Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

KPK Ungkap Ketidaksesuaian Wakapolri dan Bareskrim Terkait Kasus Pimpinan KPK

Kompas.com - 11/02/2015, 22:30 WIB
Ambaranie Nadia Kemala Movanita

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com — Wakil Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi Bambang Widjojanto mengatakan, ada ketidaksesuaian instruksi antara Badan Reserse Kriminal Polri dan Wakil Kepala Polri Badrodin Haiti. Hal tersebut terkait pemanggilan sejumlah pegawai KPK sebagai saksi kasus pimpinan KPK yang tengah disidik Bareskrim Polri.

"Ada juga panggilan-panggilan terhadap struktural kami yang tidak pada tempatnya dan pimpinan mengambil alih tanggung jawab itu," ujar Bambang di Gedung KPK, Jakarta, Rabu (11/2/2015).

Bambang mengatakan, sebelumnya, Presiden Joko Widodo telah memperingatkan KPK dan Polri untuk menghentikan sementara proses penyidikan terkait kasus di dua lembaga tersebut. Artinya, sementara waktu tidak ada pemanggilan para saksi untuk penyidikan kasus Komisaris Jenderal Budi Gunawan di KPK dan tidak ada juga pemanggilan para saksi untuk kasus yang menjerat pimpinan KPK di Bareskrim Polri.

Namun, kata Bambang, Bareskrim tetap melakukan panggilan terhadap sejumlah pegawai KPK sebagai saksi. Karena merasa panggilan tersebut janggal, kata Bambang, pimpinan KPK lantas mengadukannya ke Badrodin. Ternyata, Badrodin tidak mengetahui mengenai adanya panggilan itu.

"Kami sudah koordinasi dengan Wakapolri dan beliau mengatakan tidak tahu. Pak Wakapolri kaget dan tidak sependapat dengan panggilan-panggilan itu," kata Bambang.

Sebelumnya, melalui Tim Independen untuk menangani kisruh KPK-Polri, Jokowi memerintahkan KPK dan Polri untuk menghentikan sementara proses penyidikan yang tengah berjalan terkait dua lembaga penegak hukum itu. Penyidikan itu dihentikan sementara hingga putusan praperadilan yang tengah berlangsung di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan dikeluarkan.

KPK telah sepakat untuk tidak memanggil para saksi terkait Budi untuk sementara waktu. Tim Independen berharap, hal yang sama juga dilakukan Polri untuk tidak memanggil para saksi dan pimpinan KPK terkait kasus-kasus yang menjerat mereka di Bareskrim Polri.

Saat ini, proses sidang praperadilan yang diajukan Budi Gunawan ke Pengadilan Negeri Jakarta Selatan tengah berlangsung sejak Senin (9/2/2015). Sejumlah saksi dari pihak Budi pun telah dihadirkan dalam persidangan. Rencananya, pada Kamis (12/2/2015) dan Jumat (13/2/2015), giliran pihak KPK yang akan menghadirkan saksi dalam persidangan tersebut.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Baca tentang
Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Menperin Bakal Pelajari Isu Sritex Bangkrut

Menperin Bakal Pelajari Isu Sritex Bangkrut

Nasional
Usung Sohibul Iman Jadi Bakal Cagub, PKS Tegaskan Partai Pemenang Pileg di Jakarta

Usung Sohibul Iman Jadi Bakal Cagub, PKS Tegaskan Partai Pemenang Pileg di Jakarta

Nasional
KPAI Desak Polisi Transparan Dalam Kasus Kematian Pelajar 13 Tahun di Padang

KPAI Desak Polisi Transparan Dalam Kasus Kematian Pelajar 13 Tahun di Padang

Nasional
Rotasi Pj Gubernur, Mendagri Bantah Presiden Cawe-cawe Pilkada 2024

Rotasi Pj Gubernur, Mendagri Bantah Presiden Cawe-cawe Pilkada 2024

Nasional
PDN Diserang 'Ransomware', Komisi I Ingatkan Pentingnya Peningkatan Keamanan Siber

PDN Diserang "Ransomware", Komisi I Ingatkan Pentingnya Peningkatan Keamanan Siber

Nasional
PKS Jagokan Sohibul Iman di Jakarta, Airlangga Ingatkan Pilkada Butuh Koalisi

PKS Jagokan Sohibul Iman di Jakarta, Airlangga Ingatkan Pilkada Butuh Koalisi

Nasional
Staf Airlangga Jadi Pj Gubernur Sumsel, Mendagri: Kami Ingin Beri Pengalaman

Staf Airlangga Jadi Pj Gubernur Sumsel, Mendagri: Kami Ingin Beri Pengalaman

Nasional
Tanggapi Putusan MA, Mendagri: Pelantikan Kepala Daerah Tidak Perlu Serentak

Tanggapi Putusan MA, Mendagri: Pelantikan Kepala Daerah Tidak Perlu Serentak

Nasional
Badan Pengkajian MPR Sebut Wacana Amendemen UUD 1945 Terbuka untuk Didiskusikan

Badan Pengkajian MPR Sebut Wacana Amendemen UUD 1945 Terbuka untuk Didiskusikan

Nasional
Sahroni Didorong Maju Pilkada Jakarta, Paloh: Dia Punya Kapabilitas, tetapi Elektabilitasnya...

Sahroni Didorong Maju Pilkada Jakarta, Paloh: Dia Punya Kapabilitas, tetapi Elektabilitasnya...

Nasional
Istana Tetapkan Tema dan Logo HUT ke-79 RI: 'Nusantara Baru, Indonesia Maju'

Istana Tetapkan Tema dan Logo HUT ke-79 RI: "Nusantara Baru, Indonesia Maju"

Nasional
KPI Tegaskan Belum Pernah Terima Draf Resmi RUU Penyiaran

KPI Tegaskan Belum Pernah Terima Draf Resmi RUU Penyiaran

Nasional
Dinyatakan Langgar Etik, Bamsoet: Saya Tak Mau Berpolemik

Dinyatakan Langgar Etik, Bamsoet: Saya Tak Mau Berpolemik

Nasional
Pakar Sebut Prabowo Bakal Menang Mudah jika Presiden Dipilih MPR

Pakar Sebut Prabowo Bakal Menang Mudah jika Presiden Dipilih MPR

Nasional
Ungkap Hubungan Jokowi dan Surya Paloh, Willy Aditya: Habis Pemilu Berteman Lagi...

Ungkap Hubungan Jokowi dan Surya Paloh, Willy Aditya: Habis Pemilu Berteman Lagi...

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com