"KPK mengundang saya untuk klarifikasi itu dan ini panggilan kedua dan saya menghadiri dengan penuh keikhlasan," ujar Ancak di Gedung KPK, Jakarta, Senin (23/2/2015).

Ancak mengatakan, tim pengawas internal KPK pernah mengundangnya untuk meminta keterangannya. Namun, ia tidak dapat memenuhinya karena ada kepentingan lain. Ancak mengaku tidak tahu informasi apa saja yang akan dikorek tim pengawas internal KPK dari dia hari ini. Ia juga tidak membawa alat bukti untuk memperkuat informasi yang akan diberikannya ke KPK.

Menurut Ancak, di apartemennya terdapat banyak kamera sehingga ia memiliki bukti-bukti berupa gambar. Bukti-bukti tersebut sudah diserahkan ke Badan Reserse Kriminal Polri.

"Yang pasti, kedatangan saya hari ini saya akan memberikan keterangan yang sebenar-benarnya. Saya akan memberikan rangkaian cerita akan terjadinya pertemuan di 'Rumah Kaca'," kata Ancak.

Ancak mengaku tidak mendengarkan percakapan antara Abraham, Pelaksana Tugas Sekretaris Jenderal PDI-P Hasto Kristiyanto, dan sejumlah elite lain di PDI-P saat pertemuan itu berlangsung. Saat itu, Ancak mengaku sedang berada di ruang kerjanya, sementara pertemuan berlangsung di ruang tamu.

"Saya sudah lupa tanggalnya. Yang pasti itu terjadi sebelum pilpres," kata Ancak.

Ancak adalah saksi kasus dugaan pelanggaran Pasal 36 juncto Pasal 65 Undang-Undang RI Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Korupsi yang dilakukan Abraham Samad. Ia merupakan pemilik Apartemen Capital di kawasan SCBD, tempat pertemuan antara Abraham dengan sejumlah elite PDI-P.

Kasus itu dilaporkan oleh Direktur Eksekutif KPK Watch M Yusuf Sahide ke Bareskrim Polri pada Senin (26/1/2015) lalu. Barang bukti yang digunakan berupa satu bundel cetak dokumen dari situs Kompasiana dengan judul "Rumah Kaca Abraham Samad" tanggal 17 Januari 2015.

Pelapor menduga pertemuan Abraham dengan petinggi partai politik itu membahas kesepakatan mengenai proses hukum yang melibatkan politisi PDI-P, Izedrik Emir Moeis. Kesepakatan itu diduga terkait keinginan Samad menjadi calon wakil presiden bagi Joko Widodo dan keringanan hukum bagi Emir Moeis. Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi telah menjatuhkan vonis kepada Emir Moeis dalam kasus suap proyek pembangunan pembangkit listrik tenaga uap (PLTU) di Tarahan, Lampung, tahun 2004. Emir divonis 3 tahun penjara dan denda Rp 150 juta subsider 3 bulan penjara.