Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Bantah Syafii Maarif, Wantimpres Mengaku Kompak Beri Saran kepada Jokowi

Kompas.com - 06/02/2015, 14:17 WIB
Sabrina Asril

Penulis


JAKARTA, KOMPAS.com
 — Anggota Dewan Pertimbangan Presiden (Wantimpres), Sidarto Danusubroto, membantah pernyataan Ketua Tim Independen Syafii Maarif yang menyebutkan bahwa Wantimpres terpecah dalam memberikan saran kepada Presiden Joko Widodo terkait konflik KPK-Polri.

Menurut Sidarto, Wantimpres satu suara saat memberikan pertimbangan secara resmi ke Presiden.

"Tidak ada, itu tidak benar. Dalam diskusi, mungkin bisa beda-beda, tapi setelah bertemu dengan Presiden kita satu pendapat," ujar Sidarto saat dihubungi, Jumat (6/2/2015).

Politisi senior PDI Perjuangan itu menyebutkan, Wantimpres sudah lebih dari satu kali memberikan pertimbangan kepada Presiden terkait konflik KPK-Polri. Tidak hanya secara tim, Sidarto mengaku bahwa Presiden kerap memanggil anggota Wantimpres secara pribadi ke Istana.

Namun, dari semua pertimbangan itu, Sidarto memastikan Wantimpres satu suara. Pertimbangan yang diberikan Wantimpres juga bukan tanpa data. Sidarto sendiri sudah pernah datang ke Mabes Polri dan anggota Wantimpres lainnya mendatangi KPK.

Namun, mantan ajudan Presiden pertama RI Soekarno itu mengatakan bahwa Wantimpres dilarang membuka pertimbangan itu kepada publik.

"Kami hanya menyampaikan langsung kepada Presiden. Jadi, saya dibatasi bicara kepada media. Agak sulit juga ini," ujar Sidarto.

Sebelumnya, Ketua Tim Independen KPK-Polri Syafii Maarif mengatakan adanya perbedaan pandangan antara pihaknya dengan Wantimpres perihal polemik pergantian kepala Polri. Kedua pihak itu sudah menyampaikan pandangan kepada Presiden perihal rencana pelantikan kepala Polri.

Menurut Syafii, dalam pertemuan Tim Independen dengan Presiden Jokowi, Rabu (28/1/2015) siang, terungkap bahwa tiga anggota Wantimpres menyarankan Jokowi melantik Komisaris Jenderal Budi Gunawan sebagai kepala Polri. (Baca: Syafii: Wantimpres Tidak Satu Suara, Tiga Orang Minta Budi Gunawan Dilantik)

"Saya ndak tahu apa yang terjadi, apalagi di sana tidak satu suara. Ada yang (minta Budi) dilantik, ada yang nggak mau. Ada katanya tiga orang yang mau BG dilantik," kata Syafii seusai pertemuan dengan Presiden.

Berbeda dengan Wantimpres, Syafii mengatakan, Tim Independen satu suara menolak pelantikan Budi Gunawan. Pihaknya meminta Budi mengundurkan diri sebagai calon kepala Polri.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Baca tentang
Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Menperin Bakal Pelajari Isu Sritex Bangkrut

Menperin Bakal Pelajari Isu Sritex Bangkrut

Nasional
Usung Sohibul Iman Jadi Bakal Cagub, PKS Tegaskan Partai Pemenang Pileg di Jakarta

Usung Sohibul Iman Jadi Bakal Cagub, PKS Tegaskan Partai Pemenang Pileg di Jakarta

Nasional
KPAI Desak Polisi Transparan Dalam Kasus Kematian Pelajar 13 Tahun di Padang

KPAI Desak Polisi Transparan Dalam Kasus Kematian Pelajar 13 Tahun di Padang

Nasional
Rotasi Pj Gubernur, Mendagri Bantah Presiden Cawe-cawe Pilkada 2024

Rotasi Pj Gubernur, Mendagri Bantah Presiden Cawe-cawe Pilkada 2024

Nasional
PDN Diserang 'Ransomware', Komisi I Ingatkan Pentingnya Peningkatan Keamanan Siber

PDN Diserang "Ransomware", Komisi I Ingatkan Pentingnya Peningkatan Keamanan Siber

Nasional
PKS Jagokan Sohibul Iman di Jakarta, Airlangga Ingatkan Pilkada Butuh Koalisi

PKS Jagokan Sohibul Iman di Jakarta, Airlangga Ingatkan Pilkada Butuh Koalisi

Nasional
Staf Airlangga Jadi Pj Gubernur Sumsel, Mendagri: Kami Ingin Beri Pengalaman

Staf Airlangga Jadi Pj Gubernur Sumsel, Mendagri: Kami Ingin Beri Pengalaman

Nasional
Tanggapi Putusan MA, Mendagri: Pelantikan Kepala Daerah Tidak Perlu Serentak

Tanggapi Putusan MA, Mendagri: Pelantikan Kepala Daerah Tidak Perlu Serentak

Nasional
Badan Pengkajian MPR Sebut Wacana Amendemen UUD 1945 Terbuka untuk Didiskusikan

Badan Pengkajian MPR Sebut Wacana Amendemen UUD 1945 Terbuka untuk Didiskusikan

Nasional
Sahroni Didorong Maju Pilkada Jakarta, Paloh: Dia Punya Kapabilitas, tetapi Elektabilitasnya...

Sahroni Didorong Maju Pilkada Jakarta, Paloh: Dia Punya Kapabilitas, tetapi Elektabilitasnya...

Nasional
Istana Tetapkan Tema dan Logo HUT ke-79 RI: 'Nusantara Baru, Indonesia Maju'

Istana Tetapkan Tema dan Logo HUT ke-79 RI: "Nusantara Baru, Indonesia Maju"

Nasional
KPI Tegaskan Belum Pernah Terima Draf Resmi RUU Penyiaran

KPI Tegaskan Belum Pernah Terima Draf Resmi RUU Penyiaran

Nasional
Dinyatakan Langgar Etik, Bamsoet: Saya Tak Mau Berpolemik

Dinyatakan Langgar Etik, Bamsoet: Saya Tak Mau Berpolemik

Nasional
Pakar Sebut Prabowo Bakal Menang Mudah jika Presiden Dipilih MPR

Pakar Sebut Prabowo Bakal Menang Mudah jika Presiden Dipilih MPR

Nasional
Ungkap Hubungan Jokowi dan Surya Paloh, Willy Aditya: Habis Pemilu Berteman Lagi...

Ungkap Hubungan Jokowi dan Surya Paloh, Willy Aditya: Habis Pemilu Berteman Lagi...

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com